Mantv7.com | Kabupaten Tangerang, Minggu 11 Januari 2026. Deretan kebijakan dan proyek publik di Kabupaten Tangerang kembali menyisakan tanda tanya besar. Hingga kini, penjelasan yang disampaikan ke publik masih terasa setengah langkah ada, namun belum menyentuh inti persoalan. Klarifikasi media Nasional yang muncul terkesan parsial, seolah lebih sibuk meredam gema kritik ketimbang menjawab substansi. Dalam kondisi ini, hak masyarakat atas informasi publik berada di persimpangan.
Pertama, pembangunan gerbang selamat datang dengan desain mewah memicu sorotan tajam. Di tengah situasi darurat sampah, kemiskinan ekstrem, dan pelayanan dasar yang masih tertatih, proyek simbolik ini memunculkan dugaan awal adanya ketidaksinkronan antara prioritas anggaran dan kebutuhan riil warga. Pertanyaannya sederhana: siapa yang benar-benar disambut oleh gerbang megah itu masyarakat atau citra kekuasaan?
Kedua, proyek titik nol yang menyedot anggaran tidak kecil dinilai belum sebanding dengan hasil fisik yang terlihat. Kondisi ini mengarah pada indikasi ketimpangan antara nilai belanja dan output pembangunan. Penilaian ini masih berada dalam ranah asumsi publik, namun cukup kuat untuk menuntut penjelasan yang lebih transparan dan terukur.
Ketiga, pelaksanaan ASN Award/Rakor Evaluasi Kinerja OPD 2025 menjadi titik sensitif.
Kehadiran grup band Republik dengan nilai anggaran sekitar Rp900 juta menimbulkan persepsi kuat bahwa kemasan acara lebih dipentingkan ketimbang substansi evaluasi. Dugaan publik pun mengarah pada kecenderungan pengelolaan anggaran yang lebih condong ke seremonial, bukan pada pembenahan kinerja birokrasi yang menyentuh masyarakat.
Keempat, proyek Hutan Bambu kembali menuai kritik. Manfaat langsungnya dinilai belum terasa, sementara metode pemilihan penyedia melalui e-purchasing memang sah secara regulasi, namun membuka ruang tafsir publik terkait potensi minimnya kompetisi dan pengawasan kualitas. Indikasi ini tentu memerlukan klarifikasi terbuka agar tidak berkembang menjadi prasangka berkepanjangan.
Kelima, seluruh kebijakan tersebut berlangsung di tengah realitas yang tak bisa diabaikan: masih adanya warga miskin ekstrem, Kabupaten Tangerang yang berada di zona merah SPI KPK, kondisi darurat sampah, serta rentetan temuan media terkait proyek bermasalah dan lemahnya fungsi pengawasan dinas. Fakta-fakta ini menjadi latar keras yang membuat publik sulit percaya bahwa semua berjalan baik-baik saja.
Keenam, pola klarifikasi justru diarahkan ke media nasional, dengan penjelasan berlapis dari Sekda, pejabat dinas, hingga camat pihak-pihak yang secara struktural tidak selalu berada di pusat pengambilan kebijakan strategis. Langkah ini menimbulkan kesan pengalihan fokus, terlebih di tengah keberadaan ratusan media lokal Kabupaten Tangerang yang secara resmi telah bermitra dengan Diskominfo.
Aktivis YLPK PERARI Kabupaten Tangerang, Buyung E, menegaskan bahwa persoalan ini belum selesai. “Ini bukan akhir, justru baru permulaan. Masih banyak celah, indikasi, dan fakta lanjutan yang bisa ditelusuri. Kabupaten Tangerang punya modal sosial besar ratusan ormas, LSM, LBH, dan media lokal. Jika data dibuka, publik justru bisa menjadi mitra kontrol, bukan musuh,” ujarnya dari sudut pandang kontrol sosial.
Mantv7.com menegaskan, keterbukaan adalah rem paling efektif untuk menghentikan laju spekulasi. Selama penjelasan masih disajikan setengah hati, ruang kosong itu akan terus diisi oleh opini publik.
Kritik yang bergulir hari ini bukan serangan personal, melainkan alarm keras agar kebijakan publik kembali berpijak pada akal sehat, empati, dan kepentingan masyarakat luas.
(RED)
