BeritaNasional

M. NURDIN, S.E., S.H.: “JANGAN RAGU PECAT ANGGOTA YANG TERBUKTI MENCEDERAI INSTITUSI POLRI!”

54
×

M. NURDIN, S.E., S.H.: “JANGAN RAGU PECAT ANGGOTA YANG TERBUKTI MENCEDERAI INSTITUSI POLRI!”

Sebarkan artikel ini

MANTV7.COM | JAKARTA — Komitmen memberantas praktik makelar kasus di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia tidak boleh berhenti sebagai pernyataan atau sekadar slogan pembenahan institusi. Praktik jual beli perkara, dugaan pemerasan, intimidasi, hingga penyalahgunaan kewenangan merupakan persoalan serius yang harus ditangani melalui penegakan hukum, pengawasan internal, dan tindakan disiplin yang tegas.

Sejalan dengan seruan pemberantasan makelar kasus yang dikaitkan dengan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, Ketua DPD YLPK PERARI Provinsi Jawa Barat, M. Nurdin, S.E., S.H., menyampaikan apresiasi sekaligus mengingatkan bahwa komitmen tersebut harus dibuktikan melalui tindakan nyata.

Menurutnya, tidak boleh ada toleransi terhadap anggota yang terbukti menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya untuk kepentingan pribadi, terlebih jika perbuatannya merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

KAPOLDA, KAPOLRES, HINGGA KAPOLSEK HARUS PERKUAT PENGAWASAN

Nurdin menilai pembenahan institusi tidak cukup hanya mengandalkan perintah dari tingkat pusat. Pengawasan harus berjalan sampai ke tingkat kewilayahan, mulai dari Polda, Polres, hingga Polsek.

Pimpinan di setiap tingkatan memiliki tanggung jawab untuk memastikan anggotanya bekerja sesuai aturan, menjaga integritas, serta memberikan pelayanan yang profesional kepada masyarakat.

Setiap pengaduan warga harus diterima dan ditindaklanjuti secara serius. Jangan sampai masyarakat yang datang mencari perlindungan dan keadilan justru menghadapi proses yang berbelit, komunikasi yang tidak jelas, atau perlakuan yang membuat mereka semakin kehilangan kepercayaan.

JANGAN MENUNGGU VIRAL BARU BERTINDAK

Salah satu persoalan yang kerap menjadi sorotan publik adalah respons terhadap pengaduan masyarakat. Penanganan persoalan seharusnya tidak bergantung pada seberapa ramai suatu kasus dibicarakan di media sosial atau seberapa besar tekanan pemberitaan.

Laporan masyarakat harus ditangani berdasarkan prosedur, bukti, dan kewenangan yang berlaku. Ketika terdapat indikasi pelanggaran, pemeriksaan harus dilakukan tanpa menunggu persoalan menjadi viral.

Kecepatan merespons pengaduan memang penting, tetapi tidak boleh mengorbankan ketelitian dan objektivitas. Masyarakat membutuhkan kepastian proses, bukan sekadar janji bahwa laporan akan ditindaklanjuti.

M. NURDIN APRESIASI KOMITMEN KAPOLRI: JANGAN HANYA MENJADI SLOGAN

Ketua DPD YLPK PERARI Jawa Barat, M. Nurdin, S.E., S.H., menegaskan bahwa keberanian membersihkan institusi dari praktik penyalahgunaan kewenangan merupakan bagian penting dalam membangun kepolisian yang profesional dan dipercaya masyarakat.

“Kami sangat mengapresiasi apabila komitmen ini benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata. Jangan hanya menjadi slogan. Siapa pun anggota yang terbukti menjadi makelar kasus, melakukan pemerasan, intimidasi, atau memperjualbelikan perkara harus diproses sesuai ketentuan hukum dan diberikan sanksi tegas. Bila pelanggarannya memenuhi ketentuan pemberhentian, jangan ragu untuk memecatnya,” tegas M. Nurdin.

Ia menambahkan, tindakan tegas harus diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian. Tidak boleh ada perlindungan terhadap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran, tetapi setiap anggota juga berhak mendapatkan proses pemeriksaan yang objektif dan adil.

“Polri harus menjadi tempat masyarakat mencari perlindungan dan keadilan, bukan tempat masyarakat merasa takut. Jangan sampai kepercayaan publik rusak hanya karena tindakan segelintir anggota yang tidak menjalankan tugas sesuai aturan,” tambahnya.

YLPK PERARI DORONG POLRI BERSIH, PROFESIONAL, DAN TRANSPARAN

YLPK PERARI berharap komitmen pemberantasan makelar kasus dapat dilaksanakan secara konsisten, mulai dari Mabes Polri hingga seluruh jajaran kepolisian di daerah.

Pengawasan internal, transparansi penanganan pengaduan, penegakan disiplin, serta penerapan kode etik harus menjadi bagian nyata dari pembenahan institusi. Apabila ditemukan unsur tindak pidana, proses hukum juga harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepercayaan masyarakat tidak dibangun hanya melalui slogan, seragam, atau pernyataan pejabat. Kepercayaan tumbuh ketika masyarakat melihat laporan ditangani, pengaduan dijawab, pelanggaran diperiksa, dan setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum.

Pada akhirnya, yang harus dijaga bukan sekadar nama baik institusi, melainkan kehormatan pengabdian dan kepercayaan publik. Sebab, institusi yang kuat bukan institusi yang menutupi kesalahan anggotanya, melainkan institusi yang berani memperbaiki diri dan menindak pelanggaran tanpa pandang bulu.

BRAVO POLRI!

Selamat mengabdi untuk masyarakat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salam hormat,

M. NURDIN, S.E., S.H.
Ketua DPD YLPK PERARI Provinsi Jawa Barat

Dari Perjuangan Anak Negeri, yang selalu bermimpi mewujudkan INDONESIA HEBAT.

MANTV7.COM — Mengawal Keadilan, Menyuarakan Kebenaran.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!
Enable Notifications OK No thanks