Mantv7.com | TANGERANG — Pergantian kepengurusan bukan sekadar perubahan nama. Untuk periode 2026–2031, DPC PPBNI Satria Banten Kabupaten Tangerang memikul tugas membangun organisasi yang tertib, dewasa, terbuka, dan bermanfaat bagi masyarakat.
Semangat itu mengemuka dalam rapat konsolidasi, Rabu, 18 November 2026, di Rumah Makan Manceuri, Desa Cibadak, Cikupa. Pertemuan menjadi ruang perkenalan, penyelarasan pandangan, pembagian tugas, dan persiapan kepengurusan.
Rapat dipimpin Sekretaris DPC, Debi Yusuf Ardabili, S.Pd.I. Pembahasan mencakup unsur pelindung, penasihat, dewan-dewan, pengurus harian, bidang, dan satuan tugas. Susunan tetap mengikuti mekanisme pengesahan organisasi.
Rancangan kepengurusan memuat 17 bidang, meliputi advokasi hukum, pendidikan, pengembangan SDM, ekonomi, UMKM, budaya, kesehatan, kemitraan, komunikasi publik, serta administrasi anggota.
Pembagian bidang bukan untuk memperbanyak jabatan, melainkan menata kerja. Setiap bidang diharapkan memiliki program, penanggung jawab, sasaran terukur, dan laporan berkala agar gagasan menjadi kegiatan nyata.
Ketua DPC, H. Soleh, menegaskan kepengurusan baru harus menjadi ruang pengabdian, bukan kebanggaan pribadi. “Organisasi adalah wadah tanggung jawab moral. Kami ingin hadir humanis, menjaga komunikasi, dan membawa solusi, bukan menambah persoalan,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa keberanian membela masyarakat harus disertai etika dan kepatuhan hukum. “Jangan hanya kuat dalam slogan, tetapi lemah dalam tindakan. Persoalan harus diperiksa faktanya dan ditangani melalui jalur benar. Kritik harus berbasis data serta menghormati semua pihak,” katanya.
Ketika menerima pengaduan, organisasi perlu memeriksa informasi, menelaah dokumen, dan memberi ruang klarifikasi. Bahwa setiap orang berhak atas perlakuan adil dan praduga tak bersalah harus menjadi pegangan agar pendampingan tidak berubah menjadi penghakiman.
Advokasi dapat membantu warga memahami hak, menyusun kronologi, dan menyiapkan pengaduan kepada lembaga berwenang. Bahwa penegakan hukum merupakan kewenangan aparat negara, pengurus dan satuan tugas tidak boleh melakukan penahanan, penyitaan, intimidasi, atau tindakan paksa.
Hubungan dengan pemerintah, aparat, dunia usaha, media, dan komunitas perlu setara serta transparan. Sikap kritis tetap penting, tetapi pengawasan harus didukung bukti, bahasa santun, dan kesempatan klarifikasi.
Penguatan ekonomi dapat dimulai melalui pelatihan, pendampingan UMKM, informasi usaha, koperasi akuntabel, dan kemitraan industri. Program perlu menjawab kebutuhan warga dan menghasilkan manfaat terukur.
Bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemuda, budaya, dan kerukunan dapat saling menguatkan. Edukasi hukum, bakti sosial, kelas keterampilan, dan pendampingan kelompok rentan menjadi jembatan kepercayaan.
Profesionalitas membutuhkan aturan kerja, kode etik, data anggota, tata kelola keuangan, dan evaluasi. Pengadaan atribut, termasuk rencana melalui koperasi, harus terbuka dan tidak membebani anggota. Keputusan penting wajib dicatat.
Nilai “Bertakwa, Berkarya, dan Berbudi Luhur” serta motto “Pejuang Tangguh dan Berdedikasi Tinggi” harus tampak dalam perilaku. Solidaritas bukan menutup mata; organisasi sehat memberi ruang bagi masukan, koreksi, dan perbaikan.
Keberhasilan PPBNI Satria Banten bukan diukur dari seremoni atau panjangnya daftar pengurus, melainkan kepercayaan dan manfaat bagi warga. Mulailah mendengar sebelum berbicara, memeriksa sebelum menyimpulkan, mengabdi tanpa menunggu tepuk tangan.
Pada akhirnya, nama besar organisasi tidak lahir dari kerasnya suara, tetapi dari ketulusan langkah dan manfaat yang dirasakan. PPBNI Satria Banten Kabupaten Tangerang diharapkan tumbuh menjadi rumah pengabdian yang merangkul, menguatkan, dan memberi harapan.
Sebab, ketika niat baik bertemu kerja nyata, kehadiran organisasi bukan sekadar terlihat, melainkan benar-benar dirasakan masyarakat.
(RED)











