BeritaHukumKesehatanPemerintahan

Prestasi Daerah Pendukung MBG Layak Diganjar Miliaran, Namun Keracunan, Dugaan Korupsi, dan Keselamatan Anak Menjadi Ujian Keberhasilan

125
×

Prestasi Daerah Pendukung MBG Layak Diganjar Miliaran, Namun Keracunan, Dugaan Korupsi, dan Keselamatan Anak Menjadi Ujian Keberhasilan

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi gambar yang memperlihatkan topik narasi rilisan berita, penuh dengan rasa kemaslahatan masyarakat demi menegakkan keadilan. (Foto: Mantv7.com)

Mantv7.com | Jakarta — Siapa yang tidak senang melihat daerah berprestasi mendapatkan penghargaan? Apalagi jika keberhasilan itu berkaitan dengan pemenuhan gizi anak. Sekilas, rencana insentif fiskal pemerintah terdengar sebagai kabar baik. Namun, di balik penghargaan miliaran rupiah, ada pertanyaan yang tak kalah penting: bagaimana nasib anak-anak ketika program yang dielu-elukan justru menyisakan persoalan keselamatan?

Mendagri Tito Karnavian menyampaikan rencana penghargaan bagi daerah yang mendukung MBG, dengan hadiah Rp3 miliar, Rp2 miliar, dan Rp1 miliar. Pernyataan tersebut menjadi perhatian setelah muncul wacana menjadikan dukungan terhadap MBG sebagai salah satu indikator prestasi daerah.

Perlu diluruskan, Rp1 triliun bukan hadiah khusus MBG yang seluruhnya diperebutkan daerah. Pemerintah menjelaskan bahwa insentif fiskal merupakan skema apresiasi bagi daerah berprestasi dengan sejumlah indikator. MBG direncanakan menjadi salah satu kriteria tambahan pada 2027.

Namun, justru di sinilah pertanyaan publik mulai mengemuka. Jika keberhasilan mendukung MBG menjadi salah satu ukuran prestasi, apakah penilaiannya cukup berdasarkan kreativitas dan dukungan kepala daerah? Ataukah pemerintah juga akan menghitung keamanan makanan, kualitas dapur, transparansi pengadaan, serta kecepatan penanganan ketika penerima manfaat mengalami masalah?

Materi video mengangkat angka sekitar 50 ribu orang mengalami keracunan, merujuk data Kemenkes yang dikutip DPR. Periode, definisi kasus, dan sumber primer angka tersebut tetap perlu diperiksa. Namun, angka sebesar itu patut menjadi catatan serius yang tidak semestinya tenggelam di balik pengumuman penghargaan.

Sebab, ketika anak-anak menerima makanan dari program pemerintah, yang dipertaruhkan bukan sekadar keberhasilan administrasi. Ada kesehatan, keselamatan, dan kepercayaan keluarga. Penghargaan boleh menjadi motivasi, tetapi jangan sampai keberhasilan program lebih mudah diumumkan daripada persoalan di lapangan diselesaikan.

Materi tersebut juga menyinggung perkara dugaan korupsi tata kelola MBG dan penetapan tersangka. Perkembangan perkara harus merujuk pada keterangan resmi aparat penegak hukum. Penetapan tersangka bukan putusan bersalah. Namun, perkara tersebut menjadi pengingat bahwa anggaran besar membutuhkan pengawasan yang tidak boleh sekadar formalitas.

ICW disebut menelusuri 102 yayasan mitra MBG, dengan sebagian dikabarkan memiliki afiliasi politik atau keterkaitan dengan pejabat dan aparat. Informasi tersebut perlu dicocokkan dengan publikasi asli ICW. Afiliasi bukan bukti penyimpangan, tetapi keterbukaan seleksi mitra tetap penting untuk mencegah konflik kepentingan.

Persoalan korban juga tak boleh tenggelam di balik gemerlap penghargaan. Materi video menyebut biaya pengobatan korban di Sidoarjo sempat belum cair dan adanya desakan kompensasi bagi keluarga yang kehilangan penghasilan. Informasi ini perlu dikonfirmasi kepada pihak terkait. Bagi orang tua, mendampingi anak sakit bukan perlombaan mencari penghargaan, melainkan perjuangan memastikan anak kembali sehat.

Dari sudut pandang kontrol sosial, persoalan ini patut menjadi perhatian bersama. Insentif fiskal boleh menjadi penyemangat daerah, tetapi jangan sampai kepala daerah sibuk mengejar predikat paling mendukung, sementara keselamatan anak dan kepastian penanganan korban belum menjadi ukuran yang benar-benar diperiksa. Publik membutuhkan bukti keberhasilan, bukan sekadar kemeriahan penghargaan.

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan hak masyarakat memperoleh informasi sesuai ketentuan. Sementara UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menempatkan pers sebagai penyampai informasi dan pelaksana kontrol sosial. Kritik ini merupakan pertanyaan publik, bukan kesimpulan bahwa pihak tertentu telah melanggar hukum.

Penghargaan Boleh Miliaran, Keselamatan Anak dan Pengelolaan Anggaran Jangan Jadi Nomor Dua

Buyung E., aktivis yang tergabung dalam YLPK PERARI Kabupaten Tangerang, menilai bahwa rencana pemberian insentif fiskal bagi daerah pendukung MBG perlu dicermati secara kritis. Menurutnya, penghargaan bagi daerah berprestasi merupakan hal yang wajar, tetapi ukuran keberhasilan program tidak boleh hanya dilihat dari seberapa besar dukungan kepala daerah.

Mas Buyung Erwansyah, Aktivis Kabupaten Tangerang yang tergabung di YLPK PERARI Kabupaten Tangerang.

“Kalau daerah berlomba mendapatkan penghargaan miliaran rupiah karena dianggap paling sukses mendukung MBG, publik juga berhak bertanya: bagaimana dengan anak-anak yang mengalami keracunan? Bagaimana dengan keluarga yang harus mendampingi anaknya di rumah sakit? Dan bagaimana memastikan anggaran yang begitu besar benar-benar digunakan secara transparan dan tepat sasaran?”

Masyarakat berhak mengetahui indikator penilaian, mekanisme pemberian insentif, penggunaan anggaran, serta bagaimana pemerintah memastikan daerah penerima penghargaan benar-benar memberikan pelayanan terbaik. Jangan sampai predikat prestasi lebih mudah diumumkan daripada pertanggungjawaban ketika persoalan muncul.

Mari kita cerna bersama: apakah daerah yang paling sukses adalah daerah yang paling aktif mendukung program, atau daerah yang mampu memastikan makanan aman, anggaran transparan, dan korban mendapatkan perlindungan? Program yang baik tidak cukup hanya dielu-elukan. Keberhasilan harus terasa pada keselamatan anak dan tanggung jawab nyata.

Hingga berita ini diturunkan, pihak-pihak terkait belum memberikan tanggapan atau keterangan resmi atas berbagai pertanyaan publik yang disampaikan. Redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi hak jawab, klarifikasi, maupun penjelasan demi keberimbangan sesuai Kode Etik Jurnalistik.

Sebab, dukungan terhadap program pemerintah tidak harus mematikan pertanyaan kritis. Penghargaan boleh diberikan, tetapi keselamatan anak tidak boleh menjadi harga yang terlupakan.

(RED)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!
Enable Notifications OK No thanks