BeritaKabupatenPemerintahan

Workshop 839 Kepala Sekolah Dipertanyakan, Bupati Jangan Bersembunyi, Kadis Harus Dievaluasi, Inspektorat Bertindak, DPRD Jangan Bungkam!

32
×

Workshop 839 Kepala Sekolah Dipertanyakan, Bupati Jangan Bersembunyi, Kadis Harus Dievaluasi, Inspektorat Bertindak, DPRD Jangan Bungkam!

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi gambar yang memperlihatkan topik narasi rilisan berita, penuh dengan rasa kemaslahatan masyarakat demi menegakkan keadilan. (Foto: Mantv7.com)

Mantv7.com | TANGERANG — Workshop PKKS SD dan SMP Kabupaten Tangerang dijadwalkan pada 25–27 November 2026 di Hotel Marbella Anyer, dengan perkiraan 839 kepala sekolah negeri dan swasta. Peningkatan kompetensi patut didukung. Namun, publik berhak mengetahui siapa yang membiayai kegiatan, berapa anggarannya, dan dari pos mana dana berasal. Jika ada kontribusi sekolah, apa dasar dan mekanismenya?

Kemungkinan kontribusi sekolah, termasuk dugaan penggunaan dana BOSP/BOS, masih harus diverifikasi. Jangan menyatakannya sebagai fakta tanpa bukti. Penyelenggara perlu membuka sumber dana, dasar penggunaan, RKAS, dan pertanggungjawaban.

K3S dan MKKS perlu menjelaskan apakah kegiatan wajib, apakah sekolah dibebani biaya, dan siapa yang menetapkan nominalnya. Kepala sekolah berhak mendapat penjelasan pembiayaan.

Bupati Tangerang harus memastikan Dinas Pendidikan bekerja transparan. Apakah kepala daerah mengetahui rencana dan skema pembiayaan ini? Masyarakat membutuhkan jawaban, bukan pembiaran.

Kepala Dinas Pendidikan harus menjelaskan tanggung jawabnya. Jika pengelolaan tak dapat dipertanggungjawabkan, Bupati patut mengevaluasi Kadis. Bila terbukti tak mampu menjalankan tugas, pergantian dapat dipertimbangkan sesuai aturan.

Inspektorat diminta mengawasi sejak awal. Pastikan apakah anggaran sekolah digunakan, apakah sesuai ketentuan, dan apakah bukti pertanggungjawaban tersedia. Indikasi ketidaksesuaian perlu ditindaklanjuti.

DPRD, khususnya komisi pendidikan, jangan mengabaikan persoalan ini. Minta penjelasan Dinas Pendidikan dan penyelenggara. Bila perlu, gelar rapat kerja atau dengar pendapat.

Rian, aktivis YLPK PERARI Kabupaten Tangerang, menyampaikan dalam draf yang harus dikonfirmasi: “Kami tidak menghalangi peningkatan kompetensi. Tetapi jangan jadikan pendidikan ruang tertutup dari pertanyaan publik. Jika pembiayaannya benar, buka rinciannya. Jika iuran wajib, tunjukkan dasar hukumnya. Jika memakai BOS, jelaskan pertanggungjawabannya.”

Redaksi belum memperoleh keterangan resmi mengenai sumber dana atau kewajiban kontribusi. Klarifikasi akan dimintakan kepada Bupati, Kadis, Inspektorat, DPRD, K3S, MKKS, dan penyelenggara. Hak jawab tetap terbuka.

Jika pembiayaan sesuai aturan, tunjukkan dokumennya. Jika tidak, evaluasi. Bupati bertanggung jawab, Kadis siap dievaluasi, Inspektorat mengawasi, DPRD menjalankan kontrol. Pendidikan membutuhkan integritas dan keterbukaan.

(RED)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!
Enable Notifications OK No thanks