BeritaProvinsi

Bagi-Bagi Medali Disebut Sudah Biasa, Ketua Tegaskan Kuasa, Pejabat Porprov Banten Jangan Bungkam, Buka Fakta!

15
×

Bagi-Bagi Medali Disebut Sudah Biasa, Ketua Tegaskan Kuasa, Pejabat Porprov Banten Jangan Bungkam, Buka Fakta!

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi gambar yang memperlihatkan topik narasi rilisan berita, penuh dengan rasa kemaslahatan masyarakat demi menegakkan keadilan. (Foto: Mantv7.com)

Mantv7.com | Banten — Ada pertanyaan yang kini sulit dihindari dari kisruh catur Porprov VII Banten 2026: sejak kapan piala dan medali bisa dibagi-bagi, lalu disebut sebagai hal yang biasa? Jika pernyataan dalam video yang beredar benar sesuai konteksnya, persoalan ini bukan sekadar keributan pertandingan, melainkan alarm serius bagi sportivitas dan tata kelola olahraga.

Dalam rekaman tersebut, mekanisme “bagi-bagi medali” disebut telah lama berlaku dan dibicarakan dalam rapat. Publik tentu ingin tahu: rapat siapa, kapan, siapa yang hadir, dan aturan mana yang menjadi pijakan? Apakah seluruh kontingen mengetahui serta menyetujuinya? Jangan sampai istilah “sudah biasa” justru menjadi tameng untuk menghindari pertanyaan yang paling mendasar.

Sebab, sesuatu yang berulang belum tentu benar. Kebiasaan tidak otomatis menjadi aturan, apalagi pembenaran. Jika pembagian penghargaan memang memiliki mekanisme resmi, buka dokumennya. Jika tidak, siapa yang menetapkan pola tersebut dan atas kewenangan apa? Atlet berlatih, bertanding, dan mengejar prestasi; bukan datang untuk menebak-nebak bagaimana medali akan dibagikan.

Sorotan berikutnya tertuju pada pernyataan ketua dalam video yang terkesan menegaskan bahwa keputusan berada di tangannya. Sikap dan konteks pernyataan itu perlu diklarifikasi. Apakah jabatan ketua dapat berdiri di atas aturan pertandingan? Siapa yang berwenang memutus sengketa: ketua, wasit, Technical Delegate, atau Dewan Hakim? Jika ada voting, apa objek yang diputuskan dan apa dasar hukumnya?

Mas Buyung Erwansyah, Aktivis Kabupaten Tangerang yang tergabung di YLPK PERARI Kabupaten Tangerang.

Buyung E, aktivis Kabupaten Tangerang dari YLPK PERARI Kabupaten Tangerang, menilai kontrol sosial harus bekerja ketika keputusan publik menyisakan tanda tanya. “Jangan jadikan kata ‘sudah biasa’ sebagai jawaban akhir. Buka aturan, notulen, dan berita acara. Jabatan bukan cek kosong untuk mengambil keputusan. Atlet berhak mendapat kepastian, masyarakat berhak mendapat penjelasan,” Ujarnya.

Tanggung jawab juga tidak boleh berhenti pada satu orang. Ketua PB Porprov bertanggung jawab menjelaskan kebijakan organisasi; panitia dan bidang pertandingan menerangkan pelaksanaan; Technical Delegate, wasit, serta Dewan Hakim menjelaskan kewenangan teknis dan penyelesaian protes. Pengprov Percasi dan KONI perlu membuka peran pembinaan serta pengawasannya. Dispora dan pejabat pemerintah daerah terkait harus menjelaskan fungsi pengawasan dan dukungan anggaran sesuai kewenangan masing-masing. Bupati Tangerang patut mendorong evaluasi jika terdapat keterlibatan atau penggunaan sumber daya daerah.

UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan menegaskan bahwa penyelenggaraan olahraga berpegang pada prinsip keadilan, sportivitas, akuntabilitas, ketertiban, dan kepastian hukum. Bahkan, Pasal 80 mengatur pengelolaan dana keolahragaan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Artinya, jika dana APBD terlibat, pertanggungjawaban anggarannya juga wajib dapat diuji.

Karena itu, dokumen yang perlu dibuka bukan sekadar penjelasan lisan: aturan teknis, notulen rapat, daftar hadir, SK perangkat pertandingan, formulir protes, berita acara, keputusan Dewan Hakim, pairing, scoresheet, hasil pertandingan, serta laporan penggunaan anggaran jika bersumber dari dana publik. Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak masyarakat memperoleh informasi, sedangkan UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 menempatkan pers sebagai sarana informasi, pendidikan, dan kontrol sosial.

Ormas, LSM, LBH, law firm, yayasan perlindungan konsumen, aktivis, pemerhati kebijakan, paguyuban, asosiasi, dan media perlu ikut mengkaji serta memverifikasi persoalan ini sesuai kapasitas masing-masing. Jangan menghakimi tanpa bukti, tetapi jangan pula membiarkan pertanyaan berhenti tanpa jawaban. Jika ditemukan pelanggaran, tempuh mekanisme etik, organisasi, administratif, atau hukum berdasarkan bukti dan kewenangan. Masyarakat sebagai pembayar pajak berhak menuntut pelayanan dan penggunaan anggaran yang transparan; pejabat menjalankan amanah publik, bukan kepentingan pribadi.

Hingga berita ini diturunkan, pihak-pihak terkait belum memberikan tanggapan atau keterangan resmi atas berbagai pertanyaan publik yang disampaikan. Redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi hak jawab, klarifikasi, maupun penjelasan dari pihak yang berkepentingan demi menjaga keberimbangan informasi sesuai Kode Etik Jurnalistik.

Mari berpikir bersama: bila semua prosedur telah benar, mengapa dokumennya tidak dibuka? Medali boleh menjadi rebutan, tetapi kejujuran dan kehormatan olahraga tidak boleh dipertaruhkan.

(RED)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!
Enable Notifications OK No thanks