BeritaHukumKabupaten

SATRESKRIM POLRESTA TANGERANG DISOROT, OKNUM ANGGOTA DITAHAN PROPAM POLDA BANTEN, PENGELOLAAN BARANG BUKTI KASUS JONI DIPERTANYAKAN PUBLIK

129
×

SATRESKRIM POLRESTA TANGERANG DISOROT, OKNUM ANGGOTA DITAHAN PROPAM POLDA BANTEN, PENGELOLAAN BARANG BUKTI KASUS JONI DIPERTANYAKAN PUBLIK

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi gambar yang memperlihatkan topik narasi rilisan berita, penuh dengan rasa kemaslahatan masyarakat demi menegakkan keadilan. (Foto: Mantv7.com)

Mantv7.com | TANGERANG — Penanganan kasus pembunuhan Joni (51), seorang pengusaha jamu di Kampung Pinang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, kini menyisakan persoalan serius. Bukan hanya kematian korban yang menjadi perhatian, tetapi juga bagaimana barang bukti dalam perkara tersebut dikelola oleh aparat penegak hukum. Ponsel korban dikembalikan dengan data terhapus, sementara senjata api miliknya disebut tidak disertakan dalam pelimpahan perkara kepada jaksa. Ada apa sebenarnya?

Sorotan mengarah kepada Bripka AP, anggota Satreskrim Polresta Tangerang yang kini ditempatkan dalam penahanan khusus di Mapolda Banten. Berdasarkan hasil penyelidikan dan gelar perkara Tim Unit II Subbidang Paminal Bidpropam Polda Banten sebagaimana diberitakan media, yang bersangkutan terbukti melakukan pemformatan ulang atau reset ponsel korban dan tidak menyertakan senjata api Joni sebagai barang bukti ketika berkas perkara dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Ini bukan persoalan administrasi biasa. Ponsel dapat menyimpan jejak komunikasi dan informasi penting, sedangkan senjata api merupakan barang yang status, pencatatan, serta penguasaannya harus jelas. Ketika data terhapus dan barang bukti tidak tercantum dalam pelimpahan, pertanyaan publik menjadi wajar: bagaimana prosedur pengamanan dijalankan dan siapa yang bertanggung jawab mengawasinya?

Persoalan tersebut mencuat setelah keluarga menerima kembali ponsel Joni dalam keadaan seluruh datanya terhapus. Kejanggalan itu kemudian dilaporkan dan menjadi pintu masuk pemeriksaan internal. Publik tentu ingin mengetahui kapan ponsel direset, atas kewenangan siapa, apakah tindakan tersebut tercatat dalam administrasi penyidikan, serta apakah data yang hilang masih dapat dipulihkan.

Untuk memahami persoalannya, kasus ini bermula dari pembunuhan Joni pada Kamis, 5 Maret 2026, di Kampung Pinang, Tigaraksa. Istri siri korban, Elsa Marlina (25), menyerahkan diri ke Polresta Tangerang setelah kejadian dan selanjutnya menjalani proses hukum sebagai terdakwa. Peristiwa tersebut sempat menyita perhatian masyarakat Kabupaten Tangerang.

Dalam kronologi persidangan yang diberitakan media, pertengkaran bermula dari persoalan pakaian, kemudian memanas setelah kaca lemari pecah dan Joni disebut mengancam Elsa serta ibunya. Keterangan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peristiwa yang diperiksa dalam perkara pembunuhan.

Elsa kemudian menyerang Joni menggunakan golok hingga korban meninggal dunia. Pada 21 Oktober 2026, Majelis Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan vonis 10 tahun penjara. Putusan tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa yang meminta hukuman 11 tahun. Pembacaan putusan bahkan sempat diwarnai kericuhan.

Namun, selesainya persidangan bukan berarti seluruh persoalan telah terjawab. Penanganan barang bukti kini menjadi catatan kritis tersendiri. Siapa yang mencatat, menyimpan, dan mengawasi barang bukti? Apakah setiap perpindahan terdokumentasi? Jangan sampai perkara selesai di ruang sidang, sementara pertanyaan tentang integritas penyidikan masih menggantung.

Mas Buyung Erwansyah, Aktivis Kabupaten Tangerang yang tergabung di YLPK PERARI Kabupaten Tangerang.

Buyung E., aktivis yang tergabung dalam YLPK PERARI Kabupaten Tangerang, menilai persoalan ini harus menjadi perhatian bersama. “Kontrol sosial bukan untuk menghakimi aparat, melainkan memastikan kewenangan dijalankan secara bertanggung jawab. Keluarga korban berhak memperoleh penjelasan. Kepercayaan masyarakat tidak dibangun dengan diam, tetapi melalui keterbukaan dan keberanian mempertanggungjawabkan setiap tindakan,” ujarnya.

Saat ini, penanganan Bripka AP dilimpahkan kepada Subbidang Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) Bidpropam Polda Banten untuk audit investigasi lebih lanjut. Yang bersangkutan terancam sanksi etik hingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), apabila dasar dan persyaratan penjatuhan sanksi terbukti terpenuhi. Ketentuan kode etik profesi Polri diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022.

Persoalan ini juga berkaitan dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menjamin hak masyarakat memperoleh informasi sesuai ketentuan dan pengecualian yang berlaku. Sementara itu, UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 5, mengamanatkan penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah serta pelayanan hak jawab dan koreksi. Transparansi dan akuntabilitas tetap harus menjadi bagian dari pelayanan kepada masyarakat.

Publik kini menanti penjelasan mengenai alasan ponsel direset, dokumentasi tindakan tersebut, status senjata api korban, serta hasil audit investigasi. Hingga berita ini diturunkan, pihak-pihak terkait belum memberikan tanggapan atau keterangan resmi atas berbagai pertanyaan publik yang disampaikan. Redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi hak jawab, klarifikasi, maupun penjelasan dari pihak yang berkepentingan demi menjaga keberimbangan informasi sesuai Kode Etik Jurnalistik.

Mari mencerna persoalan ini bersama-sama dengan kepala dingin dan pikiran terbuka. Jangan terburu-buru menghakimi, tetapi jangan pula berhenti bertanya. Sebab, kepercayaan terhadap penegakan hukum tidak cukup dibangun melalui seragam dan slogan, melainkan melalui integritas, keterbukaan, serta pertanggungjawaban yang dapat diuji. Ketika barang bukti dipertanyakan, jawaban yang transparan menjadi bagian penting dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat.

(RED)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!
Enable Notifications OK No thanks