Mantv7.com | Kabupaten Tangerang – Megasalsabila, komika asal Kabupaten Tangerang, kembali menyalurkan keresahannya di media sosial. Kali ini, sorotan tajamnya tertuju pada dugaan pengelolaan anggaran yang tidak tepat sasaran di Kabupaten Tangerang, yang dianggap memboroskan APBD tanpa manfaat nyata bagi warga. “Jalanan Kabupaten gelap banget. Yang menyala cuma emosi karyawan shift 3. Saking gelapnya, sudah jadi jokes: ‘Gelap banget muka lu kayak jalanan Kabupaten,’” ujarnya.
Pernyataan ini sekaligus menegaskan dugaan ketidakpedulian pemerintah terhadap keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Titik-titik rawan gelap yang disorot antara lain Jambe, Curug, dan Pasar Kemis. Warga yang berani keluar malam harus menelan rasa takut, sementara anggaran untuk penerangan jalan seolah tersedak oleh proyek-proyek simbolis yang menghabiskan miliaran.
Megasalsabila menyoroti dugaan pemborosan senilai Rp 2,3 miliar untuk pembangunan Titik Nol, proyek yang manfaatnya dipertanyakan. Ia menyindir pedas: “Isi anggaran kayak Bikini Bottom, keluar Tuan Krab: ‘Uang, uang, uang!’”
Tidak kalah tajam, Gapura Kabupaten di Tigaraksa menelan Rp 2,4 miliar. “Kontraktornya dari Rusia atau gimana? Tapi jalanan tetap gelap. Jadi juara umum pengelolaan uang dan aset se-Banten, tapi rakyat merana di jalanan sendiri,” kritik Megasalsabila.
Buyung E, aktivis sosial Kabupaten Tangerang dan anggota YLPK PERARI, menegaskan bahwa predikat juara umum pengelolaan aset dan uang daerah seharusnya tercermin dalam pelayanan nyata kepada warga. “Kalau juara umum, wajar rakyat bertanya: kemana uang rakyat sebenarnya mengalir?” tegas Buyung.
Megasalsabila juga menyoroti rapat APBD yang menghabiskan Rp 900 juta. Menurutnya, ini termasuk dugaan alokasi yang tidak prioritas, di mana kebutuhan mendasar seperti penerangan jalan malam diabaikan demi simbolisme dan rutinitas yang memboroskan.
Pertanyaan publik pun meluas: bagaimana pengawasan internal dan eksternal bisa membiarkan dugaan ketidakefisienan penggunaan anggaran terus berulang? Megasalsabila menekankan perlunya audit independen terhadap seluruh belanja APBD Kabupaten Tangerang.
Kritik ini menegaskan bahwa predikat juara umum tidak selalu mencerminkan keberpihakan kepada rakyat. Jalan gelap, layanan terbatas, dan proyek simbolis menjadi bukti nyata ketidakselarasan antara prestise dan kebutuhan warga.
Ia menyerukan transparansi total: pemerintah harus membuka seluruh laporan penggunaan anggaran dan menjelaskan manfaat setiap proyek secara rinci. Dugaan penyimpangan atau ketidakselarasan harus segera diklarifikasi agar keresahan publik terjawab.
Buyung E menutup dengan tegas: “Kontrol sosial bukan sekadar hak, tapi kewajiban warga. Kabupaten Tangerang harus membuktikan predikat juara umum bukan sekadar angka, tapi tercermin nyata di jalanan, penerangan, dan kesejahteraan warga. Pak Purbaya, tolonglah, audit sekali-sekali dana APBD ini!”
Prestise anggaran harus sejalan dengan manfaat nyata. Kritik dan kontrol sosial memastikan APBD tepat guna bagi warga.
(RED)
