BeritaKabupatenPemerintahan

Pengawasan Diuji di Panongan, Camat Panongan Janji Segera Turunkan Trantib, Publik Menanti Hasil Pemeriksaan yang Terbuka dan Terukur

9
×

Pengawasan Diuji di Panongan, Camat Panongan Janji Segera Turunkan Trantib, Publik Menanti Hasil Pemeriksaan yang Terbuka dan Terukur

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi gambar yang memperlihatkan topik narasi rilisan berita, penuh dengan rasa kemaslahatan masyarakat demi menegakkan keadilan. (Foto: Mantv7.com)

Mantv7.com | TANGERANG — Janji penurunan tim ketenteraman dan ketertiban (Trantib) Kecamatan Panongan untuk mengecek langsung lokasi aktivitas produksi PT Cipta Nusa Traytama di Kampung Sangereng, Desa Ranca Iyuh, kini menjadi perhatian publik. Pernyataan Camat Panongan, “Siap nanti kami tugaskan tim trantib cek ke lokasi,” menjadi respons pertama yang diterima setelah pemberitaan mengenai keluhan warga disampaikan kepada pihak-pihak terkait.

Namun, masyarakat tentu tidak cukup hanya menerima janji. Mereka menunggu kapan pemeriksaan dilakukan, apa saja yang akan diperiksa, siapa saja instansi yang dilibatkan, serta bagaimana hasilnya disampaikan secara terbuka. Sebab, ukuran keseriusan pemerintah bukan terletak pada cepatnya memberikan respons, melainkan pada keberanian menindaklanjuti persoalan sampai ada kejelasan.

Sementara itu, hingga berita ini disusun, Kepala Desa Ranca Iyuh dan pihak PT Cipta Nusa Traytama belum memberikan tanggapan resmi atas penyampaian tautan pemberitaan pertama. Kondisi tersebut tidak dapat dimaknai sebagai pengakuan ataupun pembenaran atas keluhan warga. Akan tetapi, keterbukaan dan klarifikasi dari seluruh pihak tetap dibutuhkan agar persoalan ini tidak berkembang menjadi simpang siur di tengah masyarakat.

Ilustrasi gambar yang memperlihatkan topik narasi rilisan berita, penuh dengan rasa kemaslahatan masyarakat demi menegakkan keadilan. (Foto: Mantv7.com)

Sebelumnya, seorang warga berinisial H.I. menyampaikan keluhan mengenai suara aktivitas produksi yang disebut terdengar dari bangunan perusahaan yang berdampingan langsung dengan rumahnya. Menurut keterangannya, kegiatan pemotongan, pembengkokan, dan pengepresan pelat besi untuk pembuatan cable tray menimbulkan kebisingan yang mengganggu kenyamanan. Ia juga mengungkapkan bahwa aktivitas produksi pada periode sebelumnya pernah berlangsung hingga larut malam. Keterangan tersebut masih perlu dikonfirmasi melalui pemeriksaan lapangan dan pengukuran oleh instansi berwenang.

Persoalannya tidak boleh dipersempit hanya menjadi perdebatan apakah suara mesin melewati ambang batas kebisingan atau tidak. Pemerintah juga perlu memastikan kesesuaian tata ruang, peruntukan bangunan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), perizinan berusaha, kegiatan usaha sesuai KBLI, serta dokumen dan kewajiban pengelolaan lingkungan yang berlaku. Jangan sampai pemeriksaan hanya datang, melihat sebentar, lalu pulang tanpa menjawab persoalan mendasar yang dikeluhkan warga.

Keluhan warga sebelumnya juga memunculkan pertanyaan mengenai proses komunikasi dan mediasi di lingkungan setempat. H.I. menyebut pernah ada pembicaraan mengenai kompensasi bulanan sebesar Rp100.000 kepada sebagian warga. Ia mengaku tidak menerima tawaran tersebut karena menurutnya persoalan utama bukan semata-mata uang, melainkan ketenteraman hidup di rumah sendiri. Keterangan ini perlu dikonfirmasi kepada pemerintah desa dan perusahaan agar duduk persoalannya menjadi terang.

Di sisi lain, YLPK PERARI Kabupaten Tangerang menyatakan akan menyiapkan surat resmi kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan DPRD Kabupaten Tangerang. Langkah tersebut dimaksudkan untuk meminta pemeriksaan dan pengawasan sesuai kewenangan masing-masing, termasuk terhadap aspek tata ruang, bangunan, perizinan usaha, serta pengelolaan dampak lingkungan.

Buyung E., aktivis Kabupaten Tangerang yang berafiliasi dengan YLPK PERARI Kabupaten Tangerang, menilai tindak lanjut pemerintah harus dapat diukur melalui tindakan nyata. “Jangan sampai masyarakat dibuat lelah oleh proses yang tidak jelas ujungnya. Ketika warga sudah menyampaikan keluhan, pers sudah mengangkat persoalan, dan camat sudah menyatakan akan menugaskan tim, maka harus ada tindak lanjut yang bisa dilihat dan diuji. Pemerintah jangan hanya hadir dalam kalimat, tetapi harus hadir melalui tindakan.”

Seruan pengawasan juga ditujukan kepada organisasi masyarakat, LSM, LBH, kantor hukum, lembaga perlindungan konsumen, aktivis, pemerhati kebijakan publik, paguyuban, serta insan pers. Setiap elemen masyarakat diharapkan menjalankan fungsi kontrol sosial secara bertanggung jawab: mengumpulkan fakta, memeriksa dokumen, meminta klarifikasi, dan menggunakan jalur resmi. Kritik harus berdiri di atas bukti, bukan tuduhan yang belum teruji.

Sejumlah ketentuan, antara lain UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta perubahannya, PP Nomor 22 Tahun 2021, serta ketentuan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha dan bangunan gedung, perlu menjadi rujukan instansi dalam memeriksa persoalan sesuai kewenangannya. Pemeriksaan harus dilakukan berdasarkan dokumen, kondisi lapangan, dan aturan yang benar-benar berlaku, bukan sekadar asumsi atau kesimpulan sepihak.

Pada akhirnya, persoalan ini menyangkut lebih dari satu rumah atau satu perusahaan. Ini menyangkut bagaimana pemerintah memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan sekaligus menghormati hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat. Investasi berhak tumbuh, tetapi ketenteraman warga tidak boleh dikorbankan. Pajak dan sumber daya publik yang menopang jalannya pemerintahan juga menuntut pelayanan, keterbukaan, serta pertanggungjawaban yang nyata.

Publik kini menunggu pembuktian janji pemeriksaan di Panongan. Apakah tim Trantib benar-benar turun? Apakah OPD terkait akan melakukan pemeriksaan terpadu? Dan apakah hasilnya nanti dapat diketahui masyarakat? Pertanyaan-pertanyaan itu layak dijawab melalui tindakan dan informasi resmi. Sebab, pengawasan yang baik bukan untuk menghambat usaha, melainkan memastikan kepentingan masyarakat dan kepatuhan terhadap aturan berjalan beriringan.

Redaksi Mantv7.com membuka ruang seluas-luasnya bagi Camat Panongan, Kepala Desa Ranca Iyuh, PT Cipta Nusa Traytama, serta instansi terkait untuk menyampaikan klarifikasi, tanggapan, maupun hak jawab demi menjaga keberimbangan informasi sesuai Kode Etik Jurnalistik.

(RED)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!
Enable Notifications OK No thanks