Mantv7.com | TANGERANG — Persoalan penyalahgunaan narkotika masih menjadi perhatian masyarakat. Di tengah upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika, pemahaman mengenai perbedaan antara pengguna, pecandu, korban penyalahgunaan, serta pihak yang terlibat dalam peredaran narkotika menjadi penting agar penanganan perkara tidak dilakukan secara keliru.
Tidak setiap orang yang ditemukan menggunakan narkotika otomatis dapat disamakan dengan pengedar. Sebaliknya, seseorang yang mengaku sebagai pengguna juga tidak serta-merta terbebas dari proses pidana. Penentuan status hukum harus didasarkan pada fakta, alat bukti, hasil pemeriksaan laboratorium, asesmen, serta terpenuhinya unsur tindak pidana yang disangkakan.
Karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa rehabilitasi dan proses pidana merupakan dua hal yang penerapannya harus dilihat berdasarkan ketentuan hukum serta keadaan konkret setiap perkara. Rehabilitasi bukan fasilitas yang dapat diperoleh hanya dengan membayar sejumlah uang atau menunjukkan surat keterangan dari tempat rehabilitasi tertentu.
MEMAHAMI PERBEDAAN PENGGUNA, PECANDU, DAN PENGEDAR
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih menjadi salah satu dasar penting dalam pengaturan penyalahgunaan dan penanganan ketergantungan narkotika. Pasal 54 mengatur bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
Sementara itu, Pasal 127 mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri. Ketentuan ini harus dibaca bersama Pasal 54 dan Pasal 103, serta memperhatikan hasil pemeriksaan dan fakta perkara.
Secara sederhana, terdapat beberapa kategori yang perlu dibedakan:
- Penyalahguna narkotika, yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- Pecandu narkotika, yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan berada dalam keadaan ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis.
- Korban penyalahgunaan narkotika, yaitu orang yang menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, atau diancam untuk menggunakan narkotika.
- Pihak yang terlibat dalam peredaran gelap, yaitu orang yang berdasarkan bukti dan unsur perbuatannya terlibat, antara lain, dalam kegiatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan, atau mengedarkan narkotika secara melawan hukum.
Pengelompokan tersebut tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan pengakuan seseorang. Status dan peran setiap orang harus diperiksa melalui alat bukti serta proses hukum yang sah.
ATURAN PIDANA NARKOTIKA SETELAH BERLAKUNYA KUHP NASIONAL
Sejak 2 Januari 2026, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 mulai berlaku. Ketentuan pidana narkotika mengalami penyesuaian melalui UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Dalam ketentuan yang telah disesuaikan tersebut, Pasal 609 KUHP mengatur perbuatan tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika. Ancaman pidananya dibedakan berdasarkan golongan narkotika.
- Narkotika Golongan I bukan tanaman: pidana penjara paling lama 12 tahun.
- Narkotika Golongan II: pidana penjara paling lama 10 tahun.
- Narkotika Golongan III: pidana penjara paling lama 7 tahun.
Apabila berat narkotika melampaui ambang yang disebutkan dalam Pasal 609 ayat (2), ancaman pidananya meningkat. Untuk Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, ancamannya penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Untuk Golongan II lebih dari 5 gram, ancamannya paling lama 15 tahun, sedangkan Golongan III lebih dari 5 gram paling lama 10 tahun.
Adapun Pasal 610 KUHP mengatur perbuatan tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika. Ancaman pidana dasarnya paling lama 15 tahun untuk Golongan I, 12 tahun untuk Golongan II, dan 10 tahun untuk Golongan III.
Pasal 610 ayat (2) juga mengatur pemberatan berdasarkan jenis dan berat narkotika. Di antaranya, Golongan I berbentuk tanaman dengan berat lebih dari 1 kilogram atau lebih dari 5 batang pohon, serta Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 gram. Untuk kategori tertentu, ancamannya dapat berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun.
Ketentuan tersebut tidak berarti setiap orang yang ditemukan menguasai barang bukti otomatis terbukti sebagai pengedar. Penyidik dan penuntut umum tetap harus membuktikan unsur perbuatan, pengetahuan, hubungan dengan barang bukti, serta alat bukti yang sah. Berat barang bukti merupakan salah satu aspek penting, tetapi tidak boleh berdiri sendiri untuk menyimpulkan peran seseorang.
BATAS BARANG BUKTI DALAM SEMA NOMOR 4 TAHUN 2010
Salah satu pedoman yang kerap menjadi perhatian dalam perkara penyalahgunaan narkotika adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
SEMA tersebut memuat acuan jumlah barang bukti pemakaian satu hari untuk sejumlah jenis narkotika. Angka-angka ini perlu dipahami secara tepat: bukan batas legal untuk memiliki narkotika, bukan jaminan seseorang otomatis direhabilitasi, dan bukan pula satu-satunya dasar menentukan seseorang sebagai pengguna atau pengedar.
Rincian jumlah yang dicantumkan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:
| Jenis narkotika | Acuan jumlah pemakaian satu hari |
|---|---|
| Metamfetamina (sabu) | 1 gram |
| MDMA (ekstasi) | 2,4 gram atau 8 butir |
| Heroin | 1,8 gram |
| Kokain | 1,8 gram |
| Ganja | 5 gram |
| Daun koka | 5 gram |
| Meskalin | 5 gram |
| Psilosibin | 3 gram |
| LSD | 2 gram |
| PCP | 3 gram |
| Fentanil | 1 gram |
| Metadon | 0,5 gram |
| Morfin | 1,8 gram |
| Petidin | 0,96 gram |
| Kodein | 72 gram |
| Buprenorfin | 32 miligram |
SEMA Nomor 4 Tahun 2010 juga memuat sejumlah persyaratan agar penerapan penempatan rehabilitasi berdasarkan pedoman tersebut dapat dipertimbangkan oleh pengadilan. Di antaranya, terdakwa tertangkap tangan oleh penyidik Polri atau BNN; barang bukti berada dalam jumlah yang sesuai dengan acuan pemakaian satu hari; hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan positif menggunakan narkotika; diperlukan keterangan dokter jiwa atau psikiater pemerintah; serta tidak terdapat bukti keterlibatan dalam peredaran gelap narkotika.
Dengan demikian, jumlah barang bukti yang berada di bawah angka acuan tidak otomatis menghapus kemungkinan proses pidana. Sebaliknya, jumlah yang melampaui angka acuan juga harus dinilai bersama bukti lain, termasuk hasil pemeriksaan laboratorium, kondisi ketergantungan, peran orang yang diperiksa, dan dugaan keterlibatannya dalam peredaran.
BAGAIMANA DENGAN NARKOTIKA JENIS SINTETIS ATAU SINTE?
Untuk narkotika sintetis yang dikenal masyarakat sebagai sinte, penentuan golongan dan ketentuan hukumnya tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan sebutan di lapangan.
Pemeriksaan laboratorium forensik diperlukan untuk mengetahui kandungan zat aktif, jenis senyawa, berat bersih, serta klasifikasi narkotika berdasarkan peraturan yang berlaku. Hal ini penting karena istilah sinte dapat digunakan masyarakat untuk menyebut berbagai campuran atau senyawa sintetis yang belum tentu memiliki kandungan dan klasifikasi yang sama.
Karena itu, acuan jumlah untuk ganja biasa tidak boleh langsung diterapkan pada sinte. Penentuan pasal dan ancaman pidana harus mengacu pada hasil identifikasi zat serta ketentuan penggolongan narkotika yang berlaku.
REHABILITASI TIDAK BOLEH HANYA BERDASARKAN PENGAKUAN ATAU PEMBAYARAN
Pasal 103 UU Nomor 35 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada hakim untuk memutus atau menetapkan pecandu narkotika menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi. Ketentuan tersebut harus diterapkan dengan mempertimbangkan keadaan perkara dan ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam praktik penanganan perkara, asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) dapat menjadi bagian penting untuk melihat kondisi medis, tingkat ketergantungan, serta aspek hukum seseorang. Tim ini melibatkan unsur medis dan unsur hukum sesuai ketentuan yang mengatur pelaksanaannya.
Hasil asesmen merupakan bahan pertimbangan, bukan keputusan yang dengan sendirinya menghentikan penyidikan, menghapus dugaan tindak pidana, atau menjamin seseorang tidak menjalani proses hukum. Keputusan mengenai status perkara tetap berada pada aparat dan lembaga yang memiliki kewenangan sesuai tahapan hukum.
Masyarakat juga perlu memastikan legalitas lembaga rehabilitasi yang digunakan. Dokumen yang patut diperiksa antara lain izin operasional, identitas dan kualifikasi tenaga profesional, hasil asesmen, rencana perawatan, catatan pelaksanaan rehabilitasi, serta dokumen pembiayaan.
Surat keterangan pernah atau sedang menjalani rehabilitasi tidak boleh langsung dipahami sebagai bukti bahwa perkara pidana telah selesai. Begitu pula pembayaran kepada pihak tertentu yang tidak jelas kedudukan dan kewenangannya perlu diklarifikasi. Namun, pembayaran tersebut tidak dapat langsung disebut sebagai suap atau tindak pidana lain tanpa pemeriksaan dan bukti yang memadai.
DOKUMEN DAN FAKTA YANG PERLU DIPERIKSA
Agar penanganan perkara berjalan transparan dan tidak menimbulkan kesimpulan sepihak, sejumlah dokumen dan informasi berikut patut diperhatikan sesuai kebutuhan serta kewenangan pihak yang meminta:
- Surat perintah penangkapan, berita acara penangkapan, dan dokumen pemeriksaan yang relevan.
- Berita acara penyitaan serta kejelasan asal-usul dan penguasaan barang bukti.
- Hasil penimbangan yang menerangkan berat bruto dan berat bersih barang bukti.
- Hasil pemeriksaan laboratorium forensik mengenai jenis dan kandungan zat.
- Hasil pemeriksaan urine atau pemeriksaan medis lain yang relevan.
- Hasil asesmen medis dan hukum dari Tim Asesmen Terpadu apabila dilakukan.
- Dokumen rekomendasi atau penetapan rehabilitasi sesuai tahapan dan kewenangannya.
- Izin operasional dan identitas lembaga rehabilitasi.
- Bukti pembayaran resmi, kuitansi, serta identitas pihak penerima pembayaran.
- Bukti lain yang berkaitan dengan dugaan penggunaan untuk diri sendiri atau kemungkinan keterlibatan dalam peredaran gelap.
Pemeriksaan dokumen tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan hak privasi, kerahasiaan data, dan ketentuan hukum. Tidak semua dokumen dapat diakses oleh masyarakat umum, tetapi pihak yang berkepentingan dapat menempuh mekanisme permintaan informasi atau upaya hukum sesuai aturan yang berlaku.
YLPK PERARI DAN HEFI SANJAYA AND PARTNERS DORONG EDUKASI HUKUM
Buyung E. dari YLPK PERARI Kabupaten Tangerang menilai pemahaman masyarakat terhadap perbedaan pengguna, pecandu, korban penyalahgunaan, dan pengedar perlu terus diperkuat. Menurutnya, penanganan perkara narkotika harus tegas terhadap peredaran gelap, tetapi tetap memperhatikan hak setiap orang yang menjalani proses hukum.

“Jangan sampai masyarakat hanya melihat berat barang bukti atau pengakuan seseorang, lalu langsung menarik kesimpulan. Setiap perkara harus diperiksa berdasarkan bukti, hasil laboratorium, asesmen, dan ketentuan hukum. Penegakan hukum harus tegas, tetapi juga harus adil dan tidak mengabaikan hak orang yang diperiksa,” Ujar Buyung E.
YLPK PERARI Kabupaten Tangerang bersama HEFI SANJAYA AND PARTNERS menyatakan kesiapan untuk memberikan penjelasan edukatif dan pendampingan sesuai kewenangan, kebutuhan, serta persetujuan pihak yang membutuhkan. Pendampingan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghalangi proses hukum, melainkan membantu masyarakat memahami hak, kewajiban, prosedur, dan pilihan langkah hukum yang tersedia.
Masyarakat yang menghadapi persoalan hukum narkotika disarankan tidak mengambil keputusan berdasarkan informasi yang belum terverifikasi, tidak menyerahkan uang kepada pihak yang tidak jelas kewenangannya, serta segera berkonsultasi dengan advokat atau pendamping hukum yang kompeten.
PENUTUP: TEGAS MEMBERANTAS PEREDARAN, ADIL MELINDUNGI HAK
Pemberantasan narkotika membutuhkan ketegasan aparat dan partisipasi masyarakat. Namun, ketegasan tidak boleh menghilangkan prinsip kehati-hatian. Pengguna yang mengalami ketergantungan perlu memperoleh penanganan yang sesuai, sementara pihak yang terbukti terlibat dalam peredaran gelap harus diproses berdasarkan ketentuan hukum.
Pada akhirnya, ukuran penegakan hukum bukan sekadar seberapa keras seseorang diproses, melainkan juga seberapa cermat fakta diperiksa, bukti diuji, hak-hak dipenuhi, dan keputusan dibuat berdasarkan hukum.
Artikel ini disusun sebagai materi informasi dan edukasi hukum berdasarkan peraturan serta pedoman yang dirujuk pada saat penulisan. Artikel ini bukan pendapat hukum untuk menentukan bersalah atau tidaknya seseorang dalam perkara tertentu, bukan pengganti konsultasi dengan advokat, dan tidak dimaksudkan untuk mengarahkan masyarakat menghindari proses hukum. Penerapan pasal, klasifikasi narkotika, penilaian alat bukti, dan kemungkinan rehabilitasi harus ditentukan berdasarkan fakta perkara serta kewenangan aparat penegak hukum dan pengadilan.
Redaksi Mantv7.com menjunjung asas praduga tak bersalah, keberimbangan, akurasi, serta kepentingan publik. Setiap pihak yang disebut, berkepentingan, atau merasa dirugikan oleh informasi dalam pemberitaan ini diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi, hak jawab, dan hak koreksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Jurnalistik. Hak jawab dan koreksi dapat disampaikan kepada Redaksi Mantv7.com dengan menyertakan identitas, bagian informasi yang dimaksud, penjelasan, serta dokumen pendukung yang relevan. Redaksi akan menelaah dan memuatnya secara proporsional sesuai ketentuan yang berlaku.
Mantv7.com — Informasi, Edukasi, dan Kontrol Sosial yang Bertanggung Jawab.











