MANTV7 | KABUPATEN TANGERANG — Aktivitas penagihan utang oleh debt collector kembali menjadi sorotan di Kabupaten Tangerang. Ketua DPC Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Perjuangan Anak Negeri (YLPK PERARI) Kabupaten Tangerang, Donny Putra T., S.H., mengaku heran terhadap masih munculnya keluhan masyarakat mengenai praktik penagihan utang di lapangan.
Keheranan tersebut disampaikannya setelah pertemuan dengan Kapolres Tangerang, Kombes Pol. Indra Waspada. Menurut Donny, pertemuan tersebut semestinya menjadi salah satu momentum untuk memperkuat perhatian terhadap perlindungan masyarakat, khususnya konsumen yang berhadapan dengan persoalan pembiayaan dan penagihan utang.
Namun, ia menilai keluhan mengenai aktivitas debt collector masih perlu mendapat perhatian serius. Masyarakat tentu mengharapkan adanya pengawasan yang lebih nyata agar kegiatan penagihan tidak berkembang menjadi tindakan yang meresahkan, apalagi jika disertai intimidasi atau tindakan melawan hukum.
“Seharusnya masyarakat mendapatkan rasa aman dan perlindungan hukum. Kami heran, mengapa persoalan aktivitas debt collector masih terus menjadi keluhan masyarakat? Jangan sampai konsumen merasa sendirian ketika berhadapan dengan praktik penagihan yang tidak sesuai ketentuan,” ungkap Donny.

Menurutnya, penagihan utang pada dasarnya merupakan kegiatan yang diperbolehkan sepanjang dilakukan berdasarkan perjanjian dan ketentuan hukum. Akan tetapi, kewajiban konsumen untuk membayar angsuran tidak berarti memberikan kewenangan kepada siapa pun untuk melakukan intimidasi, ancaman, kekerasan, pemaksaan, maupun tindakan sewenang-wenang.
YLPK PERARI MINTA POLRES TANGERANG TIDAK HANYA MENUNGGU LAPORAN
Donny menegaskan, YLPK PERARI tidak bermaksud menghalangi perusahaan pembiayaan dalam menagih kewajiban konsumen. Namun, proses penagihan harus tetap menghormati hak konsumen, menjaga martabat masyarakat, dan mengikuti prosedur hukum.
Ia meminta Polres Tangerang melakukan evaluasi serta memperkuat pengawasan terhadap aktivitas penagihan oleh pihak ketiga, termasuk perusahaan jasa penagihan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tangerang.
“Kami meminta kepolisian tidak hanya menunggu laporan masyarakat. Pengawasan dan langkah pencegahan juga penting. Apabila ditemukan oknum debt collector melakukan intimidasi, ancaman, kekerasan, atau tindakan yang melanggar hukum, harus ditindaklanjuti secara profesional,” tegasnya.
Menurut Donny, persoalan ini tidak cukup dilihat sebagai hubungan perdata antara konsumen dan perusahaan pembiayaan. Ketika proses penagihan diduga melibatkan ancaman, kekerasan, atau perampasan secara melawan hukum, persoalannya dapat masuk ke ranah penegakan hukum.
Karena itu, kepolisian diharapkan memberikan perhatian terhadap setiap laporan yang disertai bukti, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh akses perlindungan hukum tanpa diskriminasi.
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN JUGA HARUS BERTANGGUNG JAWAB
YLPK PERARI mengingatkan bahwa tanggung jawab penagihan tidak semestinya hanya dibebankan kepada petugas lapangan. Perusahaan pembiayaan juga perlu memastikan pihak ketiga yang ditunjuk menjalankan tugas berdasarkan standar operasional, etika penagihan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penggunaan jasa debt collector bukan alasan bagi perusahaan untuk mengabaikan pengawasan terhadap cara kerja petugas yang ditugaskan menagih konsumen.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan landasan perlindungan terhadap hak-hak konsumen, termasuk hak memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa.
Selain itu, kegiatan penagihan oleh perusahaan pembiayaan juga harus memperhatikan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk aturan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.
Dengan demikian, kewajiban membayar utang harus dihormati, tetapi hak konsumen untuk memperoleh perlakuan yang manusiawi dan sesuai hukum juga tidak boleh diabaikan.
KAPOLRES TANGERANG DIMINTA MENJAWAB KEKHAWATIRAN MASYARAKAT
Donny berharap Kapolres Tangerang Kombes Pol. Indra Waspada memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut. Ia menilai kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian tidak hanya dibangun melalui pertemuan dan komunikasi, tetapi juga melalui tindakan nyata ketika masyarakat membutuhkan perlindungan.
Pertanyaan yang kini perlu dijawab adalah sejauh mana pengawasan terhadap aktivitas penagihan di Kabupaten Tangerang telah dilakukan, bagaimana mekanisme penanganan laporan masyarakat, serta langkah apa yang disiapkan untuk mencegah tindakan penagihan yang berpotensi melanggar hukum.
“Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap penegakan hukum. Negara harus hadir melindungi masyarakat. Konsumen memang memiliki kewajiban menyelesaikan pembiayaan, tetapi mereka juga memiliki hak yang wajib dihormati. Jangan jadikan persoalan utang sebagai pembenaran untuk bertindak sewenang-wenang,” pungkas Donny.
Bagi YLPK PERARI, persoalan ini harus menjadi perhatian bersama. Penagihan yang tertib dan sesuai hukum akan memberikan kepastian bagi perusahaan pembiayaan sekaligus perlindungan bagi konsumen. Sebaliknya, praktik penagihan yang menggunakan tekanan dan intimidasi justru berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembiayaan dan penegakan hukum.
CATATAN REDAKSI
Pemberitaan ini memuat pandangan Ketua DPC YLPK PERARI Kabupaten Tangerang. Pernyataan mengenai meningkatnya aktivitas debt collector dan keluhan masyarakat masih memerlukan data pendukung serta verifikasi lapangan. Redaksi membuka ruang konfirmasi, klarifikasi, dan hak jawab kepada Kapolres Tangerang, perusahaan pembiayaan, perusahaan jasa penagihan, maupun pihak terkait lainnya.
MANTV7.COM – MEDIA PERJUANGAN ANAK NEGERI
Mengawal Kebenaran, Menyuarakan Keadilan, dan Membela Kepentingan Rakyat.
(RED)











