Mantv7.com | Saat negara menekankan efisiensi BBM dan pengeluaran publik lainnya, Kabupaten Tangerang justru tetap berjalan di jalur pemborosan ekstrim. Tercatat 2.342 paket “belanja makanan dan minuman” tersebar di berbagai OPD dan badan, dengan anggaran puluhan miliar rupiah. Puluhan dalih bahasa keterangan kegiatan muncul: rapat, pembahasan, pelayanan, jamuan tamu seolah setiap menit kerja harus disertai konsumsi mewah. Ini bukan sekadar angka, tapi alarm merah bagi publik dan pejabat daerah. Yang lebih mengerikan, beberapa paket bernilai fantastis muncul dalam kegiatan reses dewan, yang seharusnya menjadi jembatan aspirasi rakyat. Alih-alih fokus pada masyarakat, anggaran melesat ke konsumsi yang tidak relevan.
Sementara itu, masyarakat masih bergulat dalam kemiskinan ekstrem, kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Mereka hidup di zona rentan sosial-ekonomi, sementara puluhan miliar mengalir deras tanpa menyentuh kehidupan rakyat.
Kabupaten Tangerang pun berada di zona merah rentan korupsi. Setiap celah kecil dalam pengelolaan anggaran bisa menjadi bencana jika tidak dikontrol. Publik pantas bertanya: Apakah paket-paket ini kebutuhan nyata, atau sekadar kebiasaan lama yang membusuk di sistem tanpa evaluasi?
Yang lebih memprihatinkan, pola ini bukan hal baru. Tahun demi tahun kritik muncul, sorotan silih berganti, tapi praktiknya tetap sama: sistem jalan, tanggung jawab tertinggal. Ini menunjukkan ketidakseriusan pejabat pengelola anggaran dan lemahnya pengawasan internal.
Ini bukan serangan pribadi, tapi teriakan publik yang peduli. Bupati tidak mungkin mengawasi ribuan paket dengan detail tanpa dukungan kontrol masyarakat. Inilah saatnya masyarakat bertindak, bukan menghakimi, tapi menuntut akuntabilitas penuh.
Buyung, Aktivis YLPK Perari Kabupaten Tangerang memberikan statmen tegas:
“Sebagai kontrol sosial, kami tidak bisa diam melihat puluhan miliar mengalir untuk konsumsi, sementara rakyat miskin ekstrem terus berjuang. Kritik sosial ini bertujuan untuk mengingatkan dan membantu pengambil kebijakan agar bertanggung jawab, serta memastikan setiap rupiah anggaran memberi manfaat nyata bagi masyarakat.”
Bayangkan jika puluhan miliar itu diarahkan pada kebutuhan mendesak rakyat, dari bantuan pangan hingga fasilitas dasar yang nyata. Dampaknya akan jauh lebih terasa dibanding sekadar mengalir di rapat, jamuan, dan pembahasan administratif yang sia-sia.
Kita tidak boleh diam. Ini bukan soal gaduh, tapi tentang keadilan. Bukan tentang benci, tapi tentang perubahan nyata. Kabupaten Tangerang harus memutus rantai kebiasaan lama, menghentikan pemborosan, dan menempatkan rakyat sebagai prioritas utama.
Mari kita bantu Bupati Tangerang menyapu bersih pemborosan ini. Pastikan setiap rupiah kembali ke rakyat, bukan tersedot ke kegiatan yang tak menghasilkan manfaat riil. Karena ketika rakyat masih berjuang untuk bertahan hidup, anggaran tidak boleh tersesat lagi.
(RED)
