Mantv7.com | Tangerang – Ini bukan sekadar kisah telat bayar atau kebingungan administrasi. Ini tentang pola yang terlalu rapi untuk disebut kebetulan: dua cabang menutup pintu, satu cabang mengunci akses, dan sistem menampilkan status “proses pelunasan” padahal unit sudah diambil sejak 2 Maret 2026. Peristiwa itu nyata. Sungkono, driver ojol, dihentikan oleh lima orang yang mengaku debt collector, digiring ke lantai 3 kantor FIF Balaraja, dan diminta menandatangani BASTK yang kini dipersoalkan. Motor hilang, tidak tercatat, dan kasusnya sudah masuk Lapdu. Fakta ini bukan opini ini bukti konkret. Hari ini, Sungkono berusaha membayar angsuran. Cabang Bumi Indah Pasar Kemis, tempat biasa membayar, menolak. Jatiuwung, tempat kontrak awal dibuat, juga menolak.
Semua alasan sama: sistem. Satu-satunya tempat yang bisa memproses hanyalah Balaraja. Yang membuat kasus ini makin panas: penolakan di dua cabang dialami Sungkono bersama iparnya, dan terdengar jelas dalam jawaban staf menyebut bahwa hanya cabang Balaraja yang bisa memproses pembayaran. Sungguh aneh, sungguh mengejutkan bagaimana mungkin angsuran bisa terkunci oleh sistem sehingga dua cabang lain sama-sama mengarahkan konsumen ke Balaraja?
Dan inilah pukulan paling keras: status sistem tiba-tiba berubah menjadi “proses pelunasan”. Tanpa permintaan Sungkono, tanpa persetujuan, tanpa pengajuan tapi entah otoritas siapa yang mengeksekusinya. Sementara itu, unit yang diambil matek tidak pernah tercatat sebagai “pick-up”. Fakta dan sistem jelas bertolak belakang. Pertanyaannya menempel keras: siapa yang menekan tombol itu? Siapa yang punya hak merubah status? Dan mengapa perubahan itu menjadi alasan kenapa dua cabang lain tidak bisa melayani? Ini bukan sekadar kekeliruan ini sinyal kuat bahwa ada kendali terpusat di satu titik.
Sorotan kini mengerucut ke FIF Balaraja. Kepala Cabang tidak bisa berdiri di luar lingkaran ini. Dalam struktur, kontrol ada di tangannya, pengawasan ada di tangannya, tanggung jawab hukum pun ada di tangannya. Jika sistem bisa berubah tanpa persetujuan konsumen, itu pertanda serius.
Rian Hidayat, wakil Ketua YLPK PERARI Kabupaten Tangerang, menegaskan: “Dua cabang menutup akses, semua diarahkan ke Balaraja, rekaman suara ada ini jelas pola. Kepala Cabang harus buka fakta, bukan menutup mata. Publik berhak tahu siapa yang mengendalikan sistem dan atas dasar apa.”
Secara hukum, semuanya jelas: hak konsumen atas pelayanan, kewajiban pelaku usaha untuk transparan, larangan manipulasi data tanpa otorisasi. Jika dilanggar, ini bukan sekadar kelalaian administrasi ini berpotensi menjerat pihak yang mengendalikan sistem secara hukum. Intinya: ketika dua cabang menutup, satu cabang menjadi pusat, sistem berubah tanpa izin, unit hilang tanpa catatan, dan rekaman suara menjadi bukti, pertanyaannya bukan lagi “apa yang terjadi” tapi “siapa yang menekan dan mengendalikan semuanya?”
YLPK PERARI Kabupaten Tangerang akan bersurat ke kantor pusat FIF dan OJK. Di sisi lain, para ojol siap turun langsung ke depan kantor FIF. Sekitar 50 driver sudah menyatakan sikap dan ini bisa membesar. Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait belum memberikan keterangan resmi saat dikonfirmasi dan Kasus ini masih dalam proses penanganan dan pendalaman oleh pihak kepolisian.
Diam bukan netral. Diam memperkuat kecurigaan. Kepala Cabang FIF Balaraja kini berada di garis terdepan tanggung jawab. Publik menuntut jawaban tidak ada lagi alasan untuk bersembunyi.
(RED)
