Berita

Viral Uang Rp75.000 Ditolak Pedagang, BI Tegaskan Statusnya sebagai Alat Pembayaran Sah di Indonesia

32
×

Viral Uang Rp75.000 Ditolak Pedagang, BI Tegaskan Statusnya sebagai Alat Pembayaran Sah di Indonesia

Sebarkan artikel ini

Mantv7.com | JAKARTA — Perbincangan mengenai uang kertas pecahan Rp75.000 kembali menjadi sorotan setelah muncul pemberitaan tentang penolakan uang tersebut oleh pedagang saat digunakan untuk bertransaksi. Fenomena ini menjadi pengingat bahwa masih ada masyarakat yang belum memahami status dan fungsi uang peringatan kemerdekaan yang diterbitkan Bank Indonesia (BI) pada 2020.

Uang pecahan Rp75.000 diterbitkan secara khusus untuk memperingati 75 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Meskipun memiliki desain berbeda dan jumlah cetak terbatas sebanyak 75 juta lembar, uang tersebut bukan sekadar benda koleksi. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/11/PBI/2020, uang tersebut resmi berlaku sebagai alat pembayaran yang sah sejak 17 Agustus 2020.

Artinya, masyarakat dapat menggunakan uang pecahan Rp75.000 untuk melakukan transaksi pembayaran di seluruh wilayah Indonesia sesuai nilai nominal yang tertera. Nilainya tetap Rp75.000, bukan berdasarkan harga jual kolektor ataupun anggapan bahwa uang tersebut memiliki nilai lebih tinggi karena jumlahnya terbatas.

Secara hukum, Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mengatur larangan menolak Rupiah yang diserahkan sebagai pembayaran atau penyelesaian kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah, kecuali terdapat keraguan atas keaslian uang tersebut. Ketentuan pidananya juga diatur dalam Pasal 33 ayat (2), dengan ancaman kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp200 juta.

Meski demikian, masyarakat tetap perlu memahami cara mengenali keaslian uang Rupiah. Pemeriksaan dapat dilakukan melalui metode 3D, yakni dilihat, diraba, dan diterawang. Langkah ini penting agar pedagang maupun konsumen tidak mudah menerima uang palsu sekaligus tidak keliru menolak uang asli yang masih berlaku.

Fenomena tersebut juga menjadi pelajaran bahwa edukasi mengenai Rupiah tidak boleh berhenti pada sosialisasi penerbitan uang baru. Pedagang, pelaku usaha, dan konsumen perlu memahami ketentuan alat pembayaran yang sah agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam transaksi sehari-hari. Jika menemukan uang yang diragukan keasliannya, masyarakat dapat meminta pemeriksaan melalui kantor Bank Indonesia atau perbankan.

Pada akhirnya, uang Rp75.000 bukan hanya simbol peringatan sejarah kemerdekaan, melainkan juga bagian dari sistem pembayaran nasional yang memiliki kedudukan hukum. Masyarakat perlu lebih cermat membedakan uang koleksi dan uang yang masih berlaku sebagai alat pembayaran.

Jangan sampai ketidaktahuan terhadap aturan justru menimbulkan persoalan dalam transaksi yang seharusnya dapat diselesaikan dengan pemahaman sederhana.

(RED)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!
Enable Notifications OK No thanks