Mantv7.com | TANGERANG — Sebuah panggung penghargaan mendadak menjadi ruang kritik terhadap kekuasaan. Produser film Siera Tamihardja menyampaikan pernyataan tegas saat menerima penghargaan Film Cerita Panjang Terbaik untuk Para Perasuk dalam Festival Film Indonesia (FFI) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jumat (20/11/2026). Di hadapan publik, ia secara langsung menyebut Menteri Kebudayaan Fadli Zon dan menyoroti persoalan penyangkalan pemerkosaan massal Mei 1998.
Pernyataan Siera bukan sekadar pidato kemenangan. Ia mengingatkan bahwa film merupakan media multiperspektif yang mampu membangkitkan empati. Sebuah penghargaan memang bisa dibawa pulang, tetapi keberanian menyuarakan kemanusiaan jauh lebih bermakna ketika luka sejarah masih membutuhkan perhatian.
Namun, keberanian tersebut sekaligus menghadirkan pertanyaan bagi sebagian mantan aktivis yang kini duduk di parlemen maupun lingkar kekuasaan. Dahulu lantang mengkritik, dahulu berdiri bersama rakyat, tetapi bagaimana konsistensi perjuangan mereka setelah mendapatkan jabatan?
Kritik ini bukan untuk menyamaratakan semua mantan aktivis. Namun, publik berhak menagih pertanggungjawaban moral. Apakah keberanian hanya menjadi modal ketika belum berkuasa, kemudian perlahan kehilangan ketajamannya setelah memperoleh kursi? Parlemen seharusnya menjadi tempat memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan tempat mengubur idealisme.
Komnas Perempuan menegaskan bahwa laporan resmi TGPF mencatat 85 kasus kekerasan seksual, termasuk 52 kasus perkosaan, dalam tragedi Mei 1998. Catatan tersebut merupakan bagian penting dari dokumentasi sejarah negara yang tidak boleh diabaikan. Di balik angka-angka itu terdapat manusia, penyintas, dan keluarga yang berhak mendapatkan penghormatan.
Persoalan ini kembali menjadi perhatian setelah pernyataan Fadli Zon pada 2025 mengenai penggunaan istilah pemerkosaan massal dan kecukupan bukti. Fadli kemudian memberikan penjelasan bahwa dirinya tidak bermaksud meniadakan penderitaan korban. Perbedaan pandangan tersebut perlu disampaikan secara berimbang, tanpa menghapus dokumentasi TGPF dan kesaksian penyintas.
Sejarah juga mencatat bahwa Presiden B.J. Habibie pernah menyampaikan penyesalan pemerintah atas kekerasan seksual terhadap perempuan, khususnya perempuan etnis Tionghoa. Pemerintah kemudian membentuk TGPF dan Komnas Perempuan melalui Keppres Nomor 181 Tahun 1998.
Buyung E, aktivis Kabupaten Tangerang yang tergabung dalam YLPK PERARI Kabupaten Tangerang, menyampaikan pandangan dari perspektif kontrol sosial: “Jangan lantang hanya ketika mencari dukungan. Setelah mendapatkan kursi, suara rakyat tetap harus dibela. Parlemen bukan tempat mengubur idealisme, melainkan tempat mengawasi kekuasaan. Jangan sampai keberanian hanya menjadi cerita masa lalu.”
Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak masyarakat memperoleh informasi. Sementara itu, UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 3 dan Pasal 6, menegaskan fungsi pers sebagai media informasi dan kontrol sosial. Artinya, kritik terhadap persoalan publik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi.
Kini, pertanyaannya sederhana: masihkah keberanian membela rakyat menjadi prinsip setelah seseorang memperoleh jabatan? Mari bersama-sama mencermati fakta, memeriksa informasi, dan tidak mudah melupakan persoalan kemanusiaan. Jangan biarkan idealisme hanya hidup dalam pidato kampanye dan cerita perjuangan masa lalu.
Hingga berita ini diturunkan, pihak-pihak terkait belum memberikan tanggapan atau keterangan resmi atas berbagai pertanyaan publik yang disampaikan. Redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi hak jawab, klarifikasi, maupun penjelasan demi menjaga keberimbangan informasi sesuai Kode Etik Jurnalistik.
Sebab, jabatan boleh berubah, tetapi tanggung jawab terhadap rakyat dan kemanusiaan tidak boleh ikut berubah.
(RED)











