Mantv7.com | Tigaraksa – Sejak 2025 hingga sekarang, suara warga Desa Tegalsari, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, terus menggema seperti mengetuk pintu yang belum juga dibuka. Puluhan pemberitaan sudah terbit. Keluhan disampaikan berulang. Bahkan warga sampai turun menyuarakan keberatan melalui aksi protes. Namun yang membuat publik semakin bertanya-tanya, rencana pembangunan pemakaman komersial di tengah permukiman itu justru terlihat tetap berjalan tanpa tanda mundur sedikit pun.
Bagi masyarakat Tegalsari, ini bukan sekadar proyek usaha. Ini soal ruang hidup mereka. Rumah-rumah berdiri tidak jauh dari lokasi yang disebut akan dijadikan pemakaman komersial. Di sana ada keluarga, ada anak-anak, ada kehidupan yang selama ini berjalan tenang. Karena itu ketika rencana itu muncul, yang pertama dipikirkan warga bukan soal bisnis, tetapi soal keselamatan lingkungan tempat mereka hidup.
Kekhawatiran paling nyata sebenarnya sangat sederhana: air sumur warga. Di desa, sumur bukan sekadar sumber air. Dari situlah mereka minum, memasak, mandi, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Ketika pemakaman komersial direncanakan berada di tengah permukiman, muncul kekhawatiran tentang kemungkinan rembesan cairan dekomposisi jasad serta bakteri biologis yang bisa masuk ke lapisan tanah.
Berbagai kajian lingkungan menjelaskan bahwa cairan dari proses pembusukan jasad dapat mengandung mikroorganisme tertentu yang berpotensi meresap ke dalam tanah. Jika lokasi pemakaman terlalu dekat dengan sumber air warga, risiko pencemaran tentu tidak bisa dianggap ringan. Bagi warga Tegalsari, ini bukan sekadar teori. Ini menyangkut kesehatan keluarga mereka sendiri.
Di tengah kegelisahan itu, publik juga mulai melirik sisi lain yang tidak kalah penting, yakni proses administratif proyek tersebut. Warga mempertanyakan apakah seluruh tahapan yang berkaitan dengan lahan hingga pembangunan sudah berjalan secara transparan. Jangan sampai masyarakat menerima nilai yang kecil dalam proses pembelian tanah, sementara dalam dokumen proyek di tingkat dinas justru tercatat angka yang jauh lebih besar.
Jika sampai terjadi selisih seperti itu, tentu masyarakat berhak meminta penjelasan terbuka. Sebab dalam proyek yang berkaitan dengan kepentingan publik dan uang negara, setiap angka seharusnya berdiri di atas prinsip kejujuran dan akuntabilitas.
Pertanyaan ini semakin menguat karena satu hal yang dirasakan warga: proyek tersebut terlihat begitu kuat dipertahankan. Padahal puluhan warga sudah mengeluh, aksi protes sudah terjadi, dan pemberitaan terus bermunculan. Dalam logika masyarakat awam, situasi seperti ini memunculkan tanda tanya besar yang tidak mudah dihapus begitu saja.
Dalam ajaran Islam, persoalan amanah dan keadilan sangat ditekankan. Allah mengingatkan dalam QS Al-Baqarah ayat 188 agar manusia tidak memakan harta orang lain dengan jalan yang batil. Pesan ini menjadi pengingat bahwa setiap kebijakan yang menyentuh hak masyarakat harus dijalankan dengan kejujuran dan keterbukaan.
Aktivis YLPK PERARI Kabupaten Tangerang, Buyung E, menilai kegelisahan warga Tegalsari adalah bentuk kontrol sosial yang wajar. Menurutnya, ketika masyarakat sudah bersuara dan puluhan pemberitaan muncul, maka yang dibutuhkan adalah penjelasan yang terang. “Jika seluruh prosesnya benar dan sesuai aturan, maka transparansi adalah cara paling sederhana untuk menjernihkan keadaan,” ujarnya.
Hingga berita ini disusun, penjelasan resmi mengenai proses perizinan, transparansi lahan, serta kajian dampak lingkungan terhadap sumber air warga masih dinantikan masyarakat. Warga Tegalsari sebenarnya tidak meminta hal yang rumit. Mereka hanya berharap satu hal sederhana: jangan sampai pembangunan berjalan cepat, tetapi jawaban atas kegelisahan masyarakat justru berjalan lambat.
(RED)
