BeritaKabupatenPemerintahan

Jangan Sekadar Poles Kinerja, BPK Ungkap Piutang Pajak Hiburan Menumpuk, Bupati Tangerang Didesak Evaluasi Bapenda dan OPD

77
×

Jangan Sekadar Poles Kinerja, BPK Ungkap Piutang Pajak Hiburan Menumpuk, Bupati Tangerang Didesak Evaluasi Bapenda dan OPD

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi gambar yang memperlihatkan topik narasi rilisan berita, penuh dengan rasa kemaslahatan masyarakat demi menegakkan keadilan. (Foto: Mantv7.com)

Mantv7.com | TANGERANG — Jangan sekadar bicara mengejar target pajak Rp600 miliar ketika pekerjaan rumah bertahun-tahun masih menyisakan tanda tanya. Pernyataan Kepala Bapenda Kabupaten Tangerang, Dadan Gandana, menjelang akhir 2026 justru membuka kembali pertanyaan publik: seberapa serius pengelolaan, pengawasan, dan penagihan pendapatan daerah selama ini?

Publik perlu mengingat, pada 23 Oktober 2026 muncul pemberitaan mengenai catatan pemeriksaan BPK terkait piutang pajak hiburan. Lebih dari 800 kode bayar disebut belum terealisasi, bahkan sebagian kewajibannya tercatat menunggak sejak 2017 dengan akumulasi nilai mencapai puluhan miliar rupiah. Persoalan selama bertahun-tahun tentu tidak cukup dijawab dengan pernyataan bahwa pembenahan sedang dilakukan.

Pertanyaannya sederhana tetapi mendasar: jika penunggakan telah berlangsung bertahun-tahun, seberapa efektif pengawasan dan penagihan selama ini? Apakah pendataan wajib pajak benar-benar menjadi prioritas sejak awal, atau baru mendapat perhatian setelah persoalan tersebut mencuat ke ruang publik? Masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang terang, terukur, dan dapat diuji.

Alasan usaha tutup, berpindah lokasi, omzet tidak dilaporkan, hingga data ganda memang perlu diverifikasi. Namun, rangkaian persoalan tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya evaluasi sistem pengawasan. Jangan sampai pemerintah sibuk memperbarui aplikasi dan membangun sistem digital, sementara persoalan mendasar mengenai validitas data, penagihan, dan pengendalian penerimaan masih menjadi pekerjaan rumah.

Sorotan lain muncul dari pemberitaan 12 Juni 2026 mengenai indikasi penyelewengan setoran pajak hiburan dan reklame oleh seorang pegawai Bapenda berinisial F. Pemberitaan tersebut memuat keterangan bahwa yang bersangkutan bertindak sendiri. Namun, keterangan tersebut tidak serta-merta menjawab seluruh pertanyaan mengenai pengawasan internal, mekanisme penerimaan, serta kepastian penyetoran uang pajak ke kas daerah. Hal itu tetap membutuhkan penjelasan resmi dari pihak berwenang.

Kini, ketika Bapenda kembali berbicara mengenai kekurangan target, tunggakan PBB, integrasi data BPN, hingga regulasi juru sita, publik patut bertanya: apakah pembenahan tersebut benar-benar menghasilkan perubahan atau sekadar menjadi narasi yang kembali terdengar setiap kali persoalan muncul? Memperbaiki administrasi, menagih pajak, dan mengawasi penerimaan merupakan tugas pemerintahan yang harus dijalankan secara konsisten, bukan sekadar dipoles menjadi capaian.

Ada pula angka yang perlu dijelaskan secara terbuka. Target Rp4,421 triliun dikurangi realisasi Rp3,6 triliun menghasilkan selisih sekitar Rp821 miliar, bukan Rp600 miliar. Apakah terdapat komponen penerimaan atau penyesuaian perhitungan tertentu yang belum disampaikan kepada publik? Bapenda perlu membuka rincian perhitungan agar tidak menimbulkan kebingungan dan memastikan informasi mengenai capaian pendapatan daerah dapat dipahami secara utuh.

Rian Hidayat, aktivis Kabupaten Tangerang yang tergabung dalam YLPK PERARI Kabupaten Tangerang, menilai persoalan tersebut harus menjadi alarm bagi pemerintah daerah. “Jangan sampai masyarakat terus dituntut patuh membayar pajak, sementara pemerintah belum menunjukkan keterbukaan yang memadai dalam menjelaskan tunggakan, pengawasan, dan tindak lanjut persoalan penerimaan daerah. Pajak itu uang rakyat. Maka pengelolaannya harus bisa dipertanggungjawabkan, bukan hanya dipromosikan melalui capaian dan program,” tegasnya.

Menurut Rian, fungsi kontrol sosial bukan untuk menjatuhkan institusi, melainkan memastikan kewenangan publik dijalankan secara bertanggung jawab. UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 5, menegaskan kewajiban pers memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui serta melayani hak jawab dan hak koreksi. Sementara UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi salah satu landasan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena itu, Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid dinilai perlu memastikan evaluasi tidak berhenti pada satu perangkat daerah. Jika terdapat persoalan dalam pengelolaan pendapatan, evaluasi terhadap Bapenda dan perangkat daerah terkait harus dilakukan secara menyeluruh sesuai kewenangan. Ketegasan seorang kepala daerah semestinya terlihat dari keberanian mengukur hasil kerja, meminta pertanggungjawaban, memperbaiki kelemahan pengawasan, dan memastikan setiap kebijakan menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat.

Bapenda juga perlu menjelaskan rincian lebih dari 800 kode bayar, nilai piutang yang masih dapat ditagih, status wajib pajak, hasil penagihan, serta tindak lanjut atas catatan pemeriksaan BPK. Termasuk perkembangan penanganan persoalan pegawai berinisial F berdasarkan keterangan resmi aparat berwenang. Transparansi bukan ancaman bagi pemerintah. Justru keterbukaan dapat menjadi jalan untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap pengelolaan uang daerah.

Hingga berita ini diturunkan, pihak-pihak terkait belum memberikan tanggapan atau keterangan resmi atas berbagai pertanyaan publik yang disampaikan. Redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi hak jawab, klarifikasi, maupun penjelasan dari pihak yang berkepentingan demi menjaga keberimbangan informasi dan memenuhi kaidah Kode Etik Jurnalistik. Informasi mengenai pihak yang belum memberikan tanggapan tidak dapat dimaknai sebagai bukti kesalahan.

Pada akhirnya, persoalannya bukan semata berapa besar pajak yang harus dibayar masyarakat, melainkan seberapa serius uang tersebut dijaga, ditagih, dicatat, dan dipertanggungjawabkan. Pemerintahan yang kuat bukan pemerintahan yang hanya pandai memoles keberhasilan, melainkan yang berani membuka kekurangan dan menunjukkan bukti perbaikan.

Rakyat tidak membutuhkan panggung pencitraan; rakyat membutuhkan pekerjaan yang selesai, data yang terbuka, dan bukti bahwa setiap rupiah uang publik benar-benar diawasi.

(RED)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!
Enable Notifications OK No thanks