Mantv7.com | TANGERANG — Persoalan Suvarna Sutera di Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, kembali menjadi perhatian publik. Setelah bertahun-tahun disorot, sidak DPRD pernah dilakukan, dan sejumlah media berulang kali memberitakannya, kini pertanyaan yang semakin menguat bukan lagi sekadar apa persoalannya, melainkan sejauh mana pemerintah daerah memastikan tindak lanjut dan penyelesaiannya.
Sorotan terhadap kawasan yang dikembangkan PT Delta Mega Persada tersebut mencakup sejumlah persoalan penting, mulai dari dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), keberadaan dan fungsi tandon air, sistem drainase, hingga efektivitas pengawasan lingkungan. Seluruh persoalan itu menyangkut kepentingan masyarakat, terutama terkait tata kelola lingkungan dan potensi dampak pembangunan terhadap kawasan sekitar.
Catatan penting pernah muncul pada 18 Agustus 2022. Saat itu, DPRD Kabupaten Tangerang bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan inspeksi mendadak ke kawasan Suvarna Sutera setelah adanya keluhan dan sorotan masyarakat. Dalam pemberitaan Tangerang Update pada 18 Agustus 2022, Ketua DPRD saat itu, Kholid Ismail, menyoroti persoalan tandon, titik-titik rawan banjir, infrastruktur, serta AMDAL. DPRD juga menyampaikan rencana meminta penjelasan dari perangkat daerah teknis.
Namun, setelah sidak tersebut, publik berhak mengetahui kelanjutannya. Apakah hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara? Apakah DPRD menerbitkan rekomendasi tertulis? Siapa saja OPD yang menerima rekomendasi tersebut? Apakah sudah ada evaluasi, pemeriksaan lanjutan, atau tindakan korektif? Pertanyaan-pertanyaan ini membutuhkan jawaban berdasarkan dokumen, bukan sekadar pernyataan.
Pemberitaan pada 20 Agustus 2022 oleh Tangerang Update juga memuat keterangan Direktur Estate Suvarna Sutera, Randy Pangemanan, yang menyampaikan bahwa sejumlah masukan terkait Situ Warung Rebo, tandon, drainase, evaluasi perizinan, dan median jalan akan ditindaklanjuti. Keterangan tersebut merupakan bagian dari rekam pemberitaan yang patut ditelusuri kembali. Publik tentu perlu mengetahui tindak lanjut apa yang benar-benar telah dilakukan dan bagaimana hasilnya.
Sorotan tidak berhenti pada pemberitaan tahun 2022. Pada 20 Agustus 2025, NasionalNews dan Suaragempur kembali mengangkat persoalan tandon serta AMDAL Suvarna Sutera. Dalam pemberitaan tersebut, perwakilan DLH disebut menyampaikan bahwa AMDAL telah disetujui pada 2015 dan tidak mengalami perubahan, sementara urusan teknis tandon disebut menjadi ranah perangkat daerah yang membidangi sumber daya air. Pemberitaan itu juga memuat keterangan bahwa pihak DLH tidak mengetahui rekomendasi DPRD. Keterangan tersebut perlu dikonfirmasi melalui dokumen resmi agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru.
Di sinilah persoalan membutuhkan pemeriksaan yang lebih serius. AMDAL yang diterbitkan pada 2015 tidak otomatis menjadi tidak berlaku hanya karena usianya sudah lama. Namun, pemerintah perlu memastikan apakah kondisi pembangunan saat ini masih sesuai dengan dokumen lingkungan yang disetujui, apakah terdapat perubahan kegiatan atau kapasitas yang memerlukan penyesuaian persetujuan lingkungan, serta apakah kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan melalui RKL-RPL benar-benar dijalankan.
Begitu pula dengan tandon dan drainase. Keberadaan bangunan penampung air tidak serta-merta membuktikan bahwa sistem pengendalian limpasan sudah berfungsi optimal. Perlu pemeriksaan teknis mengenai kapasitas tampung, luas daerah tangkapan air, jalur masuk dan keluar air, sedimentasi, saluran pembuangan, serta keterhubungannya dengan saluran penerima. Pemeriksaan tersebut harus melibatkan perangkat daerah sesuai kewenangan, termasuk instansi yang membidangi sumber daya air.
Kini sorotan juga mengarah kepada Bupati Tangerang, Maesyal Rasyid. Bukan untuk menyimpulkan bahwa Bupati bertanggung jawab atas setiap keputusan teknis atau perizinan yang diterbitkan pada masa sebelumnya, melainkan karena pemerintah daerah saat ini memiliki kewajiban memastikan persoalan yang telah lama menjadi perhatian publik tidak terus menggantung tanpa kejelasan.
Ada satu catatan yang tidak bisa dilepaskan dari kronologi tersebut. Maesyal Rasyid pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang sejak 2017 hingga 2024. Artinya, ketika sidak DPRD berlangsung pada Agustus 2022, ia masih berada dalam jabatan Sekda. Fakta jabatan dan rentang waktu itu menjadi alasan yang wajar bagi publik untuk meminta penjelasan mengenai rekam koordinasi pemerintahan pada masa tersebut. Namun, hal itu bukan bukti bahwa Maesyal mengetahui, menyetujui, atau terlibat langsung dalam setiap keputusan teknis terkait Suvarna Sutera.
Setelah kini memimpin Kabupaten Tangerang, Maesyal Rasyid memiliki ruang dan kewenangan pemerintahan untuk meminta jajaran terkait melakukan penelusuran, mengevaluasi hasil pengawasan, serta menyampaikan perkembangan penanganan secara terbuka sesuai ketentuan. Publik tidak membutuhkan sekadar pernyataan bahwa persoalan sedang ditangani. Masyarakat membutuhkan kejelasan siapa yang memeriksa, apa yang diperiksa, dokumen apa yang menjadi dasar, bagaimana hasilnya, dan langkah korektif apa yang telah atau akan dilakukan.
YLPK PERARI Kabupaten Tangerang memandang bahwa persoalan ini perlu ditelusuri secara menyeluruh dan tidak boleh berhenti pada pergantian pejabat atau pergantian periode pemerintahan. Organisasi tersebut mendorong Bupati agar menginstruksikan OPD terkait membuka rekam penanganan, memastikan koordinasi antara DLHK dan perangkat daerah yang membidangi sumber daya air, serta meminta DPRD menjelaskan status dan tindak lanjut hasil sidak 2022. Penelusuran juga perlu mengidentifikasi pejabat penanggung jawab berdasarkan surat tugas, disposisi, berita acara, laporan pemeriksaan, dan dokumen kewenangan pada waktu yang relevan.
Setidaknya terdapat lima hal yang patut dijelaskan kepada masyarakat: pertama, status dan kesesuaian dokumen AMDAL serta persetujuan lingkungan; kedua, hasil pemeriksaan teknis terhadap tandon dan drainase; ketiga, pelaksanaan kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan; keempat, keberadaan serta tindak lanjut rekomendasi atau catatan sidak DPRD; dan kelima, siapa pejabat maupun instansi yang secara administratif dan teknis bertanggung jawab atas setiap tahapan penanganan. Seluruhnya harus dijawab dengan dokumen dan keterangan yang dapat diuji, bukan dugaan atau saling melempar kewenangan.
Bagi YLPK PERARI, kontrol sosial bukan tindakan mencari-cari kesalahan, melainkan bagian dari kepedulian masyarakat untuk memastikan kewenangan dijalankan dan kepentingan publik dilindungi. Ketika DPRD pernah turun ke lapangan dan media berkali-kali mengangkat persoalan, wajar apabila masyarakat meminta hasil yang jelas. Sebab, sidak tidak boleh berhenti sebagai dokumentasi kegiatan, sementara pertanyaan publik terus berjalan tanpa jawaban yang memadai.
Hingga berita ini disusun, redaksi masih memerlukan penjelasan resmi dan dokumen pendukung dari Pemerintah Kabupaten Tangerang, Bupati Maesyal Rasyid, DLHK, perangkat daerah yang membidangi sumber daya air, DPRD Kabupaten Tangerang, serta pihak pengembang PT Delta Mega Persada mengenai perkembangan dan hasil penanganan persoalan tersebut. Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi konfirmasi, klarifikasi, Hak Jawab, dan Hak Koreksi dari seluruh pihak terkait sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Belum adanya tanggapan bukan berarti pihak mana pun dapat dinyatakan bersalah.
Pada akhirnya, persoalan Suvarna Sutera bukan sekadar urusan dokumen lingkungan, tandon, atau saluran air. Ini adalah ujian transparansi, keseriusan pengawasan, dan keberanian pemerintah dalam memberikan kepastian kepada masyarakat. Bupati Maesyal Rasyid kini ditagih ketegasannya: setelah sidak DPRD dan pemberitaan berulang, di mana kejelasan penyelesaian Suvarna Sutera? Sebab, masyarakat tidak seharusnya terus diminta menunggu ketika jawaban atas persoalan yang menyangkut kepentingan publik semestinya dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.
Mantv7.com — Bukan Sekadar Memberitakan, tetapi Mengedukasi, Mengawal Kebenaran, dan Menyuarakan Kepentingan Publik.











