Mantv7.com | Tangerang — Di tengah proses hukum atas dugaan intimidasi terhadap wartawan yang masih berjalan, langkah pemilik Toko Anis yang berlokasi di Perumahan Vila Balaraja Blok. A No. 10, di Jl. Perum Villa Balaraja No.12A, Saga, Kec. Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten mengirimkan undangan konferensi pers justru memunculkan tanda tanya baru di ruang publik. Bukan soal hak berbicara yang dipersoalkan, melainkan soal waktu, etika, dan posisi korban yang kini berada dalam pusaran perkara hukum.
Undangan tersebut dikirim setelah laporan polisi terkait dugaan penghalangan kerja jurnalistik resmi diterima aparat penegak hukum. Kondisi ini memicu asumsi rasional di tengah masyarakat bahwa ruang klarifikasi dibangun ketika proses hukum belum menemui kejelasan arah.
Perlu digarisbawahi, yang menjadi sorotan bukanlah undangan itu sendiri, melainkan konteks kemunculannya. Ketika seorang wartawan telah melapor atas dugaan intimidasi, setiap komunikasi lanjutan berpotensi dimaknai sebagai tekanan terselubung, terlebih jika terjadi sebelum proses penyelidikan rampung.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers secara tegas melarang segala bentuk penghambatan kerja jurnalistik. Pasal 18 ayat (1) mengatur ancaman pidana bagi siapa pun yang dengan sengaja menghalangi kemerdekaan pers, norma hukum yang kini relevan dengan rangkaian peristiwa ini.
Persoalan ini tidak berdiri sendiri. Aktivitas parkir mobil boks dan truk di bahu jalan Perumahan Villa Balaraja yang terjadi secara berulang telah lama dikeluhkan. Meski disebut telah beberapa kali diingatkan, praktik tersebut dilaporkan masih berlangsung, memunculkan dugaan pembiaran terhadap pelanggaran lalu lintas.
Padahal, bahu jalan merupakan ruang publik yang dilindungi. Penggunaannya untuk parkir dan bongkar muat barang berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di titik ini, hak masyarakat atas keselamatan dan kenyamanan kembali dipertaruhkan.
Lebih jauh, intensitas kendaraan niaga dengan muatan tertentu memunculkan indikasi adanya aktivitas penyimpanan dan distribusi barang. Korelasi antara banyaknya armada dan ritme bongkar muat menjadi sinyal awal yang patut diuji secara administratif maupun dalam perspektif tata ruang.
Aktivis Kabupaten Tangerang yang tergabung dalam YLPK PERARI, Rian Hidayat selaku Wakil Ketua, menilai situasi ini sebagai ujian serius bagi fungsi kontrol sosial. “Ketika wartawan bertanya lalu melapor karena intimidasi, kemudian disusul undangan konferensi pers, publik wajar curiga. Ini bukan soal satu toko, tapi soal hak masyarakat atas kebenaran,” tegasnya.
Menurut Rian, pers tidak bekerja untuk menghakimi, melainkan untuk memastikan ruang publik tetap terang. Tekanan terhadap pers, dalam bentuk apa pun, berpotensi mematikan alarm sosial yang seharusnya berbunyi saat persoalan publik muncul.
Sementara itu, kuasa hukum wartawan korban intimidasi, Donny Putra T. S.H. dari Law Firm Hefi Sanjaya & Partners, menegaskan bahwa seluruh pihak wajib menghormati proses hukum yang sedang berjalan. “Klien kami adalah korban dalam perkara yang kini ditangani aparat. Setiap tindakan yang berpotensi memengaruhi psikologis korban atau arah perkara tentu memiliki implikasi hukum,” ujarnya.
Donny menambahkan, klarifikasi di ruang publik tidak boleh mengaburkan fakta hukum. “Hak jawab diatur jelas oleh undang-undang. Namun ketika perkara pidana berjalan, semua pihak semestinya menahan diri dan menghormati proses penegakan hukum,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa intimidasi terhadap wartawan bukan delik biasa. “Ini menyangkut hak publik untuk memperoleh informasi. Ketika pers ditekan, yang dirugikan bukan hanya wartawan, tetapi masyarakat luas,” tegas Donny.
Kini, sorotan publik mengarah pada aparat penegak hukum serta seluruh lini instansi terkait mulai dari kepolisian, dinas perhubungan, satpol PP, hingga dinas perizinan. Ketegasan mereka akan menentukan apakah hukum benar-benar berdiri tegak, atau justru tunduk pada kenyamanan segelintir pihak.
(RED)
