BeritaKabupatenPemerintahan

Kasus Dugaan Pelecehan Belum Tuntas, Belanja Satpol PP Rp3,99 Miliar Disorot, YLPK PERARI Desak Bupati Buka Transparansi

42
×

Kasus Dugaan Pelecehan Belum Tuntas, Belanja Satpol PP Rp3,99 Miliar Disorot, YLPK PERARI Desak Bupati Buka Transparansi

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi gambar yang memperlihatkan topik narasi rilisan berita, penuh dengan rasa kemaslahatan masyarakat demi menegakkan keadilan. (Foto: Mantv7.com)

Mantv7.com | TANGERANG — Ada dua persoalan yang kini patut dicermati masyarakat Kabupaten Tangerang. Laporan dugaan pelecehan di lingkungan Satpol PP yang belum tuntas, serta belanja publik bernilai miliaran rupiah yang membutuhkan penjelasan terbuka. Keduanya bukan berarti saling berkaitan, tetapi sama-sama menguji integritas, tanggung jawab, dan keseriusan pemerintah dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

Kepala BKPSDM Beni Rachmat, sebagaimana diberitakan, membenarkan adanya laporan dan menyebut proses penanganan masih berjalan. Pihak yang dilaporkan akan dimintai klarifikasi. Belum ada kesimpulan akhir, sehingga semua pihak harus tetap dihormati haknya. Namun, proses yang berjalan juga tidak boleh kehilangan kejelasan dan akuntabilitas.

Publik berhak mengetahui bagaimana laporan ditangani, sejauh mana pemeriksaan berjalan, serta bagaimana perlindungan terhadap pelapor diberikan. UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS mengatur penanganan dan pelindungan korban. Di saat yang sama, pihak terlapor berhak memperoleh proses yang objektif dan kesempatan menyampaikan klarifikasi. Adil bukan berarti membiarkan persoalan tanpa kepastian.

Sorotan berikutnya datang dari data SiRUP LKPP 2026 yang diperbarui pada 13 November. Tercatat enam paket kendaraan Satpol PP dengan total pagu Rp1.206.651.500. Paket tersebut meliputi pemeliharaan kendaraan dinas, kendaraan penumpang, angkutan barang, roda dua, serta pajak dan perizinan. Perlu ditegaskan, pagu merupakan batas rencana anggaran, bukan bukti bahwa seluruh dana telah dibelanjakan.

Rinciannya mencakup pemeliharaan kendaraan penumpang Rp488.907.924, kendaraan dinas perorangan Rp300.159.000 dan Rp158.185.980, pajak serta perizinan Rp97.705.700, kendaraan angkutan barang Rp82.802.988, dan kendaraan roda dua Rp78.889.908. Angka-angka ini bukan vonis penyimpangan, tetapi cukup menjadi alasan bagi publik untuk meminta penjelasan berbasis dokumen.

Belum berhenti di situ, enam paket konsumsi rapat, koordinasi, pelatihan, dan fasilitasi tamu memiliki total pagu Rp2.785.006.000. Jika digabung dengan enam paket kendaraan, nilainya mencapai Rp3.991.657.500 atau hampir Rp4 miliar. Ini hanya total 12 paket yang tercantum dalam bahan data, bukan keseluruhan anggaran Satpol PP maupun realisasi belanja. Namun, nilainya terlalu besar untuk dibiarkan tanpa penjelasan yang terang.

Beberapa media juga menyoroti paket sewa kendaraan senilai Rp191.999.994. Jika dibagi 12 bulan, nilainya setara sekitar Rp16 juta per bulan sebagai ilustrasi, bukan kepastian masa kontrak. Informasi yang beredar menyebut pengadaan melalui E-Katalog Versi 6.0. Jumlah kendaraan, jenis, spesifikasi, masa sewa, pengguna, serta alasan kebutuhan harus dijelaskan agar tidak menyisakan tanda tanya.

Pertanyaan publik pun semakin mendasar: berapa kendaraan milik pemerintah yang masih layak digunakan? Berapa yang rusak? Siapa pengguna kendaraan sewaan? Apakah terdapat potensi tumpang tindih antara penyewaan dan pemeliharaan? Keterbukaan KAK, spesifikasi, riwayat servis, daftar armada, dan dokumen penerimaan menjadi penting agar kebutuhan belanja dapat diuji secara rasional.

UU Nomor 14 Tahun 2008 menjamin hak masyarakat memperoleh informasi publik sesuai ketentuan. Sementara itu, PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 mengatur pengelolaan keuangan daerah yang harus tertib, efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Artinya, informasi penggunaan uang rakyat bukan sesuatu yang seharusnya ditutup dari pengawasan masyarakat.

Rian Hidayat, Wakil Ketua YLPK PERARI DPC Kabupaten Tangerang, dalam draf pernyataan yang perlu dikonfirmasi sebelum dikutip, menegaskan: “Jangan rakyat terus diminta taat membayar pajak, sementara ketika bertanya tentang penggunaan uangnya sendiri justru tidak memperoleh penjelasan yang memadai. Anggaran miliaran rupiah bukan angka pajangan. Pemerintah harus mampu menjelaskan kebutuhan, jumlah unit, pengguna, proses pengadaan, sampai manfaat yang benar-benar diterima masyarakat.”

Rian juga menyampaikan kritik lebih tegas: “Jangan berlindung di balik prosedur administratif untuk menghindari pertanyaan publik. Jika pengadaan memang dibutuhkan, buktikan dengan data dan dokumen. Jika pemeliharaan memang mendesak, buka kondisi armadanya. Laporan yang sedang diproses harus ditangani objektif, sedangkan anggaran harus diawasi terbuka. Jabatan bukan tameng dari kontrol sosial.”

YLPK PERARI mendorong Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid memastikan evaluasi dan pengawasan berjalan, termasuk meminta penjelasan dari perangkat daerah serta Inspektorat. UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN menekankan prinsip akuntabilitas, profesionalitas, keterbukaan, dan etika. Kepemimpinan tidak cukup dinilai dari kegiatan seremonial atau pernyataan, tetapi juga dari keberanian memastikan persoalan ditangani dan uang rakyat dipertanggungjawabkan.

Hingga berita ini diturunkan, redaksi belum memperoleh keterangan resmi yang menjawab seluruh pertanyaan tersebut. Ruang hak jawab, klarifikasi, dan koreksi tetap terbuka bagi pihak-pihak terkait sesuai Kode Etik Jurnalistik. Mari mencerna persoalan ini bersama: jangan menghakimi sebelum ada bukti, tetapi jangan pula berhenti bertanya ketika menyangkut kepentingan publik.

Sebab, uang rakyat harus terang penggunaannya, dan keadilan harus nyata prosesnya.

(RED)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!
Enable Notifications OK No thanks