Mantv7.com | TANGERANG — Wacana pemindahan Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, menuju Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, kembali menjadi sorotan. Rencana yang dikaitkan dengan upaya penyelamatan satwa langka tersebut justru memunculkan pertanyaan mendasar: apakah pemindahan benar-benar menjadi solusi konservasi, atau justru berisiko mengalihkan perhatian dari persoalan perlindungan habitat asli Badak Jawa?
Perbedaan pandangan mulai terlihat di ruang publik. Gubernur Banten Andra Soni dilaporkan menyatakan keberatan terhadap wacana relokasi, salah satunya dengan mengingatkan pengalaman kematian Badak Mustafa setelah proses pemindahan sebelumnya. Menurut pandangan tersebut, Badak Jawa tidak boleh diperlakukan sebagai objek percobaan yang keselamatannya dipertaruhkan oleh keputusan tanpa perhitungan matang.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mendorong agar manfaat dan risiko rencana pemindahan dikaji lebih lanjut melalui koordinasi dengan Komisi IV DPR RI, kementerian terkait, serta pemerintah daerah. Namun, publik tentu tidak cukup hanya disuguhi pernyataan tentang koordinasi dan kajian. Masyarakat membutuhkan penjelasan konkret mengenai dasar ilmiah, hasil evaluasi, metode pelaksanaan, kesiapan habitat, hingga pihak yang bertanggung jawab apabila kebijakan tersebut menimbulkan konsekuensi serius terhadap kelangsungan hidup satwa dilindungi itu.
Sorotan tajam juga disampaikan Buyung E., aktivis YLPK PERARI Kabupaten Tangerang. Ia mempertanyakan mengapa pembicaraan mengenai lokasi pemindahan begitu menonjol, sementara penjelasan mengenai perlindungan dan pembenahan habitat asli Badak Jawa belum menjadi perhatian yang sama kuatnya.

“Jangan hanya sibuk membicarakan ke mana Badak Jawa akan dipindahkan, tetapi persoalan bagaimana menyelamatkan habitat aslinya justru harus dijelaskan terlebih dahulu. Badak Jawa bukan objek eksperimen. Jangan sampai kata ‘kajian’ dijadikan tameng apabila metode, data, dan risiko sebenarnya tidak dibuka kepada publik,” tegas Buyung.
Buyung juga menilai pengalaman kematian Badak Mustafa tidak boleh dilewati begitu saja. Peristiwa tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius dan transparan, termasuk mengenai kronologi kejadian, kondisi kesehatan satwa, hasil pemeriksaan medis, kemungkinan penyebab kematian, prosedur pemindahan, keterlibatan tenaga ahli, serta evaluasi pihak yang bertanggung jawab. Tanpa penjelasan yang dapat diuji, wajar apabila masyarakat mempertanyakan sejauh mana pelajaran dari pengalaman sebelumnya benar-benar dijadikan dasar dalam menyusun kebijakan berikutnya.

Senada dengan itu, TB. Bayu. Dy dari TTKKBI DPC Kecamatan Balaraja mengingatkan bahwa setiap rencana pemindahan harus dibuktikan melalui kajian ilmiah yang menyeluruh, bukan sekadar asumsi bahwa kawasan tujuan lebih aman. “Kalau Alas Purwo dinilai layak, buktikan secara ilmiah. Kalau Ujung Kulon masih bisa diperkuat, jelaskan langkah konkretnya. Jangan sampai keselamatan satwa yang jumlahnya sangat terbatas justru dipertaruhkan karena kebijakan yang terburu-buru,” ujarnya.
Kelayakan habitat tidak dapat dinilai hanya dari luas kawasan atau keberadaan hutan. Pemerintah dan para ahli perlu menjelaskan ketersediaan pakan, sumber air, kubangan, ruang jelajah, keamanan dari gangguan manusia, potensi penyakit, daya dukung ekosistem, serta peluang perkembangbiakan. Seluruh aspek tersebut harus diperiksa secara terukur, termasuk risiko terhadap populasi Badak Jawa yang sudah sangat rentan. Memindahkan satwa bukan sekadar memindahkan lokasi hidup, melainkan mempertaruhkan keberlanjutan kehidupannya.
Di sisi lain, informasi mengenai kajian penyiapan habitat kedua masih perlu dijelaskan secara terbuka. Jika lokasi, jumlah satwa, metode, dan waktu pelaksanaan belum diputuskan, pemerintah harus menyampaikan perkembangan proses kajian beserta alasan dan tahapan yang sedang ditempuh. Ketidakpastian informasi tidak boleh dibiarkan berkembang menjadi ruang spekulasi, terlebih ketika persoalan tersebut menyangkut masa depan salah satu satwa paling langka di Indonesia.
Dari sisi hukum, perlindungan Badak Jawa memiliki landasan yang tegas melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) mengatur larangan terhadap sejumlah tindakan atas satwa dilindungi, termasuk pengangkutan dalam keadaan hidup, dengan pengecualian yang harus memenuhi ketentuan Pasal 22 dan aturan pelaksanaannya. Artinya, setiap tindakan pemindahan wajib memiliki dasar hukum, tujuan yang sah, prosedur yang benar, serta pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Prinsip kehati-hatian dan partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga patut menjadi perhatian. Begitu pula Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang memberikan landasan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan publik. Karena itu, data kajian, pertimbangan kebijakan, dan informasi yang dapat dibuka kepada publik semestinya tidak berhenti di ruang koordinasi antarlembaga.
YLPK PERARI dan TTKKBI juga mengingatkan bahwa DPR, khususnya Komisi IV, tidak boleh berhenti pada rapat, pertemuan, atau pernyataan dukungan terhadap kajian. Masyarakat menunggu pengawasan nyata: meminta penjelasan dari kementerian terkait, memastikan rekomendasi para ahli dapat diuji, menelusuri kesiapan habitat, serta meminta kejelasan mengenai pembiayaan dan mekanisme pertanggungjawaban. Jangan sampai keselamatan Badak Jawa menjadi bahan pembicaraan panjang, tetapi perlindungan nyatanya justru berjalan tanpa keterbukaan.
Persoalan ini juga tidak seharusnya hanya menjadi urusan pemerintah, DPR, atau segelintir organisasi pemerhati lingkungan. Berdasarkan akumulasi data lintas kategori yang dihimpun, terdapat puluhan ribu elemen masyarakat dalam berbagai kelompok pencatatan, mulai dari organisasi kemasyarakatan, LSM, paguyuban, pemerhati, aktivis, perkumpulan, paguron, lembaga perlindungan konsumen hingga perusahaan pers. Angka tersebut merupakan akumulasi lintas kategori, bukan klaim bahwa seluruhnya berada di Banten, aktif dalam isu konservasi, atau seluruhnya merupakan entitas yang berbeda tanpa kemungkinan pencatatan ganda.
Namun, besarnya unsur masyarakat yang tercatat semestinya menjadi pengingat bahwa kekuatan masyarakat sipil dapat mengambil peran melalui edukasi, pemberitaan, advokasi, penyampaian aspirasi, dan pengawasan kebijakan. Jangan hanya menjadi nama dalam daftar pencatatan. Saatnya bergerak sesuai kapasitas masing-masing, bukan sekadar menjadi penonton ketika masa depan satwa dilindungi dipertaruhkan.
Pada akhirnya, pertanyaan yang harus dijawab bukan semata-mata Badak Jawa akan ditempatkan di Ujung Kulon atau Alas Purwo, melainkan bagaimana negara menjamin keselamatan satwa tersebut, melindungi habitatnya, membuka dasar setiap keputusan, dan memastikan tidak ada pihak yang lepas dari tanggung jawab. Konservasi tidak boleh berhenti sebagai slogan atau wacana kebijakan. Ia harus dibuktikan melalui tindakan, data yang terbuka, pertimbangan ilmiah, dan keberanian untuk dievaluasi. Sebab menyelamatkan Badak Jawa bukan hanya tentang memindahkan satwa, tetapi tentang memastikan negara tidak kehilangan tanggung jawab menjaga kehidupan.
Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi pemerintah, DPR, kementerian terkait, pengelola kawasan konservasi, maupun pihak lain yang berkepentingan untuk menyampaikan hak jawab, klarifikasi, dan penjelasan demi menjaga keberimbangan informasi sesuai Kode Etik Jurnalistik.
(RED)











