Berita

Katanya Efisiensi, Mengapa Disporabudpar Pilih Fame Hotel untuk Sosialisasi HAKI, Bukan Gedung Pemerintah Kabupaten Tangerang yang Tersedia?

54
×

Katanya Efisiensi, Mengapa Disporabudpar Pilih Fame Hotel untuk Sosialisasi HAKI, Bukan Gedung Pemerintah Kabupaten Tangerang yang Tersedia?

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi gambar yang memperlihatkan topik narasi rilisan berita, penuh dengan rasa kemaslahatan masyarakat demi menegakkan keadilan. (Foto: Mantv7.com)

Mantv7.com | TANGERANG — Munculnya pemberitaan di sejumlah media mengenai kegiatan sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang diselenggarakan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Tangerang di Fame Hotel, kawasan Gading Serpong Boulevard, mulai memantik perhatian dan pertanyaan publik. Di tengah tuntutan efisiensi anggaran pemerintah, pemilihan hotel sebagai lokasi kegiatan justru mengundang tanda tanya. Jika pemerintah terus menyerukan penghematan, mengapa fasilitas milik daerah tidak menjadi pilihan yang terlebih dahulu dipertimbangkan?

Sosialisasi HAKI pada dasarnya merupakan program positif dan penting untuk meningkatkan pemahaman para pelaku seni mengenai perlindungan karya intelektual. Namun, tujuan baik sebuah program tidak berarti seluruh proses penyelenggaraannya harus luput dari evaluasi. Program boleh diapresiasi, tetapi penggunaan uang rakyat tetap wajib diperiksa secara rasional, transparan, dan bertanggung jawab.

Pertanyaan publik pun cukup sederhana, tetapi menyentuh persoalan mendasar: apakah Kabupaten Tangerang tidak memiliki gedung pemerintahan atau fasilitas pertemuan yang layak untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut? Jika fasilitas milik pemerintah tersedia, mengapa Fame Hotel yang dipilih? Apakah ada pertimbangan teknis, kapasitas peserta, sarana pendukung, atau alasan lain yang membuat lokasi tersebut dinilai lebih tepat?

Aktivis Kabupaten Tangerang, menilai sosialisasi HAKI merupakan kegiatan yang patut diapresiasi karena dapat memberikan manfaat bagi para pelaku seni. Meski demikian, apresiasi terhadap tujuan program tidak boleh menutup ruang evaluasi terhadap penggunaan anggarannya. Pemilihan tempat, kebutuhan fasilitas, jumlah peserta, hingga biaya penyelenggaraan perlu dijelaskan agar publik dapat menilai kewajaran belanja kegiatan.

Persoalan berikutnya menyangkut besaran anggaran. Sampai berita ini disusun, redaksi belum memperoleh penjelasan resmi mengenai total biaya kegiatan, komponen pembiayaan penggunaan tempat, konsumsi, akomodasi apabila ada, maupun dasar pertimbangan pemilihan Fame Hotel. Jangan sampai publik hanya disuguhi dokumentasi kegiatan, sementara informasi mengenai biaya dan pertimbangan penggunaan anggarannya justru tidak terang.

Rian Hidayat, aktivis YLPK PERARI Kabupaten Tangerang, menyampaikan kritik dari sudut pandang kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran pemerintah daerah. Menurutnya, program sosialisasi HAKI patut diapresiasi, tetapi pemilihan tempat dan pembiayaannya tetap harus dijelaskan secara terbuka.

“Jangan sampai efisiensi anggaran hanya lantang disampaikan dalam kebijakan, tetapi ketika kegiatan dilaksanakan, masyarakat justru tidak mendapatkan penjelasan mengenai pertimbangan penggunaan fasilitas hotel. Kalau memang ada gedung pemerintah yang layak, mengapa tidak dimanfaatkan terlebih dahulu? Apa dasar pertimbangan memilih Fame Hotel? Publik berhak mengetahui jawabannya,” tegas Rian.

Ia juga menegaskan bahwa kritik tersebut bukan bentuk penolakan terhadap program perlindungan HAKI bagi para pelaku seni, melainkan dorongan agar pemerintah konsisten menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Kami tidak mempersoalkan kegiatan sosialisasi HAKI-nya. Yang kami pertanyakan adalah rasionalitas penggunaan anggarannya. Uang yang digunakan merupakan uang rakyat, sehingga setiap keputusan belanja pemerintah harus memiliki alasan yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai masyarakat hanya diminta percaya tanpa diberi penjelasan,” tambahnya.

Rian meminta Disporabudpar Kabupaten Tangerang tidak menganggap pertanyaan publik sebagai serangan terhadap institusi. Sebaliknya, kritik tersebut seharusnya menjadi momentum untuk membuka informasi dan menjelaskan dasar pengambilan keputusan.

“Transparansi bukan sesuatu yang harus ditakuti. Justru dengan membuka rincian anggaran, alasan pemilihan lokasi, serta hasil kegiatan, pemerintah dapat membuktikan bahwa program tersebut benar-benar dilaksanakan secara efisien dan memberikan manfaat,” tutupnya.

Kritik terhadap pemilihan hotel bukan berarti menolak sosialisasi HAKI ataupun mengabaikan kebutuhan para pelaku seni. Yang dipersoalkan adalah transparansi pertimbangan dan kewajaran belanjanya. Disporabudpar perlu menjelaskan apakah Fame Hotel dipilih karena keterbatasan fasilitas daerah, kebutuhan teknis tertentu, kapasitas peserta, atau pertimbangan lain yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, prinsip efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab bukan sekadar slogan administratif. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus memperhatikan prinsip-prinsip tersebut, termasuk kepatutan, kewajaran, dan manfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan landasan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, sepanjang informasi tersebut bukan informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan hukum. Karena itu, informasi mengenai dasar kegiatan, sumber anggaran, dan pertanggungjawaban belanja patut dijelaskan melalui mekanisme keterbukaan informasi yang berlaku.

Perlu ditegaskan, penyelenggaraan kegiatan di hotel tidak otomatis merupakan pelanggaran hukum. Penilaiannya harus melihat kebutuhan kegiatan, standar harga yang berlaku, mekanisme pengadaan apabila relevan, dokumen pertanggungjawaban, serta kesesuaian antara pengeluaran dan hasil kegiatan. Namun, apabila ditemukan biaya tidak wajar, prosedur yang tidak sesuai, atau pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal tersebut perlu ditelusuri berdasarkan bukti dan ketentuan hukum.

Atas dasar itu, Disporabudpar Kabupaten Tangerang perlu memberikan penjelasan secara terbuka: berapa total anggaran sosialisasi HAKI tersebut, dari pos anggaran mana pembiayaannya, berapa biaya penggunaan Fame Hotel, apa dasar pemilihan lokasi, apakah gedung milik pemerintah telah dipertimbangkan, serta bagaimana hasil dan manfaat kegiatan diukur. Pertanyaan-pertanyaan ini bukan serangan terhadap program, melainkan tuntutan wajar agar pengelolaan uang rakyat tidak berjalan dalam ruang gelap informasi.

MANTV7.COM membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Kepala Disporabudpar Kabupaten Tangerang maupun pihak terkait untuk menjelaskan seluruh pertanyaan tersebut, termasuk menyampaikan dokumen atau keterangan yang relevan sesuai ketentuan keterbukaan informasi. Redaksi menegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan bentuk kontrol sosial dan permintaan penjelasan, bukan kesimpulan bahwa telah terjadi penyimpangan anggaran.

Pada akhirnya, masyarakat tidak sedang mempersoalkan pentingnya perlindungan HAKI bagi para seniman. Yang menjadi perhatian adalah konsistensi pemerintah dalam menerapkan efisiensi dan memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara tepat serta dapat dipertanggungjawabkan.

Kalau memang ada alasan kuat memilih Fame Hotel, sampaikan kepada publik. Sebab, efisiensi tidak cukup hanya dikumandangkan, tetapi harus dibuktikan melalui keputusan anggaran yang masuk akal, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

(RED)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!
Enable Notifications OK No thanks