Mantv7.com | TANGERANG — Ketenteraman sebuah keluarga menjadi sorotan setelah seorang warga Kampung Sangereng, Desa Ranca Iyuh, Kecamatan Panongan, mengeluhkan aktivitas produksi PT Cipta Nusa Traytama yang lokasinya berdampingan langsung dengan tempat tinggalnya. Warga tersebut mengaku suara pengerjaan material besi terdengar hingga ke dalam rumah dan mengganggu kenyamanan sehari-hari.
Menurut keterangan warga, aktivitas di lokasi meliputi pemotongan, penekukan, hingga pengepresan besi plat untuk menghasilkan produk kabel tray atau dudukan kabel instalasi industri. Kondisi ini memunculkan pertanyaan penting: apakah kegiatan produksi, fungsi bangunan, peruntukan tata ruang, serta dokumen perizinannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
Warga juga mengungkapkan bahwa aktivitas pekerjaan pernah berlangsung hingga pukul 00.00–01.00 WIB, termasuk pada bulan Ramadan. Belakangan, menurut keterangannya, kegiatan disebut berakhir sekitar pukul 18.00 WIB. Meski demikian, warga berharap jam operasional dapat lebih dibatasi agar waktu istirahat keluarga tetap terjaga. Keterangan mengenai jam kegiatan ini masih perlu dikonfirmasi kepada perusahaan.
Persoalan yang disampaikan warga bukan semata-mata mengenai kompensasi. Ia menyebut pernah ada tawaran uang sekitar Rp100.000 per bulan kepada sebagian warga, tetapi menegaskan bahwa kebutuhan utamanya adalah ketenangan. Rumah merupakan tempat keluarga beristirahat, bukan ruang yang seharusnya terus-menerus berhadapan dengan gangguan aktivitas produksi. Waktu istirahat warga bukan sesuatu yang patut dikorbankan demi kelancaran kegiatan usaha.

Dalam situasi seperti ini, perhatian RT, RW, Jaro, kepala desa, hingga kecamatan patut dipertanyakan secara proporsional. Kapan keluhan warga diterima? Langkah apa yang telah dilakukan? Apakah pernah ada peninjauan langsung untuk melihat kondisi lingkungan dan mendengar pihak-pihak yang terdampak? Jangan hanya hadir dalam urusan administrasi, lalu absen ketika warga membutuhkan jawaban.
Pertanyaan tersebut bukan tuduhan bahwa aparat lingkungan maupun pemerintah setempat mengetahui dan membiarkan pelanggaran. Namun, fungsi pelayanan publik dan pemerintahan daerah menuntut adanya respons yang jelas terhadap persoalan masyarakat. Semangat UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah semestinya tercermin dalam tindakan nyata, bukan berhenti pada prosedur.
Dari sisi regulasi, persoalan ini layak ditelaah berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah, PP Nomor 22 Tahun 2021, serta PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 juga harus menjadi pertimbangan. Pertanyaannya sederhana: apakah kegiatan, bangunan, dan pengendalian dampaknya telah diperiksa sesuai ketentuan yang berlaku?
Buyung E., aktivis Kabupaten Tangerang dari YLPK PERARI Kabupaten Tangerang, menilai persoalan seperti ini perlu dijawab melalui pengawasan dan komunikasi yang terbuka. “Jangan tunggu keresahan menjadi konflik. RT/RW, Jaro, desa, dan kecamatan harus mendengar, memeriksa, lalu menjelaskan tindak lanjutnya. Investasi penting, tetapi ketenteraman warga juga wajib dihormati.”

Karena itu, pemeriksaan lapangan oleh instansi berwenang menjadi langkah penting untuk memastikan kesesuaian kegiatan produksi dengan peruntukan bangunan dan tata ruang, dokumen lingkungan, jam operasional, serta upaya pengendalian dampaknya. Hak perusahaan untuk menjalankan usaha harus berjalan beriringan dengan hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan tempat tinggal yang aman, sehat, dan tenteram.
Hingga berita ini diturunkan, pihak-pihak terkait belum memberikan tanggapan atau keterangan resmi atas berbagai pertanyaan publik yang disampaikan. Redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi hak jawab, klarifikasi, maupun penjelasan dari pihak yang berkepentingan demi menjaga keberimbangan informasi sesuai Kode Etik Jurnalistik.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan tentang mempertentangkan warga dengan dunia usaha. Ini tentang memastikan bahwa kemajuan ekonomi tidak membuat suara masyarakat kehilangan tempat. Sebab, keberhasilan sebuah usaha tidak semestinya hanya diukur dari produk yang dihasilkan, tetapi juga dari kemampuannya hidup berdampingan secara bertanggung jawab dengan lingkungan sekitar.
(RED)











