BeritaNasionalOpini & AnalisisPemerintahan

Satire AI Menampar Parlemen: DPR Punya 580 Kursi dan Anggaran 480 Miliar, Mengapa Rakyat Masih Harus Menagih Transparansi, Integritas, serta Kinerja Nyata?

60
×

Satire AI Menampar Parlemen: DPR Punya 580 Kursi dan Anggaran 480 Miliar, Mengapa Rakyat Masih Harus Menagih Transparansi, Integritas, serta Kinerja Nyata?

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi gambar yang memperlihatkan topik narasi rilisan berita, penuh dengan rasa kemaslahatan masyarakat demi menegakkan keadilan. (Foto: Mantv7.com)

Mantv7.com | JAKARTA – Sebuah video satire yang beredar di TikTok melontarkan pertanyaan provokatif: bagaimana jika 580 anggota DPR digantikan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI)? Pertanyaan itu terdengar seperti lelucon teknologi, tetapi menyimpan kritik serius terhadap kinerja, transparansi, dan pertanggungjawaban lembaga perwakilan rakyat.

Dalam ilustrasi tersebut, AI digambarkan mampu membaca puluhan rancangan undang-undang dalam semalam, membuka dokumen pembahasan, menolak suap, menyiarkan rapat secara langsung, hingga mengalihkan anggaran untuk kepentingan masyarakat. Gambaran itu bukan tawaran mengganti demokrasi dengan mesin, melainkan sindiran terhadap pekerjaan parlemen yang seharusnya dapat diukur melalui hasil nyata.

Sorotan semakin tajam ketika video tersebut mengangkat angka 580 kursi DPR dan anggaran yang disebut mencapai Rp480 miliar. Namun, angka anggaran itu tetap memerlukan penjelasan berdasarkan dokumen resmi: apakah mencakup gaji, tunjangan, operasional, perjalanan dinas, atau komponen belanja lainnya. Publik berhak mengetahui secara jelas ke mana uang negara dialokasikan dan apa hasil yang diperoleh masyarakat.

Sebab, anggaran negara bukan angka tanpa pemilik kepentingan. Setiap rupiah bersumber dari keuangan publik yang harus dikelola secara transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Besarnya anggaran semestinya berjalan seiring dengan kualitas legislasi, pengawasan pemerintah, serta keberpihakan terhadap kebutuhan rakyat.

Video itu juga menyindir kemungkinan pemanfaatan anggaran untuk membantu pembiayaan BPJS bagi ratusan ribu masyarakat. Gagasan tersebut menarik sebagai bahan diskusi, tetapi realisasinya tidak sesederhana memindahkan angka dalam anggaran. Diperlukan perhitungan fiskal, kategori kepesertaan, mekanisme pembiayaan, dan kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, persoalan integritas tidak dapat diselesaikan hanya dengan menghadirkan teknologi. Klaim mengenai ratusan anggota DPR maupun DPRD yang terseret perkara korupsi sejak 2004 harus dibaca berdasarkan data resmi, periode pencatatan, serta pembedaan antara jumlah orang dan jumlah perkara. Kritik terhadap korupsi harus berdiri di atas fakta, bukan sekadar angka yang menarik perhatian.

AI memang dapat membantu mengolah dokumen, merangkum aspirasi, membandingkan regulasi, dan membuka akses informasi. Namun, teknologi juga memiliki keterbatasan: algoritma dapat keliru, data dapat bias, dan keputusan tetap membutuhkan pengawasan manusia. Karena itu, AI bukan pengganti tanggung jawab moral maupun politik para wakil rakyat.

Secara konstitusional, DPR merupakan lembaga perwakilan yang keberadaannya diatur dalam UUD 1945, termasuk Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 20A. Artinya, persoalan utamanya bukan mengganti anggota parlemen dengan mesin, melainkan memastikan mandat konstitusional dijalankan secara sungguh-sungguh, terbuka, dan bertanggung jawab.

Keterbukaan juga bukan kemurahan hati lembaga kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi landasan penting bagi masyarakat untuk mengakses informasi publik sesuai ketentuan.

Rian Hidayat, aktivis YLPK PERARI Kabupaten Tangerang, menilai satire tersebut layak dibaca sebagai pengingat bahwa jabatan publik harus selalu disertai tanggung jawab. “Rakyat tidak meminta wakilnya menjadi mesin. Rakyat hanya ingin mereka bekerja sungguh-sungguh, terbuka, dan mampu mempertanggungjawabkan setiap keputusan serta penggunaan uang negara,” ujarnya.

Menurutnya, kontrol sosial tidak cukup berhenti pada komentar dan perdebatan di media sosial. Masyarakat perlu membandingkan dokumen anggaran dengan realisasi, menelaah hasil kebijakan, mengajukan permohonan informasi, serta menyampaikan pertanyaan secara terukur. Jika ditemukan indikasi penyimpangan, langkah berikutnya harus ditempuh melalui mekanisme pengaduan dan disertai bukti yang dapat diuji.

Pertanyaan publik sesungguhnya sederhana: apakah besarnya fasilitas dan anggaran telah sebanding dengan kualitas kerja yang dirasakan masyarakat? Apakah aspirasi warga benar-benar masuk dalam pembahasan kebijakan? Dan apakah setiap keputusan penting dapat dijelaskan secara terbuka? Pertanyaan tersebut bukan tuduhan terhadap seluruh anggota DPR, melainkan bagian dari hak masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan negara.

Redaksi Mantv7.com membuka ruang bagi DPR RI maupun pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi, data pembanding, dan penjelasan resmi atas angka serta substansi yang menjadi sorotan. Hak jawab dan koreksi akan dihormati demi menjaga keberimbangan informasi sesuai Kode Etik Jurnalistik.

Pada akhirnya, teknologi boleh berkembang, kursi parlemen boleh berjumlah ratusan, dan anggaran boleh mencapai miliaran. Namun, kepercayaan rakyat hanya dapat dijaga melalui integritas, keterbukaan, dan kerja nyata. Sebab, demokrasi tidak cukup hanya memiliki wakil; demokrasi membutuhkan wakil yang bersedia diawasi dan berani mempertanggungjawabkan amanahnya.

(RED)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!
Enable Notifications OK No thanks