Mantv7.com | JAKARTA — Demokrasi bukan sekadar tentang siapa yang paling dikenal, paling sering muncul di hadapan publik, atau paling pandai merangkai janji saat musim kampanye. Lebih dari itu, demokrasi adalah tentang tanggung jawab, kapasitas, integritas, dan keberanian memperjuangkan kepentingan masyarakat. Karena itu, rakyat perlu membuka mata dan tidak mudah menyerahkan masa depan bangsa hanya kepada popularitas seseorang.
Perbincangan mengenai unggahan TikTok yang menyebut 27 anggota DPR RI periode 2024–2029 memiliki latar belakang pendidikan SLTA atau sederajat turut memunculkan perhatian publik. Namun, transkrip unggahan tersebut memuat 28 nama sehingga terdapat ketidaksesuaian angka yang harus diverifikasi lebih lanjut. Informasi viral tidak boleh langsung dianggap sebagai fakta sebelum sumber, identitas, dan datanya diperiksa secara cermat.
Persoalan ini bukan tentang merendahkan lulusan SMA atau menjadikan gelar akademik sebagai satu-satunya ukuran kecerdasan seseorang. Pendidikan formal bukan jaminan mutlak integritas, sebagaimana keterbatasan gelar akademik bukan bukti seseorang tidak mampu mengabdi. Hal yang jauh lebih penting adalah kesiapan memahami persoalan masyarakat, kemampuan menjalankan fungsi kelembagaan, kejujuran, serta kesungguhan mempertanggungjawabkan mandat publik.
Pasal 20 UUD 1945 memberikan kekuasaan pembentukan undang-undang kepada DPR, sedangkan Pasal 20A menegaskan tiga fungsi utamanya, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Artinya, keputusan para wakil rakyat bukan perkara ringan. Kebijakan yang dibahas dapat memengaruhi kehidupan masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, perpajakan, harga kebutuhan pokok, hingga arah pembangunan nasional. Kursi DPR bukan panggung popularitas, melainkan amanat konstitusi yang harus dijalankan dengan tanggung jawab.
Secara hukum, Pasal 240 ayat (1) huruf e UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan pendidikan paling rendah bagi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah tamat SMA atau sederajat. Dengan demikian, seseorang yang memenuhi persyaratan tersebut tidak otomatis melanggar hukum hanya karena latar belakang pendidikannya. Namun, memenuhi persyaratan administratif pencalonan tentu berbeda dengan membuktikan kualitas pelaksanaan tugas setelah memperoleh mandat rakyat.
Pertanyaan kritis justru perlu diarahkan kepada partai politik dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pencalonan. Apakah calon wakil rakyat telah dipersiapkan untuk memahami konstitusi, legislasi, pengelolaan anggaran, pengawasan kebijakan, dan kebutuhan masyarakat? Apakah rekam jejak serta kemampuan mereka diperiksa secara serius? Ataukah popularitas, baliho, jaringan, kedekatan, dan kemampuan menarik perhatian publik justru lebih dominan? Demokrasi kehilangan substansi apabila kemasan lebih diperhatikan daripada tanggung jawab dan kemampuan menjalankan amanat rakyat.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada 29 September 2025 juga menjadi bagian penting dalam perdebatan ini. MK menolak permohonan yang meminta peningkatan persyaratan pendidikan menjadi S-1 dan menilai ketentuan pendidikan minimal SMA atau sederajat tetap konstitusional dalam kerangka kebijakan hukum pembentuk undang-undang. Meski demikian, ruang pembahasan mengenai penguatan standar kompetensi, pendidikan politik, pembinaan kader, transparansi, dan evaluasi kinerja tetap terbuka melalui mekanisme yang sesuai konstitusi.
Namun, cermin terbesar sesungguhnya juga harus diarahkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Berapa kali kita terpukau oleh wajah yang sering muncul di layar, terbuai oleh pidato yang terdengar meyakinkan, atau percaya kepada janji perubahan tanpa terlebih dahulu memeriksa rekam jejak? Berapa kali popularitas, kedekatan, dan penampilan justru lebih menentukan penilaian dibandingkan gagasan serta tanggung jawab? Jangan hanya mempertanyakan kualitas wakil rakyat setelah terpilih, sementara ketika memilih kita sendiri lupa menggunakan nalar dan memeriksa fakta.
Rian Hidayat, aktivis YLPK PERARI Kabupaten Tangerang, mengingatkan bahwa pendidikan tidak seharusnya menjadi alat untuk merendahkan seseorang. Namun, setiap jabatan publik membawa tanggung jawab besar yang wajib dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. “Jangan ukur wakil dari seberapa terkenal nama atau manis ucapannya. Ukur dari kemampuan memahami masalah, keberanian mengawasi kekuasaan, dan hasil kerja yang bisa diperiksa rakyat,” ujarnya.

Rian juga menyoroti pentingnya tanggung jawab partai politik dalam menyiapkan calon wakil rakyat. Menurutnya, popularitas tidak seharusnya menjadi jalan pintas dalam proses rekrutmen politik. “Janji kampanye bukan prestasi. Tepuk tangan bukan bukti kapasitas. Setelah terpilih, rakyat membutuhkan kerja dan penjelasan terbuka, bukan pencitraan. Jika gagal, akui kegagalan dan jelaskan perbaikannya,” katanya.
Selain persoalan kapasitas, praktik politik uang juga perlu mendapatkan perhatian serius. Namun, isu tersebut harus ditempatkan secara terpisah dari persoalan tingkat pendidikan dan tidak boleh dijadikan tuduhan terhadap individu tanpa bukti. Peraturan perundang-undangan telah mengatur larangan serta sanksi terkait pemberian atau janji imbalan untuk memengaruhi pilihan pemilih. Setiap dugaan pelanggaran harus diperiksa berdasarkan bukti dan unsur hukum yang berlaku. Masyarakat pun perlu berani menolak praktik transaksional yang merusak kualitas demokrasi.
Di sisi lain, masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja wakil rakyat melalui informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kehadiran dalam rapat, kontribusi pembahasan rancangan undang-undang, sikap dalam pembahasan anggaran, hasil pengawasan, serta tindak lanjut aspirasi masyarakat merupakan sejumlah aspek yang patut diperiksa. Hak memperoleh informasi publik juga dijamin melalui UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Karena itu, transparansi lembaga dan keterbukaan partai politik menjadi kebutuhan penting agar penilaian publik tidak hanya bergantung pada video viral maupun pencitraan.
Pada akhirnya, masyarakat perlu menjawab satu pertanyaan mendasar: apakah kita benar-benar memilih wakil yang akan memperjuangkan kepentingan rakyat, atau hanya memilih sosok yang membuat kita merasa dekat dan terhibur? Jangan biarkan janji beberapa menit menghapus ingatan terhadap tanggung jawab selama lima tahun. Jangan biarkan popularitas menggantikan penilaian kritis. Rakyat bukan penonton yang hanya bertepuk tangan setiap musim kampanye, melainkan pemegang kedaulatan yang berhak mengawasi, bertanya, mengkritik, dan menagih pertanggungjawaban.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi Mantv7.com membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi pihak-pihak terkait. Seluruh informasi dan pernyataan yang dipersoalkan harus tetap diuji berdasarkan fakta, disajikan secara berimbang, dan mengikuti Kode Etik Jurnalistik. Sebab, kritik yang bertanggung jawab bukan bertujuan menjatuhkan seseorang, melainkan mendorong perbaikan.
Mandat harus dipertanggungjawabkan, janji harus diuji, kekuasaan harus diawasi, dan kesadaran rakyat tidak boleh berhenti setelah suara diberikan.
YLPK PERARI Kabupaten Tangerang Bersama Media Mantv7.com
(RED)











