Mantv7.com | Tangerang – Penangkapan FN (21) dan AP (22) oleh Satresnarkoba Polresta Tangerang dengan barang bukti 113 butir Tramadol dan 753 butir Hexymer patut diapresiasi sebagai langkah awal penegakan hukum. Namun, di balik keberhasilan tersebut, muncul pertanyaan publik yang lebih besar. Apakah pengungkapan ini akan berkembang hingga menelusuri rantai distribusi, atau berhenti pada pelaku lapangan yang diduga berada di bagian paling hilir?
Dari sudut pandang analisis hukum dan pola penyidikan, perkara ini dinilai belum selesai apabila hanya berhenti pada pengecer. Tramadol dan Hexymer merupakan sediaan farmasi yang diproduksi secara resmi serta berada dalam sistem distribusi yang diawasi negara. Karena itu, publik mempertanyakan dari mana asal pasokan tersebut sebelum akhirnya sampai ke tangan pelaku yang diamankan.
Dalam konteks itu, muncul temuan sementara yang memerlukan pendalaman lebih lanjut mengenai kemungkinan jalur distribusi dari hulu ke hilir. Informasi tersebut tentu belum dapat dipastikan kebenarannya dan masih menunggu hasil penyelidikan aparat. Justru karena itu, proses hukum yang menyeluruh menjadi harapan masyarakat agar seluruh mata rantai dapat diungkap berdasarkan alat bukti yang sah.
Catatan kritis berikutnya berkaitan dengan pola peredaran di lapangan. Masyarakat mempertanyakan mengapa transaksi yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dapat terungkap, sementara beredar informasi mengenai toko yang disebut menjual obat keras secara terbuka. Informasi tersebut masih memerlukan verifikasi, tetapi telah memunculkan pertanyaan publik mengenai efektivitas pengawasan dan penindakan yang dilakukan secara berkelanjutan.
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, pengawasan peredaran sediaan farmasi merupakan tanggung jawab berlapis sesuai kewenangan masing-masing. Unsur teknis kefarmasian, bidang pelayanan kesehatan, pengawasan sediaan farmasi, aparat penegak Peraturan Daerah, hingga aparat penegak hukum memiliki peran yang saling berkaitan. Apabila terdapat celah pengawasan, maka evaluasi menjadi bagian penting demi kepentingan masyarakat.
Perhatian masyarakat juga menguat setelah muncul indikasi mengenai rencana ekspansi jaringan penjualan obat keras ilegal di Kabupaten Tangerang. Informasi tersebut masih berada pada tahap klarifikasi dan memerlukan pembuktian. Namun, apabila nantinya terbukti melalui proses hukum, persoalan ini tentu tidak lagi dipandang sebagai kasus penjual eceran semata, melainkan menyangkut efektivitas pengawasan terhadap rantai distribusi.
“Kalau yang diamankan hanya pelaku lapangan, masyarakat tentu bertanya siapa pemasok utamanya. Kami menerima informasi mengenai rencana pembukaan puluhan toko obat keras ilegal. Informasi ini harus diuji melalui penyelidikan yang menyeluruh agar masyarakat memperoleh kepastian,” ujar Buyung E., aktivis YLPK PERARI Kabupaten Tangerang, dalam kapasitasnya menjalankan fungsi kontrol sosial.
Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur penyelenggaraan dan pengawasan sediaan farmasi. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan setiap ASN bekerja secara profesional, akuntabel, dan bertanggung jawab. Sementara itu, KUHAP memberikan kewenangan kepada penyidik untuk mengembangkan penyidikan apabila ditemukan alat bukti yang sah sesuai ketentuan hukum.
Menurut Buyung E., kontrol sosial bukan bertujuan menghakimi pihak mana pun. Yang didorong adalah keterbukaan proses hukum, transparansi pengawasan, serta keberanian menelusuri seluruh rantai distribusi apabila ditemukan sinyal yang didukung fakta dan alat bukti selama penyidikan berlangsung.
Hingga berita ini diturunkan, pihak-pihak terkait belum memberikan tanggapan atau keterangan resmi atas berbagai pertanyaan publik yang disampaikan. Redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi hak jawab, klarifikasi, maupun penjelasan dari pihak yang berkepentingan demi menjaga keberimbangan informasi sesuai Kode Etik Jurnalistik.
Redaksi tidak menyimpulkan adanya pelanggaran hukum tertentu. Sorotan pemberitaan ini ditujukan pada aspek keterbukaan informasi publik, hak masyarakat memperoleh informasi, serta fungsi kontrol sosial pers dalam negara demokrasi. Keberhasilan penegakan hukum pada akhirnya tidak hanya diukur dari jumlah pelaku yang diamankan, tetapi juga dari kemampuan mengungkap fakta secara utuh berdasarkan alat bukti yang sah.
Transparansi, profesionalisme, dan pengawasan yang konsisten menjadi harapan masyarakat agar kepercayaan publik tetap terjaga dan generasi muda terlindungi dari bahaya penyalahgunaan obat keras.
(RED)
