Mantv7.com | Tangerang — Potongan video ceramah yang beredar memunculkan sorotan publik setelah sejumlah ucapan yang diduga merendahkan martabat perempuan menjadi perhatian. Dalam potongan tersebut terdengar pernyataan mengenai permintaan uang sedikitnya Rp50 juta, keinginan agar sejumlah santriwati dibawa keluar untuk dipilih, harapan memiliki istri keempat, serta ungkapan bernada merendahkan perempuan yang telah berusia lanjut.
Ucapan seperti perempuan yang dianggap “enggak kepakai”, “ngotorin mata”, hingga “mengganggu penglihatan” patut menjadi bahan evaluasi. Mimbar keagamaan semestinya menjadi ruang untuk menebarkan ilmu, keteladanan, dan penghormatan terhadap sesama manusia, bukan tempat melontarkan ungkapan yang berpotensi melukai martabat perempuan.
Dalam ajaran Islam, persoalan poligami tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab dan keadilan. QS. An-Nisa ayat 3 menegaskan syarat berlaku adil. Sementara QS. Al-Isra ayat 70 mengingatkan bahwa manusia telah dimuliakan oleh Allah. QS. An-Nur ayat 30–31 juga memerintahkan laki-laki dan perempuan untuk menjaga pandangan serta kehormatan diri.
Rasulullah SAW mengingatkan, “Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam.” (HR. Bukhari dan Muslim). Pesan ini semestinya menjadi pegangan siapa pun yang berbicara di hadapan umat, terlebih ketika membawa nama agama.
Kini saatnya seluruh elemen masyarakat mengambil sikap, terutama Ormas Islam, majelis taklim, lembaga dakwah, tokoh agama, dan organisasi keislaman. Jangan sampai ketika martabat perempuan diduga direndahkan melalui ucapan di mimbar, justru wadah-wadah yang membawa nama Islam memilih diam. Di mana gaung kepedulian dan keberanian mereka? Apakah suara pembelaan terhadap kehormatan perempuan hanya lantang dalam slogan, tetapi senyap ketika persoalan nyata muncul?
Buyung E., aktivis Kabupaten Tangerang yang berafiliasi dengan YLPK PERARI Kabupaten Tangerang, dalam pernyataan yang perlu dikonfirmasi sebelum diterbitkan, menyampaikan: “Mimbar seharusnya mengangkat martabat manusia. Jangan fasih berbicara agama tetapi lupa menjaga lisan. Jika ada ucapan melukai, jawab dengan klarifikasi dan evaluasi, bukan hinaan.”
Ormas, LSM, yayasan perlindungan konsumen, LBH, firma hukum, aktivis, pemerhati kebijakan, asosiasi, paguyuban, dan media juga memiliki ruang untuk menjalankan kontrol sosial sesuai kapasitas masing-masing. Namun, setiap langkah harus tetap berpijak pada verifikasi, bukti, etika, dan keberimbangan. Pemerintah Kabupaten Tangerang pun diharapkan menjaga ruang dialog yang terbuka serta mendorong kehidupan sosial yang saling menghormati.
Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait belum memberikan tanggapan resmi. Redaksi membuka ruang bagi hak jawab, klarifikasi, dan penjelasan demi keberimbangan sesuai Kode Etik Jurnalistik.
Masyarakat juga perlu bijak menyikapi potongan video yang belum diketahui konteks utuhnya. Jangan terburu-buru menghujat, tetapi jangan pula menganggap remeh persoalan martabat manusia. Jika sebuah konten tidak mendidik dan hanya memancing kegaduhan, tidak memberinya panggung bisa menjadi sikap paling bijaksana.
(RED)











