BeritaKabupatenPemerintahan

Pasar Kronjo Menanti Penyelesaian, Suvarna Sutera Menanti Kejelasan, Publik Menagih Tanggung Jawab DPRD Dan Bupati Kabupaten Tangerang

39
×

Pasar Kronjo Menanti Penyelesaian, Suvarna Sutera Menanti Kejelasan, Publik Menagih Tanggung Jawab DPRD Dan Bupati Kabupaten Tangerang

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi gambar yang memperlihatkan topik narasi rilisan berita, penuh dengan rasa kemaslahatan masyarakat demi menegakkan keadilan. (Foto: Mantv7.com)

Mantv7.com | TANGERANG — Demokrasi tidak berhenti ketika pemilihan selesai dan pejabat resmi menduduki kursi kekuasaan. Justru setelah mendapatkan mandat rakyat, tanggung jawab sesungguhnya dimulai. Bupati dan anggota DPRD bukanlah pihak yang harus dilayani masyarakat, melainkan penyelenggara pemerintahan dan wakil rakyat yang berkewajiban memperjuangkan kepentingan publik.

Persoalan revitalisasi Pasar Kronjo dan pertanyaan mengenai rekomendasi DPRD tahun 2022 terkait Suvarna Sutera kembali mengingatkan publik pada satu hal mendasar: sejauh mana amanah jabatan benar-benar diwujudkan melalui tindakan, keterbukaan, dan pertanggungjawaban? Sebab, rakyat tidak cukup hanya mendengar janji, menghadiri rapat, atau membaca pernyataan seremonial.

Persoalan Pasar Kronjo menjadi perhatian setelah proses revitalisasinya disebut telah berlangsung tanpa penyelesaian selama kurang lebih tujuh tahun. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang bersama Perumda Pasar Niaga Kerta Raharja dan pihak pengembang PT Trivalenia Citra Utama (TCU) membahas persoalan yang hingga kini masih dinantikan kepastiannya oleh masyarakat, khususnya para pedagang.

Ketua Bentang, Ari Sudrajat, menyampaikan bahwa para pedagang membutuhkan kepastian, bukan sekadar janji. Ia juga menyebut sekitar 200 pedagang telah gulung tikar. Angka tersebut merupakan pernyataan yang perlu ditopang data agar dampak persoalan pasar dapat diketahui secara utuh. Namun, satu hal tidak boleh diabaikan: nasib pedagang dan keberlangsungan ekonomi masyarakat harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Dalam pembahasan tersebut, DPRD memberikan tenggat hingga 17 November 2026 untuk mencari solusi. Tenggat itu semestinya tidak berhenti sebagai catatan rapat. Publik berhak mengetahui apa keputusan konkretnya, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana tahapan penyelesaiannya, dan kapan pedagang memperoleh kepastian. Jika kembali tanpa hasil yang terukur, wajar apabila masyarakat mempertanyakan efektivitas pengawasan dan tindak lanjut yang dilakukan.

Bupati Tangerang juga tidak boleh memandang persoalan ini hanya sebagai urusan teknis pengelolaan pasar. Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah memiliki tugas memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Karena itu, masyarakat patut meminta kehadiran dan langkah nyata pemerintah daerah dalam mendorong penyelesaian persoalan yang berdampak pada kehidupan pedagang.

Di sisi lain, perhatian publik juga tertuju pada rekomendasi DPRD tahun 2022 terkait Suvarna Sutera. Pada 16 November 2026, awak media mendatangi lingkungan DPRD Kabupaten Tangerang untuk meminta penjelasan mengenai rekomendasi tersebut. Namun, Sekretaris DPRD belum dapat ditemui. Melalui staf bernama Diding, disampaikan bahwa Sekwan tidak berada di tempat pada hari itu dan pihak media akan dihubungi kembali.

Situasi tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran atau kesengajaan menghindari konfirmasi. Akan tetapi, pertanyaan publik tetap membutuhkan jawaban: di mana dokumen rekomendasi itu, kepada siapa disampaikan, bagaimana tindak lanjutnya, dan apa hasil pengawasannya sejak 2022? Pertanyaan tersebut merupakan bagian dari kontrol sosial yang patut dijawab secara terbuka oleh pihak berwenang.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya Pasal 2 dan Pasal 7, menegaskan prinsip keterbukaan informasi serta kewajiban badan publik menyediakan informasi yang berada dalam kewenangannya sesuai ketentuan. Masyarakat berhak memperoleh penjelasan mengenai dokumen dan tindak lanjut pemerintahan sepanjang informasi tersebut tidak termasuk kategori yang dikecualikan berdasarkan hukum.

DPRD pun memiliki tanggung jawab menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pengawasan bukan sekadar hadir dalam rapat, menyampaikan pendapat, atau menetapkan tenggat waktu. Pengawasan harus terlihat dari tindak lanjut, evaluasi, serta keberanian meminta penjelasan sampai persoalan memperoleh kejelasan.

Rangkaian persoalan ini mengingatkan kembali pada dua hal yang sebelumnya menjadi sorotan: demokrasi tidak boleh hanya mengandalkan popularitas, dan jabatan publik tidak boleh berhenti pada kebanggaan atas mandat yang diperoleh. Kapasitas, kejujuran, integritas, dan tanggung jawab harus terlihat dalam keputusan serta hasil kerja yang dapat diperiksa masyarakat. Rakyat tidak sedang meminta perlakuan istimewa; rakyat hanya menuntut haknya untuk mendapatkan pelayanan pemerintahan yang bertanggung jawab.

Rian Hidayat dari YLPK PERARI Kabupaten Tangerang menegaskan bahwa kontrol sosial merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya, masyarakat dan media memiliki ruang untuk mengawasi jalannya pemerintahan, menyampaikan kritik, serta meminta penjelasan atas kebijakan maupun pelaksanaan amanah jabatan. “Kontrol sosial bukan bentuk permusuhan terhadap pemerintah atau lembaga legislatif. Justru kontrol sosial adalah pengingat agar para pejabat tidak lupa bahwa jabatan yang mereka duduki berasal dari kepercayaan rakyat. Bupati dan DPRD adalah pelayan masyarakat, sehingga setiap kebijakan, janji, dan tanggung jawab harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Jangan sampai rakyat hanya dibutuhkan ketika suara mereka dicari, tetapi ketika persoalan datang, aspirasi mereka justru menunggu tanpa kepastian,” tegas Rian.

Ia juga menekankan bahwa kejujuran bukan sekadar ucapan dan integritas bukan sekadar slogan. Keduanya harus dibuktikan melalui keberanian menjawab pertanyaan publik, keterbukaan terhadap kritik, serta kesungguhan menyelesaikan persoalan masyarakat. Jabatan publik bukan simbol untuk memperoleh penghormatan semata, melainkan amanah yang harus diwujudkan melalui kerja nyata.

Media menjalankan fungsi informasi, pendidikan, dan kontrol sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, termasuk Pasal 3 dan Pasal 6. Karena itu, pertanyaan mengenai Pasar Kronjo maupun rekomendasi DPRD terkait Suvarna Sutera bukanlah serangan pribadi, melainkan upaya mendorong transparansi dan memastikan kepentingan masyarakat tidak tenggelam di tengah proses birokrasi.

Mantv7.com membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi Bupati Tangerang, pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Tangerang, Sekretariat DPRD, Perumda Pasar Niaga Kerta Raharja, PT Trivalenia Citra Utama, maupun pihak terkait lainnya. Redaksi mengharapkan penjelasan disertai dokumen atau data pendukung agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada akhirnya, jabatan publik bukan mahkota untuk menuntut penghormatan, melainkan amanah untuk memberikan pelayanan. Pasar Kronjo membutuhkan penyelesaian, Suvarna Sutera membutuhkan kejelasan, dan masyarakat membutuhkan pertanggungjawaban. Kejujuran jangan hanya terdengar dalam pidato, integritas jangan hanya tertulis dalam slogan. Keduanya harus dibuktikan melalui tindakan nyata.

Sebab, ketika rakyat memberikan mandat, rakyat juga berhak mengawasi bagaimana mandat itu dijalankan.

(RED)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!
Enable Notifications OK No thanks