BeritaHukumPerdata

Wali Kota Cilegon, DPRD, PT PCM, Direktur dan Notaris Ditantang Menjawab Gugatan PMH, Bukan Menghindari Proses Mediasi

41
×

Wali Kota Cilegon, DPRD, PT PCM, Direktur dan Notaris Ditantang Menjawab Gugatan PMH, Bukan Menghindari Proses Mediasi

Sebarkan artikel ini

Mantv7.com | SERANG – Proses mediasi perkara gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) yang diajukan YLPK PERARI di Pengadilan Negeri Serang kembali menjadi sorotan. Dalam mediasi kedua pada Kamis (19/11/2026), pihak penggugat hadir melalui YLPK PERARI, sedangkan lima pihak tergugat dilaporkan kembali tidak hadir.

Mediasi tersebut dipimpin mediator nonhakim Amal Jamaludin, S.H. Ketidakhadiran para tergugat untuk kedua kalinya memunculkan pertanyaan serius mengenai kesungguhan para pihak dalam memanfaatkan ruang mediasi sebagai jalan penyelesaian sengketa. Sebab, mediasi bukan sekadar tahapan administratif, melainkan kesempatan untuk berdialog, memberikan penjelasan, dan mencari penyelesaian secara bertanggung jawab.

Menurut keterangan pihak penggugat, mediator menilai para tergugat tidak menunjukkan iktikad baik setelah kembali tidak hadir. Hal ini berkaitan dengan Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mewajibkan para pihak menempuh mediasi dengan iktikad baik. Ketidakhadiran dua kali berturut-turut setelah dipanggil secara patut tanpa alasan sah dapat dikategorikan sebagai tidak beriktikad baik.

Lima tergugat dalam perkara ini ialah Raden Mas Aryo Maulana Bagus Budi Hartono selaku Direktur Utama PT AM INDO TEK, Widodo Budidarmo, S.H., M.Kn. selaku notaris, Wali Kota Cilegon, PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM), serta DPRD Kota Cilegon. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tercantum sebagai Turut Tergugat, bukan sebagai pihak yang dituduh melakukan PMH.

Pokok gugatan berangkat dari dalil Didin Budianto yang menyatakan namanya dicantumkan sebagai komisaris PT AM INDO TEK dalam akta tertanggal 2 Desember 2019 tanpa sepengetahuan dan persetujuannya. Dalam materi gugatan, Didin mengaku saat itu bekerja sebagai buruh bangunan di rumah salah satu pihak, tidak menghadiri rapat perseroan, tidak menandatangani dokumen pengangkatan, serta tidak pernah menyetujui pencantuman namanya.

Persoalan ini bukan sekadar soal nama yang tercantum dalam sebuah akta, melainkan menyangkut kepastian identitas, tanggung jawab administrasi perseroan, dan perlindungan hak seseorang. Karena itu, dokumen pengangkatan, keputusan rapat, akta notaris, serta administrasi perseroan menjadi bagian penting yang perlu diuji dan dijelaskan dalam proses hukum.

Perkara tersebut juga menyinggung kerja sama PT AM INDO TEK dengan PT Pelabuhan Cilegon Mandiri terkait pengadaan tugboat pada 2019. Namun, seluruh hubungan dan dugaan yang tercantum dalam gugatan tetap harus diuji melalui bukti dan proses persidangan. Penyebutan kerja sama tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana ataupun kesalahan pihak tertentu. Publik berhak memperoleh penjelasan yang proporsional, sementara setiap pihak tetap berhak atas praduga tidak bersalah.

YLPK PERARI mendasarkan gugatan PMH antara lain pada Pasal 1365 KUHPerdata, yang mengatur kewajiban mengganti kerugian apabila suatu perbuatan melawan hukum menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dengan demikian, unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat harus dibuktikan di pengadilan. Selain itu, UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjadi kerangka hukum untuk menelaah proses pengangkatan dan pencatatan organ perseroan berdasarkan dokumen serta prosedur yang berlaku.

Buyung E., aktivis YLPK PERARI Kabupaten Tangerang, menilai persoalan pencantuman identitas seseorang dalam dokumen perseroan perlu dijelaskan secara terbuka dan bertanggung jawab. “Jangan biarkan pertanyaan tentang penggunaan nama seseorang menjadi lorong panjang tanpa jawaban. Kontrol sosial bukan menghakimi, tetapi memastikan persoalan dijelaskan,” Ujarnya.

Dua kali ketidakhadiran dalam mediasi patut menjadi perhatian, tetapi bukan alasan untuk langsung menyimpulkan para tergugat bersalah dalam pokok perkara. Apabila syarat pemanggilan patut dan ketentuan PERMA terpenuhi, sikap tersebut dapat dinilai dalam kerangka kewajiban beriktikad baik. Publik kini menanti penjelasan dari Wali Kota Cilegon, DPRD Kota Cilegon, PT PCM, Direktur Utama PT AM INDO TEK, dan notaris. Jabatan, kedudukan, maupun kewenangan bukan alasan untuk menghindari pertanyaan hukum; justru semuanya menuntut tanggung jawab dan keterbukaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hingga berita ini diturunkan, pihak-pihak terkait belum memberikan tanggapan atau keterangan resmi atas berbagai pertanyaan publik yang disampaikan. Redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi hak jawab, klarifikasi, maupun penjelasan dari pihak yang berkepentingan demi menjaga keberimbangan informasi sesuai Kode Etik Jurnalistik.

 

(RED)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!
Enable Notifications OK No thanks