Mantv7.com | Banten – Sebuah video tugu bertuliskan “Titik 0 Kilometer” di kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang viral di media sosial. Viral bukan karena megah atau ikonik, melainkan karena anggaran yang mencapai Rp2,3 miliar. Angka fantastis ini memantik pertanyaan tajam dari publik: seberapa manfaat bangunan ini bagi masyarakat yang sehari-hari bergulat dengan kemiskinan dan kesulitan ekonomi?
Liputan TV One menyoroti proyek ini, memperlihatkan tugu berdiri megah di tengah pusat pemerintahan, lengkap dengan penjelasan Pemkab yang menyebut anggaran itu digunakan untuk revitalisasi kawasan dan pembangunan taman literasi digital. Tayangan ini viral di kanal YouTube TV One News dan media sosial resmi TV One, menunjukkan reaksi warga dan kritik publik terhadap besarnya anggaran.
Warga menilai tugu yang berbentuk mirip kastil itu tidak sebanding dengan dana publik yang digelontorkan. “Mudah-mudahan sih bermanfaat, biar enggak cuma buang-buang anggaran aja. Pastinya ada yang lebih penting dibandingkan bangunan kayak gini doang, misalnya buat korban banjir atau warga miskin ekstrem,” ungkap seorang warga. Dugaan dan kata persamaan lainnya muncul di benak publik: apakah ini prioritas yang tepat bagi rakyat yang masih berjuang setiap hari?
Kepala Bappeda Kabupaten Tangerang, Erwin Mawandy, menegaskan bahwa anggaran Rp2,3 miliar bukan semata untuk membangun tugu, melainkan bagian dari revitalisasi Badan Informasi Geospasial dan pembangunan taman literasi digital yang diklaim akan mendukung pendidikan dan kesehatan. “Jadi anggaran Rp2,3 miliar tersebut tidak hanya untuk merevitalisasi Tugu 0 Kilometer. Justru gagasan kami ingin membangun sebuah Center of Excellence pendidikan dalam bentuk taman literasi digital,” kata Erwin Mawandy.
Namun, klaim ini tidak menutup kontradiksi moral. Data BPS Kabupaten Tangerang 2024–2025 menunjukkan wilayah ini memiliki jumlah warga miskin terbanyak di Banten dan penyumbang signifikan kemiskinan ekstrem, diperparah gelombang PHK sektor industri. Dugaan dan kata persamaan lainnya muncul terkait ketidaksesuaian antara janji Pemkab dan kondisi nyata rakyat miskin ekstrem.
Kritik kian tajam jika dikaitkan dengan pola belanja APBD kontroversial lain, misal rapat evaluasi OPD di Bandung yang menelan biaya ± Rp900 juta untuk hotel berbintang, panggung mewah, dekorasi, dan hiburan musik. Menurut UU No. 1/2004, UU No. 17/2003, dan PP No. 12/2019, pengelolaan APBD harus transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Dugaan pelanggaran administrasi muncul ketika:
1. Anggaran digunakan untuk fasilitas mewah, sementara warga miskin ekstrem tidak tersentuh.
2. ASN mengklaim efisiensi, tapi realitas belanja lebih menyerupai pesta daripada pelayanan publik.
3. Dari sisi etik, Sekda dan panitia rapat menegaskan tanggung jawab, tetapi moral publik mempertanyakan prioritas: apakah pejabat mampu menempatkan kepentingan rakyat di atas simbol dan kenyamanan sendiri?
4. Dugaan dan kata persamaan lainnya terhadap konflik kepentingan moral dan administratif menjadi sorotan utama.
Buyung E, aktivis YLPK PERARI Kabupaten Tangerang, menegaskan sudut pandang kontrol sosial: “Ini bukan soal menolak pembangunan. Tapi dugaan pemborosan dan prioritas anggaran yang salah harus diklarifikasi. APBD bukan untuk simbol megah atau hiburan mewah. Rakyat miskin ekstrem di Tangerang berhak tahu: apakah uang mereka benar-benar digunakan untuk kepentingan mereka atau hanya untuk kepuasan elit birokrasi?”
Tugu Rp2,3 miliar kini berdiri megah. Publik bertanya:
1. Apakah simbol itu membantu rakyat miskin ekstrem?
2. Apakah taman literasi digital benar-benar siap memberi dampak nyata?
3. Apakah prioritas anggaran selaras dengan moral publik dan aturan hukum?
Jika tidak, maka Tugu Titik 0 Kilometer akan dikenang bukan sebagai simbol kemajuan, melainkan sebagai monumen dugaan pemborosan publik. Setiap rupiah APBD yang tampak mewah di tengah kesulitan rakyat akan selalu menimbulkan dugaan ketidakadilan sosial, kontradiksi moral, dan pertanyaan etis yang sah.
Dari Tangerang, Banten, Mantv7.com, dengan dukungan liputan TV One dan media nasional lainnya, akan terus mengawal setiap dugaan dan kata persamaan lainnya, memastikan suara rakyat miskin ekstrem terdengar, dan setiap pejabat bertanggung jawab bukan hanya di atas kertas, tapi di hati rakyat.
(OIM)
