BeritaKabupatenPemerintahan

Jangan Hanya Bangga dengan Acara, Bupati: Evaluasi Disnaker, Buka Peluang Kerja, dan Buktikan Anggaran Berpihak kepada Rakyat

99
×

Jangan Hanya Bangga dengan Acara, Bupati: Evaluasi Disnaker, Buka Peluang Kerja, dan Buktikan Anggaran Berpihak kepada Rakyat

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi gambar yang memperlihatkan topik narasi rilisan berita, penuh dengan rasa kemaslahatan masyarakat demi menegakkan keadilan. (Foto: Mantv7.com)

Mantv7.com | TANGERANG — Ada yang patut dipertanyakan dari arah kebijakan ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang. Anggaran miliaran rupiah tersedia, industri membutuhkan tenaga kerja, lulusan sekolah terus memasuki pasar kerja, sementara masyarakat membutuhkan kesempatan memperoleh penghasilan. Namun, mengapa potensi yang tersedia belum sepenuhnya dipertemukan melalui pola kolaborasi yang lebih luas dan inovatif?

Persoalan pengangguran tidak cukup dijawab hanya dengan menyelenggarakan pelatihan rutin. Setiap tahun, lulusan SMA, SMK, MA, dan sederajat kembali menyelesaikan pendidikan dan memasuki dunia kerja. Mereka membutuhkan keterampilan yang sesuai dengan perkembangan industri. Jika pola pelatihan tidak berkembang mengikuti kebutuhan pasar kerja, kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan perusahaan berpotensi terus terjadi.

Berdasarkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Disnaker Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026, terdapat sejumlah paket belanja yang berkaitan dengan pelatihan, instruktur, transportasi peserta, sarana, pelayanan pasar kerja, hingga hubungan industrial. Artinya, pemerintah telah menyiapkan sumber daya anggaran. Namun, apakah perencanaan tersebut sudah benar-benar menjawab kebutuhan pencari kerja dan perkembangan kompetensi yang dibutuhkan dunia industri?

Beberapa nilai anggaran yang patut dicermati antara lain honorarium instruktur PBM/PBK sebesar Rp979,4 juta, transportasi peserta Rp621,6 juta, honorarium Dewan Pengupahan Rp432 juta, anggota LKS Tripartit Rp252 juta, serta pelayanan umum kantor Rp1,97 miliar. Angka tersebut merupakan nilai pagu dalam perencanaan pengadaan, bukan bukti realisasi maupun penyimpangan. Namun, karena menyangkut uang publik, masyarakat berhak mengetahui sasaran, keluaran, manfaat, dan hasil dari setiap program yang direncanakan.

Ilustrasi gambar yang memperlihatkan topik narasi rilisan berita, penuh dengan rasa kemaslahatan masyarakat demi menegakkan keadilan. (Foto: Mantv7.com)

Anggaran miliaran rupiah bukan angka kecil. Pertanyaannya, berapa peserta pelatihan yang benar-benar memperoleh pekerjaan? Berapa yang mendapatkan sertifikat kompetensi, diterima perusahaan, atau mampu meningkatkan keterampilannya? Berapa perusahaan yang terlibat dalam penyusunan materi dan pelaksanaan pelatihan? Jangan sampai kegiatan selesai, laporan tersusun, dan anggaran terserap, tetapi pencari kerja tetap kesulitan memenuhi kualifikasi yang diminta perusahaan.

Sebenarnya, Kabupaten Tangerang memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan lebih luas. Selain BLK dan lembaga pelatihan, terdapat banyak pelaku usaha lokal yang bergerak di bidang keterampilan teknis dan pekerjaan industri. Di antaranya usaha pengelasan atau welding, fabrikasi, bubut, press machine, machining, mekanikal, perakitan, perbaikan mesin, hingga bidang keterampilan teknis lainnya. Mereka memiliki pengalaman praktik dan penguasaan pekerjaan yang dapat menjadi sumber pengetahuan untuk memperkuat materi pelatihan tenaga kerja.

Di sinilah gagasan kolaborasi seharusnya dibangun. Disnaker tidak harus bekerja sendiri dan tidak seharusnya hanya mengandalkan pola pelatihan yang berlangsung di BLK. Pemerintah dapat merangkul pelaku usaha lokal, praktisi, tenaga ahli, instruktur, lembaga pelatihan, dan perusahaan industri untuk duduk bersama membahas kebutuhan kompetensi yang benar-benar diperlukan di lapangan.

Disnaker harus menjadi wadah pemersatu dan penggerak kerja sama tersebut. Industri menyampaikan kebutuhan jenis pekerjaan, standar keterampilan, perkembangan teknologi, serta kualifikasi tenaga kerja. Pelaku usaha lokal dan praktisi memberikan masukan berdasarkan pengalaman pekerjaan nyata. BLK dan lembaga pelatihan menjadi bagian dari pengembangan materi, fasilitas praktik, dan peningkatan kompetensi. Dengan demikian, materi pelatihan dapat diperbarui, diperkaya, dan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.

Sebagai contoh, ketika industri membutuhkan tenaga pengelasan, fabrikasi, pengoperasian mesin, pengerjaan komponen, atau perawatan peralatan produksi, materi pelatihan harus mengikuti standar pekerjaan tersebut. Praktisi dan pelaku usaha yang menguasai bidangnya dapat dilibatkan sebagai narasumber, instruktur praktisi, pendamping praktik, maupun mitra pembelajaran sesuai kompetensi dan persyaratan yang berlaku. Jangan sampai pencari kerja hanya mendapatkan materi pelatihan yang berulang, sementara kebutuhan keterampilan industri terus berkembang.

Pola ini juga dapat membuka kesempatan praktik yang lebih beragam, tidak hanya bergantung pada fasilitas BLK. Peserta bisa mendapatkan pengalaman langsung dari praktisi dan lingkungan kerja yang relevan. Selanjutnya, perusahaan dapat dilibatkan dalam asesmen kompetensi, sertifikasi melalui lembaga berwenang, pemagangan, hingga proses rekrutmen. Hasil akhirnya bukan sekadar peserta selesai mengikuti pelatihan, melainkan memiliki keterampilan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Di sinilah kreativitas Kepala Disnaker patut dipertanyakan dan diuji melalui terobosan nyata. Pejabat publik tidak cukup hanya menjalankan daftar kegiatan, menyelenggarakan pelatihan, dan menyelesaikan urusan administratif. Dibutuhkan keberanian mempertemukan berbagai sumber keahlian, memperluas jaringan kemitraan, memperbarui materi pelatihan, serta membangun sistem yang mampu menjawab kebutuhan industri. Jika anggaran tersedia dan potensi keahlian daerah begitu beragam, mengapa pola kolaborasi tersebut belum dijadikan kekuatan utama?

Kritik juga tertuju kepada Bupati Tangerang sebagai pimpinan tertinggi pemerintahan daerah. Kegiatan seremonial, penghargaan, peresmian, dan berbagai agenda pemerintahan tentu memiliki tempat tersendiri. Namun, jangan sampai kesibukan menghadiri acara dan selebrasi justru mengaburkan tanggung jawab yang lebih mendasar, yakni memastikan setiap OPD bekerja inovatif, produktif, dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Bupati bukan hanya dituntut hadir dalam panggung acara, tetapi juga harus hadir dalam pembinaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja jajarannya.

Jangan sampai panggung seremonial semakin ramai, sementara ruang inovasi dan penyelesaian persoalan pengangguran justru sepi. Kepala OPD harus ditagih hasil kerjanya, bukan hanya laporan kegiatan dan dokumentasi serapan anggaran. Bupati perlu memastikan Disnaker memiliki target yang jelas, strategi yang terukur, serta keberanian membangun kerja sama lintas sektor untuk menghadapi pertambahan angkatan kerja setiap tahunnya.

Persoalan pengadaan juga perlu mendapatkan penjelasan. Dua paket jasa tenaga ahli aplikasi pasar kerja online yang masing-masing bernilai Rp68 juta patut dicermati dari sisi ruang lingkup pekerjaan, keluaran sistem, fungsi masing-masing paket, jumlah lowongan terverifikasi, serta manfaatnya bagi pencari kerja. Keduanya belum tentu tumpang tindih. Namun, publik berhak mengetahui bagaimana sistem tersebut akan membantu mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dan mengukur keberhasilan penempatannya.

Bukan berarti pemerintah harus menghentikan pengadaan sarana, jasa tenaga ahli, atau kegiatan pelatihan. Semua itu bisa dibutuhkan apabila memiliki dasar kebutuhan dan manfaat yang terukur. Namun, pemerintah perlu memastikan fasilitas BLK, keahlian praktisi, pengalaman pelaku usaha lokal, dan kebutuhan perusahaan dapat saling melengkapi. Efisiensi bukan hanya soal menghemat belanja, tetapi juga tentang kecerdasan memanfaatkan seluruh potensi yang sudah tersedia.

Secara regulasi, UU Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 mengatur peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan. Perpres Nomor 68 Tahun 2022 menekankan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi agar selaras dengan kebutuhan dunia kerja. Sementara UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan landasan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi sesuai ketentuan. Karena itu, sasaran, pelaksanaan, penerima manfaat, kemitraan, dan evaluasi program patut dijelaskan secara transparan.

Rian Hidayat., aktivis Kabupaten Tangerang dari YLPK PERARI, menyampaikan pandangannya: “Jangan sampai anggaran sibuk bergerak, tetapi kesempatan kerja warga tetap diam. Disnaker harus berani menyatukan industri, BLK, praktisi, dan pelaku usaha lokal untuk memperkuat materi serta keterampilan tenaga kerja. Jangan hanya mengulang pola pelatihan yang sama, sementara kebutuhan industri terus berkembang. Ukuran keberhasilan bukan berapa banyak kegiatan dilaksanakan, tetapi berapa banyak masyarakat yang benar-benar memiliki kompetensi dan mendapatkan kesempatan kerja.”

Sejumlah pertanyaan publik masih membutuhkan jawaban resmi. Apakah Disnaker sudah memetakan kebutuhan kompetensi masing-masing sektor industri? Apakah sudah tersedia program kolaborasi dengan pelaku usaha lokal dan praktisi untuk memperkaya materi pelatihan? Berapa perusahaan yang dilibatkan dalam penyusunan kurikulum dan penerimaan peserta magang? Bagaimana strategi menghadapi pertambahan pencari kerja dari lulusan SMA, SMK, MA, dan sederajat setiap tahunnya? Hingga berita ini disusun, pihak terkait belum memberikan tanggapan resmi atas pertanyaan tersebut. Redaksi membuka ruang konfirmasi, klarifikasi, Hak Jawab, dan Hak Koreksi demi keberimbangan informasi.

Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan pelatihan, tetapi keterampilan yang benar-benar dibutuhkan industri. Anggaran sudah direncanakan, BLK sudah tersedia, pelaku usaha dan praktisi memiliki pengalaman, perusahaan memiliki kebutuhan, dan setiap tahun generasi baru memasuki pasar kerja. Yang diperlukan adalah keberanian menyatukan seluruh potensi tersebut dalam satu sistem kolaborasi yang terarah. Bupati harus memastikan OPD bekerja, Kepala Disnaker harus membuktikan inovasinya. Jangan sampai setiap tahun jumlah lulusan terus bertambah, tetapi pola pelatihan tetap berjalan di tempat. Sebab, rakyat tidak membutuhkan sekadar kegiatan yang selesai dilaksanakan, melainkan kompetensi, kesempatan kerja, dan masa depan yang lebih baik.

(RED)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!
Enable Notifications OK No thanks