BeritaKabupatenPemerintahan

Investasi Jangan Membungkam Kepentingan Publik, Produksi PT Cipta Nusa Traytama Disorot, Legalitas dan Pengawasan Pemerintah Diminta Terbuka

32
×

Investasi Jangan Membungkam Kepentingan Publik, Produksi PT Cipta Nusa Traytama Disorot, Legalitas dan Pengawasan Pemerintah Diminta Terbuka

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi gambar yang memperlihatkan topik narasi rilisan berita, penuh dengan rasa kemaslahatan masyarakat demi menegakkan keadilan. (Foto: Mantv7.com)

Mantv7.com | TANGERANG — Aktivitas produksi PT Cipta Nusa Traytama di Kampung Sangereng, Desa Ranca Iyuh, Kecamatan Panongan, menuai keluhan akibat kebisingan yang dirasakan masyarakat sekitar. Persoalan ini memunculkan pertanyaan lebih luas mengenai legalitas usaha, kesesuaian tata ruang, fungsi bangunan, hingga keseriusan pengawasan pemerintah. Investasi boleh berkembang, tetapi jangan sampai kepentingan publik justru kehilangan tempat.

Menurut warga berinisial H.I., bangunan yang sebelumnya kosong kini digunakan untuk memotong, menekuk, dan mengepres besi plat menjadi kabel tray. Ia mengaku rumahnya berbatasan langsung dengan bangunan tersebut. Jika kegiatan produksi berlangsung berdampingan dengan rumah warga, siapa yang memastikan seluruh persyaratannya telah dipenuhi?

H.I. menyebut suara mesin pernah terdengar hingga pukul 00.00–01.00 WIB, termasuk saat Ramadan, meskipun belakangan aktivitas disebut berakhir sekitar pukul 18.00 WIB. Keterangan ini perlu diuji melalui pemeriksaan objektif. Namun, keluhan masyarakat tidak semestinya berhenti sebagai cerita yang terus berulang tanpa kepastian penyelesaian.

Menurut H.I., pernah muncul tawaran kompensasi sekitar Rp100.000 per bulan kepada sejumlah warga. Ia mengaku lebih membutuhkan ketenangan daripada uang. Sebab, kenyamanan rumah bukan sesuatu yang semestinya ditukar dengan kompensasi bulanan. Pengendalian dampak tetap menjadi kewajiban yang harus diperhatikan pelaku usaha.

H.I. juga menyampaikan informasi mengenai pengumpulan tanda tangan dan uang Rp1 juta yang dikaitkan dengan Ketua RT. Informasi tersebut belum terverifikasi dan masih memerlukan penjelasan pihak terkait. Publik membutuhkan keterbukaan, bukan ruang kosong yang justru melahirkan prasangka.

Warga RW 004 memberikan kuasa kepada TRIA ADHIVAKTA Law Firm pada 30 Maret 2026. Somasi Nomor 002/Klarif & Somasi/TA/IV/2026 dikirim kepada perusahaan pada 6 April 2026. Melalui kuasa hukumnya, perusahaan menyebut bangunan merupakan workshop sewaan empat tahun dan menyatakan belum pernah menerima protes warga.

Perusahaan meminta persoalan kebisingan dibuktikan melalui ahli atau pemeriksaan berwenang serta menekankan pentingnya iklim investasi. Klarifikasi itu patut dihormati. Namun, pertanyaan mengenai tata ruang, perizinan, fungsi bangunan, dan dampak lingkungan tetap membutuhkan jawaban yang dapat dibuktikan.

Solihin, S.H., M.H., dari TRIA ADHIVAKTA Law Firm meminta pemeriksaan tidak hanya berfokus pada kebisingan, tetapi juga mencakup NIB, KBLI, kesesuaian pemanfaatan ruang, dokumen bangunan, dan persyaratan lingkungan. Legalitas bukan sekadar pernyataan; kesesuaiannya harus dapat diperiksa melalui dokumen resmi.

UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH sebagaimana diubah, PP Nomor 22 Tahun 2021, PP Nomor 21 Tahun 2021, serta PP Nomor 28 Tahun 2025 menjadi rujukan terkait perlindungan lingkungan, tata ruang, dan perizinan berbasis risiko. Ketentuan tersebut harus dijalankan secara nyata, bukan berhenti sebagai administrasi.

Mas Buyung Erwansyah, Aktivis Kabupaten Tangerang yang tergabung di YLPK PERARI Kabupaten Tangerang.

Buyung E., aktivis YLPK PERARI Kabupaten Tangerang, dalam draf pernyataan yang perlu dikonfirmasi sebelum dikutip, menyampaikan: “Jangan biarkan kepentingan masyarakat tenggelam di balik alasan investasi. Periksa dokumen, ukur dampak, dan buka hasilnya kepada publik. Pengawasan harus hadir sebelum keresahan berubah menjadi konflik.”

Kini publik menunggu pemeriksaan dan penjelasan yang transparan. Jangan sampai investasi memperoleh ruang, sementara masyarakat justru kehilangan ketenteraman. Sejumlah pihak terkait masih perlu memberikan keterangan atas pertanyaan publik. Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi hak jawab, klarifikasi, maupun penjelasan tambahan sesuai Kode Etik Jurnalistik.

Mari mencerna persoalan ini bersama: pembangunan seharusnya membawa manfaat, bukan meninggalkan tanda tanya bagi masyarakat.

(RED)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!
Enable Notifications OK No thanks