MANTV7 | SERANG — Isu pergantian Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang, Provinsi Banten, mulai menjadi sorotan publik. Di tengah berkembangnya sejumlah nama yang disebut-sebut berpeluang menduduki jabatan strategis tersebut, tokoh masyarakat Banten, H. Embay Mulya Syarief, mengingatkan agar pengisian jabatan Sekda tidak didasarkan pada faktor kedekatan personal, melainkan mengutamakan kompetensi, rekam jejak, serta persyaratan kepangkatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut H. Embay, pergantian Sekda memang merupakan bagian dari kewenangan kepala daerah. Namun, kewenangan tersebut harus dijalankan dengan mempertimbangkan profesionalisme dan kemampuan calon dalam memimpin serta mengoordinasikan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.
Pandangan tersebut disampaikan H. Embay saat dimintai tanggapan oleh awak media Suaragempur.com melalui pesan WhatsApp, Selasa (3/11/2026), menyikapi dinamika politik dan birokrasi yang berkembang menjelang isu pergantian Sekda Kabupaten Serang.
“Pergantian Sekda adalah hak prerogatif Bupati. Yang penting bukan karena kedekatan, tetapi tergantung rekam jejak yang baik dan kompeten serta memenuhi syarat jenjang kepangkatan/eselon/golongan dan kemampuan memimpin ASN di lingkungan Pemkab Serang,” ujar H. Embay dalam pesan tertulisnya.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian di tengah berkembangnya isu pergantian Sekda Kabupaten Serang yang saat ini dijabat Zaldi Dhuhana. Nama Lalu Farhan Nugraha, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Serang, juga mulai disebut-sebut dalam pembicaraan publik mengenai figur yang berpeluang mengisi posisi tersebut.
ISU POLITIK DINASTI DAN PROFESIONALISME BIROKRASI DISOROT
Sebelumnya, isu pergantian Sekda Kabupaten Serang turut mendapat perhatian kalangan mahasiswa. Dalam aksi demonstrasi di Kantor Bupati Serang, Kamis (29/10/2026), sejumlah mahasiswa menyampaikan kritik terhadap tata kelola pemerintahan, termasuk kekhawatiran mengenai potensi praktik politik dinasti dan pentingnya menjaga independensi birokrasi.
Sorotan tersebut memperlihatkan adanya tuntutan agar pengisian jabatan strategis pemerintahan tidak dipengaruhi kepentingan personal maupun hubungan politik, tetapi benar-benar mengacu pada kapasitas, pengalaman, integritas, dan persyaratan jabatan.
Munculnya nama Lalu Farhan Nugraha dalam pembicaraan mengenai calon Sekda pun memunculkan pertanyaan publik mengenai mekanisme pengisian jabatan, tahapan seleksi, serta kriteria yang akan digunakan pemerintah daerah.
Meski demikian, penyebutan nama seseorang dalam bursa calon pejabat tidak serta-merta membuktikan adanya praktik politik dinasti, konflik kepentingan, ataupun pelanggaran prosedur. Penilaian tersebut harus didasarkan pada fakta, dokumen, dan proses yang dapat diverifikasi.
SEKDA BUKAN SEKADAR JABATAN, TETAPI PENENTU KUALITAS BIROKRASI
Jabatan Sekretaris Daerah memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten. Sekda bertugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan, pengoordinasian administratif terhadap perangkat daerah, serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif.
Karena itu, pengisian jabatan Sekda bukan sekadar persoalan mengganti seorang pejabat dengan figur lain. Posisi tersebut membutuhkan kemampuan manajerial, pemahaman administrasi pemerintahan, pengalaman birokrasi, integritas, serta kecakapan mengoordinasikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Pejabat yang menduduki posisi tersebut juga dituntut mampu menjaga profesionalisme ASN agar pelaksanaan program pemerintahan tidak terseret kepentingan politik maupun hubungan personal.
Dalam konteks inilah, pesan H. Embay mengenai rekam jejak dan kompetensi menjadi relevan. Jabatan strategis harus diisi berdasarkan kemampuan yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar kedekatan dengan pemegang kewenangan.
SISTEM MERIT ASN HARUS MENJADI PEGANGAN
Secara hukum dan administratif, pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota merupakan bagian dari manajemen Aparatur Sipil Negara.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan pentingnya penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Prinsip tersebut menempatkan kualifikasi, kompetensi, potensi, kinerja, integritas, dan moralitas sebagai dasar pengelolaan aparatur secara adil dan objektif.
Dengan demikian, kewenangan kepala daerah dalam proses pengangkatan pejabat tidak dapat dimaknai sebagai kewenangan tanpa batas. Setiap tahapan tetap harus memperhatikan persyaratan jabatan, mekanisme administrasi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Prinsip profesionalisme tersebut penting agar pejabat yang terpilih benar-benar memiliki kapasitas untuk menjalankan tanggung jawab sebagai koordinator birokrasi pemerintahan daerah.
PEMKAB SERANG PERLU MEMBUKA MEKANISME PENGISIAN JABATAN
Di tengah berkembangnya isu pergantian Sekda, keterbukaan Pemerintah Kabupaten Serang mengenai mekanisme dan tahapan pengisian jabatan menjadi hal yang patut diperhatikan.
Sejumlah hal yang masih membutuhkan penjelasan antara lain apakah proses pergantian Sekda telah memasuki tahapan resmi, bagaimana mekanisme penilaian calon, persyaratan kepangkatan yang harus dipenuhi, serta bagaimana kompetensi dan rekam jejak masing-masing calon akan menjadi bahan pertimbangan.
Kejelasan informasi tersebut diperlukan agar masyarakat tidak hanya disuguhi nama-nama yang beredar, tetapi juga memperoleh pemahaman mengenai prosedur dan standar yang digunakan pemerintah daerah.
Transparansi bukan berarti membuka seluruh informasi kepegawaian yang bersifat dikecualikan, melainkan memberikan penjelasan yang memadai mengenai mekanisme pengisian jabatan publik sesuai ketentuan.
Hingga naskah ini disusun, redaksi belum memperoleh tanggapan resmi Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah terkait pandangan H. Embay maupun perkembangan mekanisme pergantian Sekda sebagaimana menjadi perhatian publik.
Redaksi Mantv7.com tetap membuka ruang konfirmasi, klarifikasi, serta hak jawab kepada Bupati Serang, Pemerintah Kabupaten Serang, dan pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.
REKAM JEJAK HARUS BERBICARA, BUKAN KEDekatan
Pandangan H. Embay Mulya Syarief menjadi pengingat bahwa pengisian jabatan Sekda harus menempatkan kepentingan pemerintahan dan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Publik tentu berharap posisi strategis tersebut diisi oleh figur yang tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga memiliki kemampuan memimpin birokrasi, menjaga integritas ASN, dan memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan semakin baik.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pengisian jabatan Sekda bukan terletak pada siapa yang paling dekat dengan kekuasaan, melainkan siapa yang paling layak berdasarkan kompetensi, pengalaman, integritas, dan rekam jejaknya.
Sebab, jabatan Sekda adalah amanah birokrasi, bukan ruang untuk mengutamakan kedekatan.
MANTV7.COM — MEDIA PERJUANGAN ANAK NEGERI
Mengawal Kebenaran, Menyuarakan Keadilan, dan Membela Kepentingan Rakyat.
Sumber pernyataan: H. Embay Mulya Syarief, Tokoh Masyarakat Banten, melalui pesan WhatsApp kepada Suaragempur.com, Selasa (3/11/2026).











