Mantv7.com | TANGERANG — Penangkapan tiga orang di Perumahan Permata Balaraja pada 28 Oktober 2026 menyisakan sejumlah pertanyaan serius. Tidak adanya pemeriksaan kesehatan di Polsek, proses rehabilitasi yang berlangsung hanya beberapa hari, hingga informasi pembayaran administrasi Rp10 juta per orang kini menjadi sorotan. Publik membutuhkan penjelasan yang terang, bukan sekadar keterangan bahwa prosedur telah dijalankan.
Pada 6 November 2026, Mantv7.com bersama YLPK PERARI Kabupaten Tangerang mendatangi Polsek Kronjo untuk meminta konfirmasi dan klarifikasi. Pertemuan sebelumnya sempat diundur karena Kapolsek memiliki kegiatan di Polres. Pada jadwal berikutnya, Kapolsek kembali berhalangan hadir dan mengutus perwakilan untuk menerima tim media dan YLPK PERARI. Namun, pertanyaan mengenai penanganan perkara ini tetap membutuhkan jawaban yang menyeluruh.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Polsek Kronjo mengakui bahwa tiga orang itu ditangkap oleh anggota Polsek Kronjo. Keterangan ini sekaligus memperjelas perbedaan dengan informasi awal yang diterima redaksi, yang sebelumnya menyebut keterlibatan Polresta Tangerang. Meski demikian, dasar tindakan, identitas petugas, administrasi penangkapan, serta tahapan pemeriksaan masih perlu diterangkan secara terperinci.
Perbedaan keterangan juga muncul mengenai barang bukti. Informasi awal yang diterima redaksi menyebut jumlah sekitar satu kilogram sinte, sedangkan pihak Polsek menyatakan barang bukti yang diamankan hanya satu paket klip plastik. Perbedaan ini tidak boleh dianggap sepele. Jenis zat, berat bersih, hasil pemeriksaan laboratorium, dan berita acara penyitaan perlu menjadi rujukan agar tidak muncul simpang siur informasi.

Sorotan berikutnya tertuju pada informasi administrasi Rp10 juta per orang yang dikaitkan dengan keluarnya pihak yang diamankan. Ketika dikonfirmasi, perwakilan Polsek menyatakan tidak mengetahui dan tidak membenarkan informasi tersebut. Menurut penjelasannya, proses telah melalui Tim Asesmen Terpadu (TAT), kemudian resume diteruskan kepada yayasan rehabilitasi. Keterangan kepolisian tersebut dicatat redaksi, tetapi informasi mengenai biaya tetap perlu diklarifikasi langsung kepada pihak yang mengetahui proses administrasi. Siapa yang meminta, siapa yang menerima, apa dasar pembayarannya, dan apakah terdapat bukti transaksi? Semua pertanyaan itu harus dijawab dengan data, bukan dugaan.
Hal yang cukup penting adalah pengakuan perwakilan Polsek bahwa tidak ada pemeriksaan kesehatan di Polsek ketika permohonan rehabilitasi diproses. Proses selanjutnya disebut ditangani oleh yayasan. Kondisi tersebut tidak otomatis membuktikan bahwa pemeriksaan medis sama sekali tidak dilakukan. Namun, publik berhak mengetahui di mana pemeriksaan berlangsung, siapa tenaga medis yang bertanggung jawab, dan apakah terdapat hasil pemeriksaan tertulis sebelum seseorang menjalani rehabilitasi.
Perwakilan Polsek juga menyampaikan bahwa permohonan rehabilitasi dari keluarga tidak melalui pendamping. Situasi ini memunculkan pertanyaan mengenai pemahaman keluarga terhadap prosedur, tahapan asesmen, rekomendasi, hingga keputusan yang menjadi dasar seseorang menjalani rehabilitasi. Rehabilitasi bukan sekadar perpindahan seseorang dari kantor kepolisian ke yayasan. Setiap tahapan harus memiliki dasar, mekanisme, dan pertanggungjawaban yang jelas.
Ketika diminta menjelaskan lebih jauh mengenai proses rehabilitasi, pihak Polsek mengarahkan media untuk melakukan konfirmasi kepada yayasan. Konfirmasi kepada yayasan memang diperlukan untuk mengetahui layanan dan pelaksanaan rehabilitasi. Namun, hal itu tidak menggantikan kewajiban kepolisian menjelaskan tindakan penangkapan, barang bukti, pemeriksaan, proses TAT, dan status perkara. Transparansi bukan ruang untuk saling melempar tanggung jawab.
Menurut keterangan perwakilan Polsek, ketiga orang tersebut berada selama dua hari di Polsek Kronjo, kemudian menjalani rehabilitasi selama dua hari di yayasan, sebelum akhirnya keluar. Rangkaian waktu ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apa dasar mereka keluar? Bagaimana status penanganan perkara setelah proses tersebut? Apakah terdapat dokumen keputusan dan rekomendasi yang menjadi landasan? Publik membutuhkan jawaban yang dapat diperiksa, bukan sekadar penjelasan lisan.
Di tengah rangkaian keterangan tersebut, muncul pertanyaan kontrol sosial yang tidak boleh langsung dianggap sebagai kesimpulan: apakah ini murni mekanisme rehabilitasi yang sah, atau justru membuka ruang kecurigaan publik terhadap kemungkinan pola halus tangkap lepas? Pertanyaan ini bukan vonis terhadap pihak mana pun. Justru karena menyangkut kepastian hukum dan kehormatan institusi, seluruh tahapan harus dapat dijelaskan melalui dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
Secara hukum, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika. Sementara itu, Pasal 127 mengatur penyalah guna narkotika bagi diri sendiri. Penerapannya harus mempertimbangkan fakta perkara, hasil asesmen, dan ketentuan hukum yang berlaku. Proses rehabilitasi juga tidak otomatis menutup pemeriksaan terhadap kemungkinan tindak pidana lain. Dalam konteks ini, fungsi pers sebagai kontrol sosial sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjadi penting untuk memastikan kepentingan publik tetap terlindungi.

Buyung E., aktivis yang tergabung dalam YLPK PERARI Kabupaten Tangerang, menekankan pentingnya keterbukaan dan tanggung jawab dalam setiap proses penegakan hukum. “Jangan minta masyarakat percaya hanya karena proses disebut berjalan. Jelaskan dasar, buka dokumen yang dapat diakses, dan jawab pertanyaan publik. Pengawasan bukan menghakimi, tetapi memastikan kewenangan bertanggung jawab.”
Hingga berita ini diturunkan, sejumlah pertanyaan penting belum memperoleh penjelasan menyeluruh, terutama mengenai perbedaan informasi barang bukti, tahapan pemeriksaan kesehatan, dasar proses rehabilitasi, status akhir perkara, serta informasi administrasi Rp10 juta per orang. Redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi Polsek Kronjo, yayasan rehabilitasi, keluarga, maupun pihak terkait untuk menyampaikan hak jawab, klarifikasi, dan koreksi sesuai Kode Etik Jurnalistik. Jangan mudah menuduh, tetapi jangan pula takut mempertanyakan proses yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Sebab, kepercayaan publik tidak dibangun dengan meminta masyarakat diam, melainkan dengan keberanian membuka fakta dan mempertanggungjawabkan setiap kewenangan.
(RED)











