Mantv7.com | JAKARTA — Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si., mengeluarkan arahan tegas kepada seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk meningkatkan pemberantasan premanisme, pemalakan, intimidasi, pemerasan, serta berbagai bentuk kejahatan jalanan yang selama ini meresahkan masyarakat.
Arahan tersebut menegaskan bahwa tidak boleh ada ruang bagi kelompok maupun individu yang berani mengganggu ketenteraman masyarakat, melakukan pemerasan, mengintimidasi warga, hingga mengancam keamanan dunia usaha. Negara tidak boleh kalah oleh praktik premanisme dalam bentuk apa pun.
Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Kerja Bareskrim Polri pada November 2026. Kapolri meminta seluruh jajaran kepolisian memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan masyarakat, bukan hanya di pusat perkotaan, tetapi juga hingga pelosok desa. Keamanan bukan hak istimewa masyarakat perkotaan, melainkan hak seluruh warga negara tanpa terkecuali.
Salah satu perhatian serius Kapolri adalah masih adanya perusahaan dan pelaku usaha yang mengalami gangguan keamanan akibat praktik pemalakan oleh kelompok tertentu. Persoalan tersebut tidak sekadar menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga menciptakan ketakutan, menghambat aktivitas usaha, dan merusak iklim investasi.
Kapolri secara khusus menginstruksikan jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) agar memberantas premanisme dan kejahatan jalanan sampai ke akar-akarnya. Penindakan diharapkan tidak berhenti pada pelaku lapangan, tetapi juga mengungkap keterlibatan pihak lain apabila ditemukan bukti dan hubungan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam arahannya, terdapat tiga perhatian utama yang perlu menjadi prioritas jajaran kepolisian. Pertama, pemberantasan premanisme, pemerasan, pemalakan, dan intimidasi. Kedua, memperluas perlindungan serta pelayanan kepolisian hingga pelosok desa. Ketiga, menjamin keamanan masyarakat dan dunia usaha agar dapat menjalankan aktivitas tanpa tekanan maupun ancaman kelompok kriminal.
Ketegasan penegakan hukum harus terlihat dalam tindakan nyata, bukan berhenti sebagai instruksi atau pernyataan di ruang rapat. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa setiap laporan mengenai pemalakan, ancaman, dan intimidasi ditangani secara profesional, objektif, serta berdasarkan bukti.
Di sisi lain, pemberantasan premanisme juga harus dilaksanakan dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, prosedur hukum, dan perlindungan hak setiap warga negara. Ketegasan aparat tidak boleh berubah menjadi tindakan sewenang-wenang. Penegakan hukum yang kuat justru harus berjalan beriringan dengan integritas dan akuntabilitas.
Bagi dunia usaha, kepastian keamanan merupakan fondasi penting dalam menjalankan kegiatan ekonomi, mempertahankan lapangan pekerjaan, dan mendorong pertumbuhan investasi. Tidak semestinya perusahaan maupun pekerja dipaksa menghadapi praktik pungutan liar, tekanan, atau ancaman dari pihak yang tidak memiliki dasar hukum untuk meminta pembayaran.
Masyarakat juga diharapkan tidak takut melaporkan tindakan kriminal yang dialami atau diketahui. Setiap informasi perlu disampaikan melalui saluran pengaduan resmi dengan menyertakan keterangan dan bukti pendukung apabila tersedia. Kerja sama masyarakat dan kepolisian menjadi bagian penting dalam memutus mata rantai premanisme.
Kini, tantangan berikutnya berada pada konsistensi pelaksanaan instruksi tersebut di seluruh wilayah. Kapolri dan jajaran pimpinan kepolisian perlu memastikan pengawasan berjalan, laporan masyarakat ditindaklanjuti, serta penanganan perkara tidak tebang pilih. Jangan sampai masyarakat hanya mendengar janji pemberantasan, sementara praktik pemalakan tetap berlangsung di lapangan.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemberantasan premanisme bukan semata banyaknya penangkapan atau kerasnya pernyataan pejabat, melainkan terciptanya rasa aman yang benar-benar dirasakan masyarakat. Hukum harus hadir untuk melindungi, bukan membiarkan warga hidup di bawah bayang-bayang ancaman dan ketakutan.
Negara tidak boleh kalah oleh premanisme. Namun, lebih dari itu, negara harus membuktikan bahwa hukum berdiri tegak, perlindungan diberikan secara adil, dan tidak seorang pun boleh merasa memiliki kekuasaan untuk mengintimidasi masyarakat di luar koridor hukum.
(RED)











