Mantv7.com | TANGERANG — Rehabilitasi bagi pengguna atau pecandu narkotika bukan sekadar urusan membawa KTP, mengisi formulir, membubuhkan tanda tangan, lalu menyerahkan seluruh proses kepada pihak tertentu. Di balik prosedur tersebut terdapat hak pasien, kewajiban tenaga profesional, kewenangan petugas, perlindungan keluarga, serta ketentuan hukum yang harus dipahami secara benar.
Persoalan ini penting disampaikan agar masyarakat tidak salah memahami proses rehabilitasi. Jangan sampai keluarga yang sedang berusaha membantu anggota keluarganya justru dibebani ketakutan, kebingungan, biaya yang tidak jelas, atau informasi yang tidak utuh akibat kurangnya penjelasan mengenai prosedur yang seharusnya dijalankan.
Rehabilitasi adalah proses pemulihan, bukan sekadar penyelesaian administrasi. Karena itu, masyarakat perlu mengetahui bahwa identifikasi, asesmen, pemeriksaan medis, penentuan kebutuhan layanan, persetujuan tindakan, hingga pelaksanaan rehabilitasi merupakan tahapan yang memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing.
Secara hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 54, menegaskan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan ini harus dipahami sebagai bagian dari pendekatan pemulihan, bukan alasan untuk memperlakukan setiap orang yang berhadapan dengan persoalan narkotika secara seragam tanpa melihat kondisi dan hasil pemeriksaannya.
DUA JALUR REHABILITASI YANG TIDAK BOLEH DICAMPURADUKKAN
Salah satu sumber kesalahpahaman masyarakat adalah anggapan bahwa seluruh proses rehabilitasi narkotika memiliki mekanisme yang sama. Padahal, setidaknya terdapat dua jalur yang perlu dibedakan, yakni rehabilitasi sukarela melalui mekanisme wajib lapor dan rehabilitasi yang berkaitan dengan proses hukum pidana.
Jalur pertama adalah rehabilitasi sukarela atau wajib lapor. Seseorang yang mengalami ketergantungan atau penyalahgunaan narkotika dapat melaporkan diri atau dibantu keluarganya untuk datang ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL). Tujuannya memperoleh pemeriksaan, asesmen, dan penanganan sesuai kebutuhan.
Mekanisme tersebut memiliki landasan dalam Pasal 55 UU Nomor 35 Tahun 2009 dan dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Dalam jalur ini, keluarga dapat berperan membantu proses pelaporan dan mendukung pemulihan.
Jalur kedua adalah rehabilitasi dalam proses hukum. Jalur ini berkaitan dengan seseorang yang telah ditangkap atau berstatus tersangka maupun terdakwa dalam perkara narkotika. Penilaian terhadap kebutuhan rehabilitasi dapat melibatkan asesmen terpadu, pemeriksaan medis, analisis hukum, serta keputusan penempatan oleh pejabat yang berwenang sesuai tahapan perkara.
Kedua jalur tersebut memiliki prosedur, dokumen, kewenangan, dan konsekuensi hukum yang berbeda. Menjalani rehabilitasi secara sukarela tidak otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana apabila terdapat perkara pidana yang harus diproses. Sebaliknya, seseorang yang sedang menjalani proses hukum juga tetap memiliki hak atas pemeriksaan dan penanganan kesehatan yang dibutuhkan.
PENGGUNA, PENYALAHGUNA, PECANDU, DAN KORBAN BUKAN ISTILAH YANG SAMA
Masyarakat juga perlu memahami perbedaan status seseorang dalam perkara narkotika. UU Nomor 35 Tahun 2009 membedakan penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan narkotika.
Pasal 1 angka 15 menjelaskan penyalahguna sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sementara Pasal 1 angka 13 menjelaskan pecandu sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan berada dalam keadaan ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis.
Adapun Pasal 1 angka 16 menjelaskan korban penyalahgunaan narkotika sebagai seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakannya.
Perbedaan tersebut bukan sekadar istilah hukum. Ada kondisi medis, riwayat penggunaan, tingkat ketergantungan, keadaan sosial, dan fakta perkara yang harus diperiksa. Seseorang yang pernah menggunakan narkotika belum tentu secara medis mengalami ketergantungan. Begitu pula seseorang yang mengalami ketergantungan tidak otomatis kehilangan kemungkinan untuk dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terdapat dugaan tindak pidana lain.
Karena itu, jangan menyimpulkan status seseorang hanya berdasarkan pengakuan, dugaan, atau satu hasil pemeriksaan. Penilaian harus dilakukan berdasarkan pemeriksaan yang relevan dan ketentuan hukum yang berlaku.
ASESMEN BUKAN FORMALITAS, MELAINKAN DASAR MENENTUKAN KEBUTUHAN PEMULIHAN
Dalam mekanisme wajib lapor, IPWL melakukan penerimaan, identifikasi, dan asesmen terhadap orang yang dilaporkan. Pemeriksaan dapat mencakup identitas, riwayat penggunaan narkotika, jenis zat, lama dan frekuensi penggunaan, riwayat pengobatan, kondisi kesehatan, psikologis, serta keadaan keluarga dan lingkungan sosial.
Hasil asesmen diperlukan untuk memahami kondisi orang yang diperiksa dan menyusun rencana rehabilitasi. Berdasarkan Pasal 9 PP Nomor 25 Tahun 2011, hasil asesmen dicatat dalam rekam medis atau catatan perubahan perilaku, dijaga kerahasiaannya, dan menjadi dasar penyusunan rencana rehabilitasi.
Dengan demikian, proses rehabilitasi tidak semestinya hanya menghasilkan tumpukan formulir tanpa kejelasan mengenai apa yang diperiksa, bagaimana hasil penilaiannya, dan layanan apa yang dibutuhkan pasien.
Pemeriksaan medis juga bukan formalitas yang bisa dilewati begitu saja. Kondisi kesehatan pasien harus diperiksa oleh tenaga medis yang memiliki kewenangan. Jika diperlukan tindakan atau layanan kesehatan, pasien harus memperoleh penjelasan mengenai kondisi, tujuan tindakan, manfaat, risiko, serta alternatif penanganannya sebelum memberikan persetujuan sesuai ketentuan hukum.
Hal tersebut sejalan dengan Pasal 293 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mengatur persetujuan tindakan pelayanan kesehatan setelah pasien memperoleh penjelasan yang memadai. Apabila pasien tidak cakap memberikan persetujuan, persetujuan diberikan oleh pihak yang berwenang mewakilinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
TIM ASESMEN TERPADU BUKAN SEKADAR PENERBIT SURAT REKOMENDASI
Dalam perkara yang sudah masuk proses hukum, masyarakat perlu mengenal peran Tim Asesmen Terpadu atau TAT. Tim ini bukan sekadar pihak yang menerbitkan surat rekomendasi rehabilitasi. Pemeriksaannya melibatkan dua sudut pandang, yakni medis dan hukum.
Dari sisi medis, tim melakukan penilaian terhadap kondisi kesehatan, riwayat penggunaan, tingkat ketergantungan, serta kebutuhan terapi dan rehabilitasi. Pemeriksaan dapat meliputi wawancara, pemeriksaan fisik, penilaian kondisi psikologis, dan penelusuran riwayat kesehatan.
Dari sisi hukum, dilakukan penelaahan terhadap dokumen perkara, barang bukti, keterangan, serta peran orang yang diperiksa. Penilaian ini penting untuk melihat apakah terdapat indikasi keterkaitan dengan penyalahgunaan untuk diri sendiri atau dugaan keterlibatan dalam peredaran gelap narkotika.
Hasil pemeriksaan medis dan hukum kemudian dibahas dalam rapat pembahasan kasus atau case conference. Hasilnya dituangkan dalam dokumen asesmen terpadu dan dapat menjadi dasar penerbitan rekomendasi mengenai peran, penempatan, jenis rehabilitasi, serta jangka waktu program yang disarankan.
Namun, ada satu hal yang wajib dipahami: rekomendasi TAT bukan putusan pengadilan dan bukan surat pembebasan dari perkara pidana. Rekomendasi tersebut merupakan bahan pertimbangan yang harus ditindaklanjuti oleh pejabat yang memiliki kewenangan sesuai tahap pemeriksaan perkara.
Pasal 103 UU Nomor 35 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada hakim untuk memutus atau menetapkan rehabilitasi bagi pecandu narkotika sesuai ketentuan. Sementara itu, Pasal 13 PP Nomor 25 Tahun 2011 mengatur penempatan dalam lembaga rehabilitasi pada proses peradilan berdasarkan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai tahap pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku.
Artinya, tidak tepat apabila suatu lembaga rehabilitasi dianggap memiliki kewenangan untuk menyatakan perkara pidana selesai hanya karena seseorang telah diterima atau menjalani program pemulihan.
HASIL URINE POSITIF BUKAN OTOMATIS BUKTI SESEORANG PENGEDAR
Hal lain yang sering menimbulkan kesalahpahaman adalah hasil pemeriksaan urine dan barang bukti. Keduanya memiliki fungsi berbeda dan tidak boleh dipertukarkan.
Hasil urine dapat membantu mengidentifikasi kemungkinan adanya zat tertentu dalam tubuh seseorang. Namun, hasil positif tidak otomatis membuktikan bahwa orang tersebut merupakan pengedar. Sebaliknya, hasil negatif juga tidak otomatis membuktikan bahwa seseorang tidak pernah menggunakan narkotika.
Pemeriksaan urine juga tidak sama dengan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti. Kandungan zat, klasifikasi, dan berat barang bukti harus diidentifikasi melalui pemeriksaan laboratorium yang sesuai.
Dalam perkara narkotika sintetis atau yang dikenal masyarakat sebagai sinte, identifikasi kandungan zat aktif menjadi penting. Nama yang digunakan di lapangan belum tentu cukup untuk memastikan klasifikasi hukumnya. Pemeriksaan laboratorium dan pencocokan dengan daftar penggolongan narkotika yang berlaku diperlukan agar penanganan perkara tidak dibangun hanya berdasarkan dugaan.
BATAS BARANG BUKTI BUKAN JAMINAN OTOMATIS MENDAPATKAN REHABILITASI
Masyarakat juga perlu memahami SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
Pedoman tersebut memuat acuan jumlah pemakaian satu hari untuk sejumlah jenis narkotika serta kriteria lain yang harus diperhatikan dalam penempatan rehabilitasi. Di antaranya kondisi ketika tertangkap tangan, hasil pemeriksaan laboratorium, keterangan medis, serta tidak adanya bukti keterlibatan dalam peredaran gelap narkotika.
Namun, jumlah barang bukti di bawah batas acuan bukan tiket otomatis untuk mendapatkan rehabilitasi. Sebaliknya, jumlah yang melebihi acuan juga tidak otomatis membuktikan seseorang sebagai pengedar. Fakta perkara, hasil pemeriksaan, peran orang yang diperiksa, kondisi ketergantungan, serta unsur tindak pidana tetap harus dinilai secara menyeluruh.
SEMA tersebut merupakan pedoman peradilan, bukan izin untuk memiliki narkotika dan bukan pengganti proses pembuktian. Karena itu, masyarakat jangan sampai hanya berpegang pada angka tanpa memahami keseluruhan persyaratan dan konteks hukumnya.
SIAPA YANG BERWENANG MENANDATANGANI DOKUMEN?
Pertanyaan berikutnya yang tidak kalah penting adalah siapa sebenarnya yang berhak menandatangani dokumen dalam proses rehabilitasi? Jawabannya tidak bisa disamaratakan. Harus dilihat terlebih dahulu jenis dokumen, tujuan penandatanganan, kapasitas orang yang menandatangani, serta ketentuan yang berlaku pada fasilitas pelayanan tersebut.
Pasien yang cakap memberikan persetujuan pada prinsipnya berhak memberikan persetujuan atas tindakan pelayanan kesehatan setelah menerima penjelasan. Apabila pasien tidak cakap, persetujuan dapat diberikan oleh pihak yang secara hukum berwenang mewakilinya. Sementara itu, tenaga medis atau petugas pemeriksa bertanggung jawab atas dokumen yang berkaitan dengan pemeriksaan dan tindakan dalam lingkup kewenangannya.
Dengan demikian, tidak tepat apabila semua dokumen diserahkan untuk ditandatangani oleh satu orang tanpa menjelaskan kapasitas dan dasar kewenangannya. Identitas seseorang yang tercantum dalam formulir juga tidak otomatis menjadikannya pihak yang berhak mengambil keputusan atau mewakili pasien dalam seluruh proses.
PENDAMPING BUKAN OTOMATIS WAKIL KELUARGA: SIAPA YANG BERHAK MENANDATANGANI DOKUMEN?
Ada satu hal yang perlu dipahami masyarakat dalam proses rehabilitasi, yakni membedakan antara seseorang yang sekadar mendampingi dengan pihak yang secara sah diberi kuasa untuk mewakili keluarga atau orang tua. Kehadiran seseorang di lokasi pelayanan tidak serta-merta memberinya kewenangan untuk bertindak atas nama keluarga, apalagi menandatangani dokumen administrasi yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang tua, keluarga yang berwenang, atau pihak yang secara sah menerima kuasa.
Pendamping yang bukan kuasa hukum pada dasarnya bertugas membantu proses pendampingan, memfasilitasi komunikasi, mengantar, memberikan informasi, serta membantu koordinasi antara keluarga dengan pihak penyelenggara layanan. Namun, fungsi tersebut tidak otomatis menjadikannya wakil keluarga yang berhak mengambil keputusan atau membubuhkan tanda tangan atas nama orang tua dan keluarga.
Mendampingi tidak sama dengan mewakili. Mengantar bukan berarti memperoleh kuasa. Apabila dokumen administrasi meminta tanda tangan orang tua, wali, atau anggota keluarga yang berwenang, penandatanganannya harus dilakukan oleh pihak yang memang memiliki kedudukan dan kewenangan tersebut. Pendamping biasa tidak seharusnya mengambil alih posisi itu hanya karena hadir atau membantu mengurus proses.
Hal berbeda berlaku apabila seseorang hadir sebagai kuasa hukum dari kantor hukum yang secara sah menerima kuasa dari pihak keluarga. Dalam kondisi tersebut, kewenangan perwakilannya harus dapat dibuktikan melalui surat kuasa yang jelas, termasuk identitas pemberi dan penerima kuasa serta ruang lingkup tindakan yang dikuasakan. Kuasa hukum dapat bertindak dalam batas yang diberikan oleh surat kuasa dan ketentuan hukum, bukan semata-mata berdasarkan pengakuan atau kedekatan dengan keluarga.
Meski demikian, surat kuasa tetap harus dibaca sesuai ruang lingkupnya. Kuasa untuk mendampingi atau mengurus administrasi tidak otomatis memberikan kewenangan menggantikan persetujuan pribadi pasien atas tindakan medis yang menurut hukum harus diberikan oleh pasien atau wakil sahnya.
Karena itu, pihak penyelenggara layanan juga perlu memastikan kapasitas setiap orang yang hadir. Apakah ia hanya pendamping, anggota keluarga, atau kuasa hukum yang membawa surat kuasa? Perbedaan status tersebut bukan persoalan sepele karena berkaitan dengan keabsahan tindakan perwakilan dan pertanggungjawaban administrasi.
Keluarga berhak mengetahui siapa yang menandatangani dokumen, atas nama siapa tanda tangan diberikan, serta apa dasar kewenangannya. Jangan sampai urusan yang seharusnya dilakukan oleh orang tua atau keluarga yang berhak justru diambil alih oleh seseorang yang hanya bertugas mendampingi, tanpa kejelasan mandat dan dasar perwakilan.
Prinsipnya sederhana: pendamping menjalankan fungsi pendampingan, sedangkan perwakilan harus memiliki dasar kewenangan. Jika seseorang mengaku mewakili keluarga, patut ditanyakan dasar kuasanya. Tanpa kewenangan yang sah, pendamping tidak seharusnya menggantikan tanda tangan dan tanggung jawab pihak yang sebenarnya berhak.
LEGALITAS LEMBAGA REHABILITASI JUGA HARUS DIPERIKSA
Seseorang yang membutuhkan pemulihan tidak boleh asal ditempatkan di sembarang tempat. Lembaga yang menyelenggarakan rehabilitasi harus memiliki legalitas dan memenuhi ketentuan sesuai jenis layanan yang diberikan.
Masyarakat patut mengetahui siapa badan penyelenggaranya, apakah izin operasionalnya masih berlaku, apakah lembaga tersebut merupakan IPWL apabila mengaku menjalankan fungsi wajib lapor, serta apakah tersedia tenaga profesional dan sarana yang sesuai dengan standar pelayanan.
Hal lain yang perlu diperiksa adalah keberadaan prosedur operasional, rencana perawatan, pencatatan perkembangan pasien, mekanisme rujukan, dan sistem pengaduan. Apabila lembaga tidak dapat menjelaskan legalitas, tenaga profesional, metode layanan, atau dasar penempatan pasien, kondisi tersebut patut dimintakan klarifikasi.
Namun, ketidaktertiban administrasi tidak otomatis membuktikan adanya tindak pidana. Setiap dugaan penyimpangan harus diperiksa berdasarkan dokumen, fakta, dan keterangan pihak yang berwenang.
HAK PASIEN TIDAK BOLEH HILANG HANYA KARENA SEDANG DIREHABILITASI
Rehabilitasi bukan tempat untuk melakukan penghukuman secara sewenang-wenang. Orang yang menjalani program pemulihan tetap memiliki hak memperoleh pelayanan yang layak, penjelasan mengenai kondisi dan rencana perawatan, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta kerahasiaan informasi medis sesuai ketentuan hukum.
Pasien juga berhak mengetahui metode terapi, memperoleh informasi mengenai biaya, menyampaikan keluhan, serta mendapatkan akses keluarga sesuai tata tertib dan ketentuan yang berlaku.
Pembatasan tertentu dalam program rawat inap harus memiliki dasar yang sah, proporsional, dan sesuai jenis layanan serta status hukum pasien. Tata tertib lembaga tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak dasar seseorang.
Rekam medis dan informasi kesehatan juga harus dijaga kerahasiaannya. Keluarga dapat berperan memberikan dukungan, tetapi akses terhadap informasi medis tetap harus memperhatikan persetujuan pasien dan ketentuan hukum yang berlaku.
BIAYA REHABILITASI HARUS TERBUKA, BUKAN MENJADI BEBAN TANPA PENJELASAN
Persoalan biaya sering menjadi pertanyaan keluarga. Karena itu, perlu dibedakan antara biaya asesmen terpadu, biaya pelayanan kesehatan, dan biaya program rehabilitasi.
Dalam standar pelayanan asesmen terpadu BNN yang menjadi bahan kajian, pelayanan asesmen tersebut tercantum tidak dipungut biaya. Namun, ketentuan itu tidak berarti seluruh biaya pengobatan atau rehabilitasi di setiap fasilitas otomatis gratis.
Biaya rehabilitasi bergantung pada jenis layanan, fasilitas, program pembiayaan, kepesertaan, dan ketentuan yang berlaku. PP Nomor 25 Tahun 2011 juga mengatur tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah terkait pembiayaan bagi pecandu yang tidak mampu sesuai ketentuan.
Apabila terdapat pembayaran, keluarga patut meminta rincian biaya, dasar tarif atau perjanjian pembiayaan, identitas penerima pembayaran, serta bukti pembayaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pembayaran tidak boleh menggantikan asesmen, rekomendasi, ataupun penetapan hukum. Jangan sampai muncul kesan bahwa semakin besar uang yang dibayarkan, semakin mudah seseorang memperoleh status rehabilitasi atau menyelesaikan perkara.
Jika terdapat pihak yang mengaku dapat mengatur hasil asesmen, menjamin seseorang bebas dari perkara, atau menghentikan proses hukum dengan imbalan tertentu, informasi tersebut patut diperiksa secara serius berdasarkan bukti dan kewenangan pihak yang bersangkutan.
REHABILITASI BUKAN JAMINAN PERKARA PIDANA BERHENTI
Surat rekomendasi TAT, hasil asesmen medis, berita acara asesmen terpadu, dan putusan atau penetapan pengadilan merupakan dokumen yang memiliki fungsi berbeda.
Hasil asesmen medis menjelaskan kondisi kesehatan dan kebutuhan perawatan. Berita acara asesmen terpadu mendokumentasikan hasil pemeriksaan medis dan hukum. Surat rekomendasi TAT memberikan rekomendasi mengenai peran, penempatan, jenis, dan jangka waktu rehabilitasi. Sementara itu, putusan atau penetapan pengadilan merupakan produk kewenangan hakim.
Karena itu, surat rekomendasi TAT bukan putusan bebas, bukan surat penghentian penyidikan, bukan surat penghentian penuntutan, dan bukan jaminan seseorang tidak akan dijatuhi pidana.
Seseorang dapat menjalani rehabilitasi sambil tetap menghadapi proses penyidikan, penuntutan, atau persidangan sepanjang penempatannya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum. Inilah alasan mengapa masyarakat harus memahami perbedaan antara rehabilitasi sebagai pelayanan kesehatan, penempatan rehabilitasi dalam proses peradilan, dan rehabilitasi sebagai bagian dari putusan atau penetapan pengadilan.
PENGAWASAN TIDAK BOLEH BERHENTI PADA LENGKAPNYA BERKAS
Apabila terdapat dugaan ketidaksesuaian prosedur, penjelasan harus diminta kepada pihak yang memiliki kewenangan. Penyidik dapat dimintai klarifikasi mengenai dasar penangkapan, penyitaan, pemeriksaan, dan pengajuan asesmen. Sekretariat TAT dapat dimintai penjelasan mengenai penerimaan berkas dan penerbitan rekomendasi. Tim medis dan tim hukum dapat dimintai keterangan sesuai kewenangan masing-masing.
Kejaksaan, pengadilan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, maupun BNN juga memiliki lingkup tugas dan pengawasan masing-masing sesuai ketentuan kelembagaan. Tidak tepat apabila seluruh tanggung jawab dibebankan kepada satu pihak, sementara pihak lain yang memiliki kewenangan justru tidak dimintai penjelasan.
Dokumen yang patut diperiksa antara lain dasar penanganan perkara, hasil pemeriksaan laboratorium, permohonan asesmen terpadu, dokumen pemeriksaan medis dan hukum, berita acara pembahasan kasus, surat rekomendasi TAT, dasar penempatan, legalitas lembaga, rencana perawatan, serta dokumen pembiayaan.
Tentu, tidak semua dokumen dapat diminta oleh sembarang orang. Akses harus memperhatikan kedudukan hukum, persetujuan pihak yang bersangkutan, kerahasiaan medis, dan ketentuan hukum acara. Namun, pembatasan akses tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari penjelasan mengenai prosedur dan kewenangan yang memang wajib dipertanggungjawabkan.
KELUARGA BERHAK MENDAPAT PENJELASAN, BUKAN DIBEBANI KETIDAKPASTIAN
Dari sudut pandang kontrol sosial, Buyung E., aktivis di Kabupaten Tangerang yang berkaitan dengan YLPK PERARI, menilai bahwa pemahaman masyarakat mengenai prosedur rehabilitasi perlu terus diperkuat. Keluarga yang datang mencari pertolongan seharusnya memperoleh pelayanan yang jelas, manusiawi, dan tidak membingungkan.
“Jangan sampai keluarga yang sedang berusaha menyelamatkan anggota keluarganya justru dibuat bingung oleh prosedur yang tidak dijelaskan secara terang. Rehabilitasi harus mengutamakan pemulihan, kepastian pelayanan, dan perlindungan hak pasien. Setiap pihak harus bekerja sesuai kewenangannya,” demikian rumusan pernyataan yang perlu dikonfirmasi dan disetujui terlebih dahulu oleh yang bersangkutan sebelum dimuat sebagai kutipan langsung.
Pers sebagai bagian dari kontrol sosial juga memiliki tanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat. Pasal 3 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menempatkan pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Fungsi tersebut bukan untuk menghakimi fasilitas atau petugas, melainkan memastikan pelayanan berjalan transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, pertanyaan publik yang patut dijawab bukan untuk mencari kesalahan seseorang, melainkan memastikan prosedur berjalan sebagaimana mestinya: apakah jalur rehabilitasinya sudah jelas? Apakah asesmen dilakukan oleh pihak yang berwenang? Apakah pemeriksaan medis benar-benar dilaksanakan? Apakah pasien memperoleh penjelasan sebelum memberikan persetujuan? Apakah hasil laboratorium dan barang bukti diperiksa secara tepat? Apakah rekomendasi TAT ditindaklanjuti oleh pejabat yang berwenang? Apakah lembaga rehabilitasi memiliki legalitas? Apakah biaya dijelaskan secara terbuka? Dan apakah pendamping tetap menjalankan fungsi pendampingan tanpa mengambil alih kewenangan perwakilan keluarga?
Hingga berita ini diturunkan, apabila pihak-pihak terkait belum memberikan tanggapan atas pertanyaan yang telah disampaikan, redaksi tetap membuka ruang bagi hak jawab, klarifikasi, maupun penjelasan dari pihak yang berkepentingan demi menjaga keberimbangan informasi sesuai Kode Etik Jurnalistik.
Pada akhirnya, rehabilitasi narkotika tidak boleh berhenti pada lengkapnya berkas dan banyaknya tanda tangan. Yang lebih penting adalah apakah pasien benar-benar memperoleh pemeriksaan, penanganan, perlindungan, serta kesempatan untuk pulih. Sebab keluarga datang bukan untuk mencari tambahan beban, melainkan untuk mendapatkan pertolongan.
Jika rehabilitasi dimaksudkan untuk memulihkan manusia, maka seluruh prosesnya harus dijalankan secara manusiawi, transparan, dan sesuai kewenangan. Jangan sampai niat keluarga mencari pertolongan justru dibayangi ketidakjelasan tentang siapa yang berhak bertindak, siapa yang bertanggung jawab, dan ke mana masyarakat harus meminta keadilan ketika prosedur tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Mantv7.com — Bukan Sekadar Memberitakan, tetapi Mengedukasi, Mengawal Kebenaran, dan Menyuarakan Kepentingan Publik.











