Mantv7.com | JAKARTA — Analisis Nurul Indra: Pergantian Listyo Sigit Prabowo dari Kursi Kapolri dan Dinamika Kekuasaan di Lingkaran Presiden. Ada satu pertanyaan yang lebih menarik daripada sekadar mengapa Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo diganti dari kursi Kapolri. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah, mengapa pergantian kepemimpinan Polri diikuti penempatan pejabat sebelumnya pada posisi strategis di lingkungan Presiden? Apakah ini sekadar pergantian jabatan, reposisi peran, atau bagian dari strategi pemerintahan yang lebih luas? Pertanyaan tersebut layak dibedah melalui fakta, bukan prasangka.
Untuk memahami konteksnya, kita perlu menelusuri kronologi yang dimulai pada 30 Agustus 2026. Pada tanggal tersebut, Polri menerbitkan tiga Surat Telegram yang memuat rotasi dan mutasi sejumlah perwira tinggi serta perwira menengah. Dalam informasi yang beredar, rotasi tersebut disebut mencakup 424 personel. Kebijakan itu dijelaskan sebagai bagian dari dinamika organisasi, pembinaan karier, penyegaran, dan penyesuaian kebutuhan institusi. Salah satu jabatan yang menarik perhatian adalah Asisten Utama Operasi (Astamaops) Kapolri, posisi yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan operasi kepolisian.
Dalam rotasi tersebut, posisi Astamaops Kapolri yang sebelumnya dijabat Komjen Pol. Fadil Imran beralih kepada Irjen Pol. Roycke Harry Langie, yang sebelumnya menjabat Kapolda Sulawesi Utara. Secara administratif, perubahan ini merupakan bagian dari mekanisme organisasi. Namun, dalam membaca dinamika kepemimpinan, jabatan strategis seperti Astamaops tetap layak diperhatikan karena memiliki kaitan dengan arah dan pelaksanaan operasi kepolisian. Meski demikian, belum terdapat dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa rotasi tersebut berkaitan langsung dengan pergantian Kapolri yang kemudian terjadi.
Kronologi berikutnya mengarah pada 25 September 2026. Dalam informasi yang beredar, Roycke Harry Langie disebut mengalami kenaikan pangkat dari Inspektur Jenderal (Irjen) menjadi Komisaris Jenderal (Komjen). Pada tanggal yang sama, Listyo Sigit Prabowo dikabarkan memimpin Korps Raport kenaikan pangkat terhadap 50 perwira tinggi Polri. Apabila informasi mengenai kenaikan pangkat Roycke tersebut terkonfirmasi, peristiwa ini dapat menjadi bagian dari analisis mengenai dinamika karier dan penempatan pejabat strategis. Namun, kenaikan pangkat tidak otomatis membuktikan adanya skenario politik tertentu. Penilaian tetap harus mempertimbangkan prosedur, kebutuhan organisasi, dan dasar keputusan yang berlaku.
Lima hari kemudian, tepatnya 30 September 2026, Presiden Prabowo Subianto mengirimkan Surat Presiden kepada DPR RI mengenai usulan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri serta pengangkatan Suyudi Ario Seto sebagai penggantinya. Pada 1 Oktober 2026, DPR menyetujui usulan tersebut melalui rapat paripurna, sebelum Presiden melantik Suyudi sebagai Kapolri. Rangkaian ini menunjukkan bahwa pergantian kepemimpinan Polri berlangsung melalui mekanisme kelembagaan yang dapat ditelusuri.
Namun, persoalan yang lebih menarik bukan hanya siapa yang menggantikan siapa, melainkan bagaimana pembagian peran dan tanggung jawab setelah pergantian tersebut. Dalam membaca dinamika kekuasaan, kita perlu membedakan kewenangan komando institusional dengan akses atau penugasan di lingkungan Presiden. Kapolri memimpin institusi Polri melalui kewenangan yang melekat pada jabatannya. Ketika jabatan itu beralih kepada Suyudi, kepemimpinan formal kepolisian pun berada di tangan Kapolri yang baru. Karena itu, setiap pembahasan mengenai posisi Listyo setelah pergantian harus berangkat dari fakta penugasan yang benar-benar terkonfirmasi.
Hal yang kemudian menjadi perhatian adalah penempatan Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Informasi tersebut bukan lagi sekadar isu, karena Listyo secara resmi dilantik Presiden Prabowo pada 1 Oktober 2026. Penempatan ini memunculkan pertanyaan mengenai pertimbangan Presiden dalam memberikan penugasan baru kepada mantan Kapolri tersebut. Secara kelembagaan, KSP membantu Presiden dalam urusan strategis, pemantauan program prioritas, serta pelaksanaan tugas sesuai ketentuan dan penugasan Presiden. Sementara itu, Kapolri memiliki kewenangan memimpin institusi kepolisian. Kedua jabatan tersebut memiliki fungsi berbeda dan tidak dapat dicampuradukkan.
Lantas, apakah pergantian Kapolri dapat dibaca sebagai upaya menjauhkan figur lama dari pusat kekuasaan? Pertanyaan ini muncul karena dalam dinamika pemerintahan, pergantian jabatan tidak selalu berarti berakhirnya peran seorang pejabat. Namun, apabila seorang pejabat yang diganti justru memperoleh penugasan strategis di lingkungan Presiden, anggapan bahwa dirinya sepenuhnya disingkirkan perlu diuji kembali. Apakah perubahan tersebut merupakan reposisi untuk menjalankan fungsi berbeda, atau murni kebutuhan organisasi? Jawabannya tidak dapat ditarik hanya dari urutan peristiwa. Tanpa bukti yang kuat, menyebut Listyo akan mengendalikan Kapolri dari balik Istana hanya akan menjadi spekulasi.
Nama Suyudi Ario Seto juga perlu dilihat melalui perjalanan kariernya. Sebelum dilantik sebagai Kapolri, Suyudi menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) sejak 25 Agustus 2025 hingga 30 September 2026. Pengalaman tersebut menjadi bagian dari konteks administratif dan profesional dalam memahami pergantian kepemimpinan Polri. Namun, perjalanan karier seorang pejabat tidak otomatis membuktikan adanya kesepakatan politik atau skenario pergantian yang dirancang sejak awal. Untuk memahami persoalan ini secara objektif, fakta administratif harus dipisahkan dari interpretasi politik.
Berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut, setidaknya terdapat tiga kemungkinan yang layak diuji. Pertama, pergantian kepemimpinan rutin sebagai bagian dari penyegaran dan kebutuhan organisasi. Kedua, perubahan arah kepemimpinan Polri, ketika Presiden menginginkan pendekatan, prioritas, atau strategi berbeda dalam menjalankan tugas kepolisian. Ketiga, reposisi peran dalam pemerintahan, ketika pejabat sebelumnya memperoleh penugasan baru untuk menjalankan fungsi berbeda. Ketiga kemungkinan ini bukan kesimpulan, melainkan kerangka analisis yang harus diuji melalui dokumen resmi, keterangan pihak terkait, dan kronologi yang telah terverifikasi.
Pada akhirnya, yang menarik bukan sekadar pergantian nama di kursi Kapolri. Hal yang lebih penting adalah memahami alasan, proses, dan tujuan di balik perubahan kepemimpinan tersebut. Jika Listyo telah memperoleh penugasan baru di lingkungan Presiden, apa pertimbangan yang mendasarinya? Apakah murni kebutuhan organisasi, bagian dari perubahan strategi pemerintahan, atau terdapat pertimbangan lain yang belum dijelaskan kepada publik? Pertanyaan-pertanyaan tersebut layak disampaikan sebagai bagian dari kontrol publik, tetapi jawabannya harus tetap berpijak pada fakta dan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kesimpulannya, kronologi memang penting dalam membaca politik kekuasaan, tetapi kronologi saja belum cukup untuk membuktikan sebuah skenario. Pergantian Kapolri, rotasi pejabat strategis, kenaikan pangkat, hingga penugasan baru di lingkungan Presiden merupakan rangkaian peristiwa yang dapat dianalisis. Namun, hubungan sebab-akibat di antara peristiwa tersebut tidak boleh ditetapkan tanpa bukti. Publik berhak memperoleh penjelasan yang transparan, sementara setiap analisis harus tetap menjaga akurasi, keberimbangan, dan kehati-hatian. Sebab, kritik yang tajam bukanlah kritik yang paling keras menuduh, melainkan kritik yang paling kuat dalam menyajikan fakta.
(RED)
