MANTV7.COM | JAKARTA — Kritik tajam terhadap arah penyelenggaraan negara kembali disuarakan Ketua DPD YLPK PERARI DKI Jakarta, Ronald Tanamas, S.Kom., M.M. Ia mengingatkan bahwa kekuasaan harus tetap berjalan di atas landasan konstitusi, bukan dikendalikan oleh kepentingan pribadi, kelompok, maupun ambisi mempertahankan jabatan.
Ronald menegaskan, UUD 1945 bukan sekadar pajangan konstitusi, bukan pula hiasan pidato kenegaraan. Konstitusi merupakan pedoman utama yang seharusnya menjadi dasar setiap kebijakan dan tindakan penyelenggara negara. Menurutnya, ketika kebijakan pemerintah semakin jauh dari kepentingan rakyat, evaluasi menyeluruh menjadi keharusan.
Dalam kritiknya, Ronald juga melontarkan peringatan keras agar negara tidak dikelola berdasarkan pola pikir pejabat yang rakus, tamak, dan maruk terhadap kekuasaan maupun keuntungan. Baginya, jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan kesempatan untuk mengutamakan kepentingan diri sendiri.
“Negara ini bukan perusahaan milik pejabat. Kekuasaan bukan warisan keluarga, dan anggaran negara bukan uang pribadi yang bisa diperlakukan sesuka hati. Jangan sampai sistem penyelenggaraan pemerintahan justru mengikuti pola pikir pejabat yang rakus, tamak, dan maruk terhadap kekuasaan maupun keuntungan,” tegas Ronald.
UUD 1945 BUKAN SEKADAR HIASAN PIDATO
Ronald mengingatkan bahwa Pembukaan UUD 1945 telah memberikan arah yang tegas mengenai tujuan bernegara, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Menurutnya, tujuan tersebut tidak boleh berhenti sebagai rangkaian kalimat yang dibacakan dalam upacara kenegaraan. Amanat konstitusi harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Ia menilai, apabila kebijakan publik justru berpotensi memperlebar kesenjangan, membebani masyarakat kecil, mempersempit kesempatan kerja, atau mengabaikan kebutuhan dasar rakyat, maka pemerintah perlu melakukan evaluasi secara serius dan terbuka.
Konstitusi tidak boleh hanya diagungkan dalam pidato, tetapi diabaikan dalam pelaksanaan. Ukuran keberhasilan pemerintahan bukan sekadar banyaknya program atau panjangnya daftar janji, melainkan sejauh mana kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
RAKYAT JANGAN HANYA DIINGAT SAAT PEMILU DAN MEMBAYAR PAJAK
Lebih lanjut, Ronald menyoroti persoalan kesejahteraan masyarakat, terbatasnya kesempatan kerja, tekanan ekonomi, serta tanggung jawab pemerintah dalam memastikan kebijakan negara berpihak pada kepentingan publik.
Menurutnya, rakyat tidak seharusnya terus-menerus diminta bersabar menghadapi kesulitan hidup, sementara penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk menunjukkan integritas, transparansi, dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah.
“Jangan rakyat hanya dicari ketika pemilu, ketika membutuhkan suara, dan ketika negara membutuhkan penerimaan pajak. Setelah itu, rakyat dibiarkan berjuang sendiri menghadapi mahalnya kebutuhan hidup dan sulitnya mencari pekerjaan. Negara harus hadir, bukan sekadar pandai membuat janji,” ujarnya.
Ia menegaskan, kehadiran negara harus terlihat melalui pelayanan publik yang layak, kebijakan yang terukur, kesempatan ekonomi yang adil, serta perlindungan terhadap masyarakat yang membutuhkan.
PEJABAT HARUS BERTANGGUNG JAWAB KEPADA KONSTITUSI, BUKAN SEKADAR MEMPERTAHANKAN JABATAN
Ronald juga mengingatkan bahwa jabatan publik merupakan amanah yang melekat dengan kewajiban hukum dan moral. Jabatan tidak seharusnya dijadikan fasilitas untuk memperkaya diri, membangun kepentingan kelompok, atau mempertahankan kekuasaan dengan mengabaikan kepentingan masyarakat.
Ia mendorong pengawasan yang serius terhadap penggunaan anggaran negara, pelaksanaan program pemerintah, serta kebijakan publik yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
Menurutnya, pejabat yang menjalankan tugas secara bertanggung jawab semestinya terbuka terhadap kritik. Sebab, kritik masyarakat merupakan bagian dari kontrol sosial dan dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan.
“Kalau pejabat lebih sibuk mempertahankan kekuasaan daripada memperjuangkan kesejahteraan rakyat, maka ada sesuatu yang harus dibenahi. Indonesia membutuhkan pemimpin yang mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan penyelenggara negara yang hanya berorientasi pada keuntungan pribadi atau kelompoknya,” tegasnya.
YLPK PERARI: KEKUASAAN ADALAH AMANAH, KEDAULATAN BERADA DI TANGAN RAKYAT
Sebagai bagian dari gerakan perlindungan masyarakat dan kontrol sosial, Ronald menegaskan bahwa YLPK PERARI harus terus menyuarakan kepentingan publik, mengawal kebijakan pemerintah, serta mendorong penyelenggaraan negara yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.
Ia berharap seluruh penyelenggara negara kembali menjadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Setiap kebijakan harus diuji berdasarkan manfaat, keadilan, kepatuhan terhadap hukum, serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
“Jangan sampai Indonesia terlihat maju dalam pidato, tetapi rakyatnya justru merasa semakin tertinggal dalam kenyataan. Negara ini dibangun untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk memanjakan segelintir orang yang sedang duduk di kursi kekuasaan,” tutup Ronald.
Pada akhirnya, kekuasaan bukanlah tujuan akhir penyelenggaraan negara. Kekuasaan adalah amanah yang harus digunakan untuk melayani rakyat. Ketika penderitaan masyarakat dianggap biasa dan kritik dipandang sebagai gangguan, maka yang perlu dipertanyakan bukan suara rakyatnya, melainkan sejauh mana amanat konstitusi benar-benar dijalankan.
Pernyataan dalam berita ini merupakan pandangan, kritik, dan penilaian narasumber terhadap tata kelola pemerintahan. Pernyataan tersebut merupakan seruan evaluasi terhadap penyelenggaraan negara, bukan penetapan hukum bahwa pihak atau lembaga tertentu telah terbukti melanggar konstitusi. Redaksi membuka ruang klarifikasi, Hak Jawab, dan Hak Koreksi sesuai ketentuan perundang-undangan serta Kode Etik Jurnalistik.
MANTV7.COM — MEDIA PERJUANGAN ANAK NEGERI











