Mantv7.com | Banten – Kemiskinan ekstrem bukan sekadar grafik dalam laporan, bukan pula angka dingin di meja rapat. Ia hadir dalam bentuk perut yang kosong sebelum malam tiba, anak yang berangkat sekolah tanpa bekal, dan kepala keluarga yang pulang dengan langkah tertunduk karena tak lagi punya pekerjaan. Di Kabupaten Tangerang, potret itu bukan cerita jauh ia hidup, bernapas, dan menunggu untuk diperhatikan.
Di tengah kenyataan pahit tersebut, muncul dinamika pemberitaan yang menyoroti indikasi pengalihan isu kemiskinan ekstrem serta kritik terhadap belanja APBD yang dinilai kurang sensitif secara sosial. Dua isu ini bukan untuk saling meniadakan, melainkan saling menguatkan dalam satu pertanyaan besar: apakah kebijakan publik benar-benar hadir untuk mereka yang paling menderita?
Rilisan ini menegaskan satu hal penting: kritik yang disampaikan bukanlah serangan, bukan pula bentuk permusuhan terhadap pemerintah daerah. Ia adalah suara nurani, lahir dari kegelisahan sosial dan tanggung jawab jurnalistik untuk tidak membiarkan penderitaan rakyat terkubur oleh narasi yang berputar-putar.
Secara faktual, kemiskinan ekstrem menyentuh aspek paling dasar kehidupan manusia: pangan, pekerjaan, kesehatan, dan martabat. Ketika data resmi menunjukkan angka yang mengkhawatirkan, maka publik berhak bertanya bahkan wajib bertanya tentang efektivitas kebijakan, ketepatan sasaran program, serta keberpihakan anggaran.
Upaya mempertanyakan data, menggeser fokus ke isu pembanding, atau membenturkan persoalan kemiskinan dengan narasi lain yang tidak beririsan langsung, patut diduga sebagai pola pengaburan substansi, meski masih berada dalam ruang klarifikasi publik. Dalam kondisi ini, yang paling dirugikan bukan media atau pejabat, melainkan warga miskin yang kembali kehilangan panggung suaranya.
Islam mengingatkan dengan tegas:
“Dan janganlah kebencian suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.” (QS. Al-Ma’idah: 8)
Diam terhadap penderitaan, atau mengalihkan pandangan dari akar masalah, bukanlah sikap adil.
Jurnalisme yang mengangkat penderitaan rakyat sejatinya menjalankan prinsip amar ma’ruf nahi munkar. Rasulullah SAW bersabda: “Sebaik-baik jihad adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim.” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).
Menyampaikan kebenaran di sini bukan menuduh, melainkan mengajukan pertanyaan yang jujur, menyodorkan fakta, dan membuka ruang evaluasi. Inilah landasan etik mengapa kritik kebijakan, dugaan ketidaktepatan prioritas anggaran, hingga sorotan atas empati pejabat publik tidak boleh dibungkam dengan framing defensif.
Aktivis sosial Kabupaten Tangerang yang tergabung dalam YLPK PERARI, Buyung E, menyampaikan pernyataan yang menggugah nurani. Dengan suara tertahan, ia menegaskan bahwa kemiskinan ekstrem bukan sekadar bahan debat elit. “Kemiskinan ekstrem itu bukan istilah akademik. Itu soal ibu yang bingung besok anaknya makan apa, soal buruh yang pulang membawa kecewa, soal keluarga yang hidupnya makin sempit dari hari ke hari,” ujar Buyung E.
Menurutnya, ketika kritik dialihkan dan substansi dijauhkan, maka yang terluka adalah rakyat kecil. “Kami tidak sedang memusuhi pemerintah. Kami menjalankan kontrol sosial. Kalau penderitaan rakyat tidak disuarakan, lalu siapa lagi? Diam itu bukan netral, diam itu membiarkan,” katanya lirih namun tegas.
Ia menambahkan, media yang berani bersuara adalah benteng terakhir masyarakat miskin. “Kalau media dibungkam oleh narasi pembelaan, maka rakyat benar-benar sendirian. Itu yang kami takutkan,” tutupnya.
Rilisan ini sekaligus menjadi penegasan bahwa pemberitaan sebelumnya berdiri pada niat kemaslahatan, dilindungi oleh Undang-Undang Pers, kode etik jurnalistik, dan nilai moral agama. Redaksi membuka ruang hak jawab, klarifikasi, dan penjelasan resmi dari semua pihak terkait.
Namun satu hal tak boleh dilupakan: kemiskinan ekstrem tidak bisa menunggu narasi selesai diperdebatkan. “Barang siapa tidak peduli terhadap urusan kaum muslimin, maka ia bukan bagian dari mereka.” (HR. Thabrani). Maka bersuara demi rakyat bukan pilihan politis, melainkan kewajiban moral dan kemanusiaan.
Karena pada akhirnya, berita ini bukan tentang media, bukan tentang pejabat, melainkan tentang manusia tentang hidup yang sedang diuji di batas paling rapuh.
(RED)
