BeritaNasional

PENYADAPAN KEPALA NEGARA JADI ALARM DEMOKRASI, AHMAD FADHLI INGATKAN BAHAYA OPERASI POLITIK SENYAP

75
×

PENYADAPAN KEPALA NEGARA JADI ALARM DEMOKRASI, AHMAD FADHLI INGATKAN BAHAYA OPERASI POLITIK SENYAP

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi gambar yang memperlihatkan topik narasi rilisan berita, penuh dengan rasa kemaslahatan masyarakat demi menegakkan keadilan. (Foto: Mantv7.com)

MANTV7 | JAKARTA — Terbongkarnya perkara dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira tinggi Polri membuka persoalan serius tentang pengawasan kekuasaan dan penggunaan teknologi intelijen. Kasus ini bukan sekadar persoalan internal kepolisian. Ketika nomor telepon Presiden Prabowo Subianto disebut menjadi sasaran penyadapan tanpa prosedur, publik berhak mempertanyakan siapa yang mengendalikan sistem tersebut dan untuk kepentingan apa informasi diperoleh.

Bareskrim Polri pada Selasa (3/11/2026) mengumumkan penetapan tiga tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH. Ketiganya diidentifikasi dalam pemberitaan sebagai Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso. Penyidik menyebut penyadapan tanpa prosedur diduga berlangsung sepanjang 2025–2026 dan menyasar nomor telepon Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, LSM, hingga kalangan pengusaha.

Persoalan semakin serius setelah penyidik mengungkap adanya penggunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) yang diduga tidak melalui verifikasi dan dokumen permohonan penyidikan sebagaimana mestinya. Bareskrim juga menyampaikan adanya dugaan perintah penghapusan berkas hasil sadapan pada Oktober 2026. Jika seluruh temuan itu terbukti, persoalannya bukan lagi sekadar prosedur administratif, melainkan menyangkut perlindungan privasi dan akuntabilitas penggunaan kewenangan negara.

Head of Politics & Democracy Adidaya Institute, Ahmad Fadhli, menilai perkara tersebut perlu ditelusuri lebih jauh. Menurutnya, pengusutan tidak boleh berhenti pada siapa yang mengoperasikan sistem, tetapi harus menjawab siapa yang memerintahkan, siapa yang menerima informasi, dan apakah terdapat kepentingan lain di balik aktivitas tersebut.

Fadhli juga menyoroti belum adanya penjelasan terbuka mengenai apakah Wakil Presiden Gibran Rakabuming termasuk dalam daftar sasaran penyadapan. Baginya, informasi tersebut penting untuk menjernihkan berbagai spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat.

“Salah satu pertanyaan yang mengemuka adalah mengapa nama Gibran tidak disebut dalam keterangan mengenai pihak-pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan. Ketika Presiden dan sejumlah pejabat serta tokoh politik masuk dalam lingkup perkara, publik tentu membutuhkan penjelasan mengenai posisi Wakil Presiden,” kata Ahmad Fadhli kepada wartawan, Rabu (4/11/2026).

Ia kemudian melontarkan pertanyaan yang lebih sensitif mengenai kemungkinan adanya agenda politik tersembunyi. “Apakah Gibran memang tidak menjadi target, atau ada informasi lain yang belum diungkap kepada publik? Bahkan, apakah ada kemungkinan agenda politik untuk menggoyang posisi Presiden? Ini harus dijawab melalui penyelidikan, bukan dibiarkan menjadi spekulasi,” ujarnya.

Fadhli juga mengemukakan kemungkinan skenario perebutan pengaruh dalam konfigurasi kekuasaan nasional. Namun, istilah kudeta yang disinggungnya merupakan kekhawatiran dan spekulasi politik narasumber, bukan kesimpulan penyidikan. Hingga kini, belum ada bukti terverifikasi yang menunjukkan keterlibatan Wakil Presiden Gibran maupun pihak tertentu dalam rencana penggulingan Presiden Prabowo.

Ia turut menyinggung pernyataan Presiden ke-7 Joko Widodo mengenai penguasaan informasi politik dari jaringan intelijen. Pernyataan tersebut, menurut Fadhli, layak menjadi konteks diskusi tentang batas penggunaan informasi intelijen dalam kehidupan demokrasi, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan adanya hubungan dengan perkara penyadapan yang sedang ditangani.

Fadhli meminta Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal (Purn.) Djamari Chaniago, memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut. “Isu penyadapan kepala negara dan sejumlah ketua umum partai politik tidak bisa dianggap perkara biasa. Menko Polkam perlu memastikan pengawasan dan koordinasi berjalan, sebab persoalan ini menyangkut kewibawaan negara dan kepercayaan publik,” tegasnya.

Ia menambahkan, penyidik perlu mengungkap rantai komando, pihak yang mengoperasikan sistem, penerima hasil penyadapan, serta tujuan penggunaan informasi tersebut. Pemeriksaan juga perlu menjangkau kemungkinan adanya pihak lain yang mengetahui atau memanfaatkan hasil penyadapan. Transparansi menjadi kunci agar perkara ini tidak berhenti pada penetapan tersangka semata.

Kasus tersebut menjadi ujian bagi tata kelola intelijen dan penegakan hukum. Penggunaan teknologi penyadapan harus memiliki dasar hukum, prosedur yang jelas, serta pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa itu, instrumen yang semestinya membantu penegakan hukum berpotensi menimbulkan persoalan serius terhadap hak privasi dan demokrasi.

Hingga berita ini diturunkan, pihak-pihak terkait belum memberikan tanggapan atau keterangan resmi atas berbagai pertanyaan publik yang disampaikan. Redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi hak jawab, klarifikasi, maupun penjelasan dari pihak yang berkepentingan demi menjaga keberimbangan informasi sesuai Kode Etik Jurnalistik.

Pada akhirnya, pertanyaan terpenting bukan hanya siapa yang disadap, tetapi siapa yang mengendalikan sistem, siapa yang memperoleh informasi, dan untuk kepentingan apa kewenangan tersebut digunakan. Mari mencerna persoalan ini bersama: demokrasi membutuhkan keamanan negara, tetapi keamanan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hukum, privasi, dan keterbukaan.

Sebab, ketika teknologi pengawasan tidak diawasi secara transparan, yang dipertaruhkan bukan hanya rahasia seseorang, melainkan kepercayaan seluruh rakyat terhadap negara.

(RED)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!
Enable Notifications OK No thanks