Mantv7.com – Pernahkah Anda merasa ada kejanggalan saat mengurus dokumen kependudukan atau memperoleh layanan publik? Tidak sedikit masyarakat memilih diam karena menganggap persoalan tersebut sepele atau khawatir menghadapi dampaknya. Padahal, setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang bersih, transparan, akuntabel, serta bebas dari segala bentuk pungutan liar. Sikap apatis justru membuka ruang bagi oknum untuk terus mengulangi praktik yang merugikan masyarakat.
Dalam kehidupan sehari-hari, kebiasaan memaklumi biaya di luar ketentuan resmi masih sering dijumpai. Banyak orang memilih menghindari perdebatan dengan membayar tanpa bertanya dasar hukumnya. Padahal, pungutan di luar aturan bukan sekadar persoalan nominal, melainkan berpotensi menjadi pelanggaran hukum yang mencederai prinsip pelayanan publik yang adil dan profesional.
Saat menemukan kejanggalan, masyarakat tidak perlu langsung mempercayai alasan yang disampaikan pihak tertentu. Warga berhak meminta penjelasan resmi mengenai dasar pengenaan biaya maupun prosedur yang berlaku. Keberanian menyampaikan pertanyaan secara santun merupakan bentuk kepedulian terhadap kepentingan bersama, bukan upaya mencari konflik atau memperkeruh keadaan.
Secara umum, berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari praktik penyalahgunaan kewenangan dalam pelayanan publik. Regulasi tersebut hadir untuk memastikan setiap pelayanan berlangsung transparan, memiliki dasar hukum yang jelas, dan tidak membebani masyarakat dengan biaya yang tidak sah. Memahami hak sebagai warga menjadi langkah awal untuk mencegah kerugian yang tidak semestinya terjadi.
Dalam praktiknya, indikasi penyimpangan terkadang dibungkus dengan alasan biaya operasional, administrasi tambahan, atau kebutuhan teknis yang tidak disertai dasar hukum tertulis. Karena itu, masyarakat perlu membiasakan diri meminta informasi resmi mengenai tarif dan ketentuan pelayanan. Setiap pungutan yang sah seharusnya memiliki dasar regulasi yang dapat diakses dan diketahui publik secara terbuka.
Apabila menemukan kejanggalan, dokumentasikan setiap bukti yang tersedia, seperti kuitansi, rekaman percakapan yang dilakukan sesuai ketentuan hukum, foto, maupun keterangan saksi. Bukti yang lengkap akan membantu apabila masyarakat ingin menyampaikan pengaduan kepada instansi pengawas, aparat yang berwenang, atau lembaga perlindungan konsumen. Langkah ini juga dapat mempersempit ruang gerak pihak yang berupaya mengambil keuntungan secara tidak semestinya.
Menanggapi fenomena tersebut, Yuli Murtia, S.H., selaku Kepala Bidang Hukum YLPK PERARI Kabupaten Tangerang, menegaskan bahwa kesadaran hukum masyarakat harus terus ditingkatkan. Menurutnya, warga tidak perlu takut menyampaikan pertanyaan atau pengaduan apabila menemukan pelayanan yang diduga tidak sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
“Kesadaran hukum dimulai dari keberanian kita untuk mempertanyakan hal-hal yang tidak sesuai dengan prosedur semestinya. Jangan biarkan rasa sungkan merugikan hak-hak dasar kita sebagai warga negara. Bila masih ragu, silakan datangi kantor YLPK PERARI terdekat. “ ujar Yuli Murtia, S.H., Kabid Hukum YLPK PERARI Kabupaten Tangerang.
Ia juga menekankan bahwa setiap laporan harus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Ruang klarifikasi perlu diberikan kepada pihak yang dilaporkan agar seluruh proses berjalan objektif, berimbang, dan sesuai koridor hukum. Pengawasan yang kritis bukan berarti menghakimi, melainkan memastikan setiap persoalan diselesaikan berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku.
Masyarakat juga perlu memahami bahwa setiap pengaduan harus didukung data, bukti, dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Laporan yang disusun secara cermat akan memperkuat proses penanganan, sedangkan tuduhan tanpa dasar justru berpotensi menimbulkan persoalan hukum baru. Karena itu, verifikasi fakta menjadi bagian penting sebelum suatu persoalan dipublikasikan atau dilaporkan kepada pihak berwenang.
Perubahan hanya dapat terwujud apabila masyarakat, media, dan lembaga pengawas mampu bersinergi menjaga integritas pelayanan publik. Keberanian menyampaikan fakta yang didukung bukti merupakan kontribusi nyata dalam mendorong pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan.
Suara masyarakat yang disampaikan secara bertanggung jawab bukan sekadar bentuk kritik, melainkan fondasi penting bagi terciptanya pelayanan publik yang lebih berkualitas dan terpercaya.
(RED)
