Mantv7.com | Kabupaten Tangerang – Pemerintah Kabupaten Tangerang kembali mendeklarasikan narasi kemitraan media melalui Sosialisasi Kemitraan Media di Hotel Yasmin, Selasa (16/12/2025). Dalam forum tersebut, Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid menegaskan pentingnya pers sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan.
Secara tekstual, pesan itu terdengar ideal. Namun di ruang batin publik, narasi tersebut justru memunculkan kesan janggal. Kemitraan dibicarakan dengan bahasa manis, sementara realitas sosial menunjukkan jarak emosional antara birokrasi dan rasa publik yang sedang berduka.
Ironi ini mencuat ketika konteks nasional belum sepenuhnya pulih dari tragedi kemanusiaan di Sumatra. Saat empati publik masih basah oleh air mata, Kabupaten Tangerang justru tampil dengan agenda seremoni di hotel berbintang. Situasi ini menimbulkan kesan awal bahwa sensitivitas sosial bukan prioritas utama.
Tak ada larangan hukum bagi pemerintah menggelar kegiatan. Namun pilihan momentum dan kemasan acara menyampaikan pesan tersendiri. Dalam etika pemerintahan, simbol sering kali berbicara lebih keras daripada pidato.
Dalam acara tersebut, pemerintah memaparkan program unggulan seperti PRIMA, PROSPEK, SETARA, dan SELARAS. Program-program ini diklaim berpihak pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Namun klaim kebijakan tetap memerlukan pengawasan kritis agar tidak berhenti sebagai slogan.
Di sinilah fungsi pers seharusnya berdiri tegak. Kemitraan media bukanlah relasi basa-basi, melainkan hubungan kerja yang mengandung kritik, koreksi, dan keberanian bertanya. Jika kritik dianggap gangguan, maka kemitraan patut dipertanyakan maknanya.
Pengurus YLPK PERARI Kabupaten Tangerang, Buyung E, menilai kemitraan tidak boleh direduksi menjadi acara simbolik. “Kemitraan itu diuji dari sikap pemerintah sehari-hari, bukan dari dekorasi acara. Ketika empati publik diabaikan, itu persoalan etik,” ujarnya.
Menurut Buyung, pejabat publik memikul tanggung jawab moral, bukan sekadar administratif. “Pejabat bukan hanya mengelola anggaran, tapi juga mengelola rasa publik. Jika yang terlihat justru kesan berjarak, wajar bila kepercayaan publik menurun,” tegasnya.
Kemitraan yang kehilangan empati hanya akan menjadi etalase kekuasaan. Publik tidak butuh pidato di hotel, melainkan kehadiran negara yang mampu membaca luka dan bersikap manusiawi.
(OIM)
