Mantv7.com | Kabupaten Tangerang – Di saat sejumlah media menarasikan keberhasilan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tangerang dengan capaian PAD triliunan rupiah, Pasar Sentiong justru menghadirkan wajah sebaliknya belum lagi dengan mangkraknya pasar lainnya seperti Pasar Balaraja. Puluhan tahun Pasar Sentiong semrawut, macet, dipenuhi lapak liar dan parkir tak beraturan. Dua potret ini berdiri berhadap-hadapan, memunculkan kegelisahan publik tentang makna sebenarnya dari keberhasilan fiskal.
Bagi masyarakat sekitar, Pasar Sentiong bukan sekadar pusat transaksi, melainkan ruang hidup yang setiap hari memaksa mereka beradaptasi dengan kekacauan. Hak pejalan kaki terampas, akses jalan menyempit, dan rasa aman terkikis. Ironisnya, kondisi ini berlangsung bertahun-tahun tanpa kejelasan arah penataan.
Ketika Bapenda sibuk memamerkan grafik dan persentase capaian, pengelolaan pasar yang seharusnya menjadi sumber PAD justru meninggalkan banyak tanda tanya. Di sinilah publik mulai membaca kontradiksi antara klaim keberhasilan pendapatan dan kenyataan lapangan yang tak tertata.
Pengelolaan Pasar Sentiong yang berada di bawah Perumda NKR patut mendapat sorotan serius. Ketidakhadiran papan informasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta minimnya keterbukaan dokumen lingkungan memunculkan indikasi lemahnya akuntabilitas. Situasi ini membuka ruang asumsi publik bahwa tata kelola pasar berjalan dalam zona abu-abu.
Masalah kian telanjang pada pengelolaan parkir. Aktivitas parkir berbayar berlangsung tanpa karcis resmi, tanpa sistem yang dapat diaudit. Kondisi ini mengarah pada dugaan kebocoran PAD, sebab uang dipungut dari masyarakat namun jalur setoran ke kas daerah tidak pernah dipaparkan secara transparan.
Lapak liar permanen yang menjamur di atas trotoar dan badan jalan menjadi bukti lain. Penertiban yang sesekali dilakukan dinilai hanya bersifat kosmetik. Lapak kembali berdiri, seolah ada toleransi diam-diam. Pola ini menimbulkan spekulasi publik tentang pembiaran sistemik yang sulit dijelaskan secara logika kebijakan.
Keadaan tersebut memunculkan kesan adanya “perlindungan tak terlihat”. Isu setoran dan iuran non-resmi pun ramai diperbincangkan warga, meski tak pernah dibuka secara gamblang oleh pengelola. Ketika kekacauan justru bertahan, publik wajar menilai ada kepentingan yang sedang dijaga.
Rangkaian persoalan ini memperlihatkan satu benang merah: PAD dibanggakan di hulu, tetapi bocor dan tak terkelola di hilir. Jika pasar sebagai aset daerah dibiarkan amburadul, maka keberhasilan fiskal yang diklaim berpotensi hanya berhenti sebagai narasi pencitraan.
Aktivis Kabupaten Tangerang, Buyung E., dari YLPK Perari Kabupaten Tangerang, menyebut Pasar Sentiong sebagai cermin rapuhnya kontrol negara. “Kalau pasar dibiarkan seperti ini bertahun-tahun, maka publik patut menduga ada pembiaran. PAD itu hak rakyat, bukan angka untuk dibanggakan,” tegasnya.
Buyung juga mengkritik media yang dinilainya terlalu larut dalam pemberitaan satu arah. Menurutnya, ketika pencitraan lebih dominan daripada kritik, maka kontrol sosial lumpuh. “Masyarakat butuh kebenaran, bukan euforia. Kalau pasar kacau dan PAD bocor, itu harus dibuka,” ujarnya.
Mantv7.com menegaskan bahwa kritik ini disampaikan demi hak masyarakat atas tata kelola yang adil dan transparan. Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Bapenda, Perumda NKR, dan instansi terkait. Publik diajak terus mengawal Pasar Sentiong, agar aset daerah tidak terus menjadi ruang abu-abu kepentingan, melainkan benar-benar kembali untuk kesejahteraan rakyat.
(RED)
