Mantv7.com | Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada Jumat, 1 Mei 2026 kembali hadir sebagai momentum strategis yang tidak hanya sarat sejarah, tetapi juga relevan dalam membaca arah masa depan ketenagakerjaan. Di tengah perubahan global yang kian cepat, Hari Buruh menjadi titik temu antara refleksi perjuangan masa lalu dan kebutuhan akan sistem kerja yang lebih adil, adaptif, serta berkelanjutan. Di Indonesia, jaminan terhadap hak pekerja telah ditegaskan sejak awal melalui Undang-Undang Dasar 1945 sebagai fondasi hukum tertinggi. Konstitusi ini bukan sekadar norma, melainkan mandat negara untuk memastikan bahwa setiap warga memiliki akses terhadap pekerjaan dan kehidupan yang layak.
Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ketentuan ini menempatkan kesejahteraan pekerja sebagai tanggung jawab langsung negara yang tidak dapat dinegosiasikan.
Penguatan prinsip keadilan juga tercermin dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan hak atas pekerjaan serta imbalan dan perlakuan yang adil. Dalam konteks kekinian, pasal ini menjadi dasar penting untuk merespons dinamika hubungan industrial yang semakin kompleks.
Secara historis, Hari Buruh tidak lepas dari peristiwa Haymarket Affair di Chicago tahun 1886. Peristiwa tersebut menjadi simbol perjuangan global untuk menghadirkan standar kerja yang manusiawi, termasuk pengakuan atas batas jam kerja yang layak.
Di Indonesia, peringatan tahun ini dipusatkan di Monumen Nasional (Monas), Jakarta. Ribuan pekerja dari berbagai sektor hadir dalam aksi damai, menyuarakan aspirasi sekaligus menunjukkan bahwa buruh tetap menjadi elemen penting dalam ekosistem demokrasi dan pembangunan nasional.
Di tengah momentum tersebut, apresiasi terhadap kontribusi pekerja menguat. Ketua Umum YLPK Perari, Hefi Irawan, S.H., M.H., menegaskan bahwa buruh adalah fondasi utama stabilitas ekonomi. Ia menyatakan, “Buruh adalah penopang utama ekonomi bangsa. Negara wajib hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi sebagai pelindung aktif yang memastikan kesejahteraan mereka benar-benar terjamin secara nyata.”
Pandangan kritis sekaligus konstruktif disampaikan oleh advokat Hefi Sanjaya and Partners, Donny Putra Y, S.H., yang menyoroti praktik outsourcing. Ia menegaskan, “Outsourcing tidak boleh menjadi instrumen pelemahan hak pekerja. Perlu ada penguatan regulasi dan pengawasan agar sistem ini tetap berada dalam koridor keadilan dan kepastian hukum bagi buruh.”
Sementara itu, Pimpinan Redaksi Mantv7.com, Rian Hidayat, menilai bahwa peringatan Hari Buruh harus dimaknai sebagai momen evaluasi kebijakan. Ia menyampaikan, “Hari Buruh adalah alarm moral bagi negara dan dunia usaha. Kebijakan ketenagakerjaan harus terus diperbaiki agar benar-benar berpihak pada buruh, bukan sekadar memenuhi formalitas.”
Ketiga pernyataan tersebut mencerminkan meningkatnya ekspektasi publik terhadap kehadiran negara dalam menyelesaikan persoalan mendasar ketenagakerjaan, khususnya terkait kepastian kerja, perlindungan hukum, dan keadilan dalam sistem alih daya.
Di sisi lain, lanskap dunia kerja tengah mengalami transformasi besar. Digitalisasi, otomatisasi, dan fleksibilitas kerja menciptakan peluang baru sekaligus risiko baru, seperti ketidakpastian status kerja dan kesenjangan perlindungan, terutama bagi pekerja informal dan kelompok rentan.
Dalam perspektif ke depan, dunia kerja dituntut bergerak menuju sistem yang lebih inklusif dan adaptif. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan regulasi yang responsif, serta kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial.
Momentum Hari Buruh 2026 juga menjadi pengingat bahwa pekerja adalah pilar utama pembangunan. Apresiasi terhadap mereka harus diwujudkan dalam kebijakan nyata yang menjamin kesejahteraan, bukan hanya dalam bentuk simbolik. Harapan publik kini semakin terarah: hadirnya kebijakan yang konkret, terukur, dan berkelanjutan.
Jaminan sosial yang merata, upah yang berkeadilan, serta perlindungan hukum yang tegas menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Pada akhirnya, Hari Buruh 2026 menegaskan bahwa perjuangan pekerja adalah proses berkelanjutan yang memiliki dasar sejarah kuat dan legitimasi konstitusional yang kokoh.
Dengan sinergi antara negara, pekerja, dan dunia usaha, masa depan dunia kerja yang adil, manusiawi, dan inklusif bukan sekadar cita-cita, melainkan tujuan yang harus diwujudkan bersama.
(RED)
