Mantv7.com | Kabupaten Tangerang — Gelombang klarifikasi Pemerintah Kabupaten Tangerang atas proyek-proyek bernilai miliaran rupiah kian membentuk pola yang sulit diabaikan. Dari Sekda, pejabat dinas, camat, hingga bupati, pernyataan justru berulang kali disalurkan ke media nasional. Sementara publik lokal, yang hidup berdampingan dengan proyek tersebut, hanya menjadi penonton.
Pola ini memunculkan persepsi publik, tafsir kritis, hingga kecurigaan wajar bahwa klarifikasi tidak sepenuhnya diarahkan untuk menjawab kegelisahan masyarakat daerah. Dugaan pun menguat, seolah ruang klarifikasi lebih difungsikan untuk meredam opini daripada membuka dialog.
Pernyataan bahwa proyek “tidak bisa dilihat dari satu komponen saja” justru melahirkan asumsi baru. Komponen apa, disusun bagaimana, dan di mana masyarakat bisa mengakses rincian itu? Hingga kini, publik belum memperoleh penjelasan utuh yang bisa diuji secara terbuka.
Sorotan warga sejatinya bukan pada istilah taman literasi, ruang hijau, atau penggerak UMKM, melainkan pada proses kebijakan. Skema pengadaan, nilai anggaran, serta minimnya partisipasi publik memunculkan indikasi ketidakhati-hatian dan tafsir bahwa perencanaan berjalan tanpa analisa manfaat sosial yang terukur.
Keanehan semakin terasa ketika Kabupaten Tangerang memiliki ratusan media lokal yang berdomisili resmi, terdaftar, dan membayar pajak daerah. Namun dalam isu strategis, media-media ini seolah dikesampingkan, sementara media nasional justru menjadi corong utama klarifikasi.
Situasi ini menimbulkan dugaan diskriminasi komunikasi publik. Ketika klarifikasi menjauh dari ruang lokal, hak masyarakat untuk bertanya, menggali, dan menguji kebijakan ikut tereduksi.
Transparansi pun berubah menjadi prosedur formal, bukan praktik demokrasi.
Aktivis Kabupaten Tangerang, Buyung E dari YLPK Perari Kabupaten Tangerang, menilai pola tersebut berbahaya bagi kontrol sosial. Menurutnya, klarifikasi yang digiring ke luar daerah berpotensi melemahkan posisi rakyat. “Kalau suara lokal tak diberi ruang, kontrol publik lumpuh,” ujarnya.
Buyung menegaskan, tanpa kajian manfaat yang dibuka secara jujur dan partisipatif, kebijakan rawan dipersepsikan hanya sebagai sarana penyerapan anggaran. Tafsir publik semacam ini, kata dia, lahir karena pemerintah belum menjawab substansi kebutuhan masyarakat.
Ia juga menyentil peran bupati sebagai penanggung jawab tertinggi kebijakan daerah. Buyung mendesak bupati untuk tegas membongkar benalu kebijakan yang memicu kegaduhan. “Kalau dibiarkan, itu aneh dan patut dicurigai. Diam hanya memperkuat asumsi publik,” tegasnya.
Tanpa ketegasan pimpinan, prasangka kolektif akan terus tumbuh. Klarifikasi berlapis yang jauh dari rakyat justru memperlebar jarak kepercayaan dan melemahkan legitimasi kebijakan itu sendiri.
Pada akhirnya, polemik ini bukan semata soal angka miliaran rupiah, melainkan tentang hak masyarakat untuk tahu, martabat media lokal dalam otonomi daerah, dan keberanian pemerintah bersikap jujur sejak proses.
Jika suara lokal terus disisihkan, kritik tak akan padam ia hanya akan berubah menjadi tekanan yang lebih keras dan sulit dikendalikan.
(RED)
