MANtv7.com | Kabupaten Tangerang – Upaya pembenahan pelayanan publik terus dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tangerang. Salah satu langkah yang kini mulai dirasakan langsung oleh masyarakat adalah dibukanya form ceklis proses permohonan di area Front Office, yang memuat tahapan dan persyaratan layanan pertanahan secara terbuka.
Terobosan ini dinilai sederhana, namun berdampak besar. Selama ini, tidak sedikit warga yang datang ke kantor BPN tanpa persiapan berkas yang lengkap, bukan karena lalai, melainkan karena minimnya informasi yang mudah dipahami. Kini, masyarakat bisa langsung melihat apa saja yang dibutuhkan sebelum mengajukan permohonan.
Form ceklis tersebut memuat penjelasan detail berbagai layanan, mulai dari peralihan hak atau balik nama, waris, pemecahan dan penggabungan sertipikat, hingga pengakuan hak atas tanah. Semua disusun dengan bahasa praktis agar bisa dipahami masyarakat awam, bukan hanya kalangan profesional pertanahan.
Untuk layanan balik nama, misalnya, masyarakat dapat mengetahui sejak awal bahwa prosesnya tidak hanya soal AJB atau akta peralihan, tetapi juga menyangkut kewajiban pajak, pengecekan online oleh PPAT, hingga pendaftaran resmi yang kini sudah terintegrasi secara digital.
Begitu pula dalam urusan waris dan pemecahan tanah, BPN secara terbuka menjelaskan dokumen apa saja yang wajib disiapkan, mana yang harus asli, dan mana yang cukup dilegalisir. Informasi ini penting agar pemohon tidak bolak-balik melengkapi berkas.
Langkah keterbukaan ini mendapat perhatian dari kalangan masyarakat sipil. Rian, Wakil Ketua YLPK PERARI Kabupaten Tangerang, menilai kebijakan tersebut sebagai sinyal positif perubahan pola pelayanan birokrasi.
“Kami melihat ini sebagai langkah yang patut diapresiasi. Ketika persyaratan dibuka secara terang di ruang pelayanan, masyarakat tidak lagi berada di posisi lemah atau serba menebak-nebak. Ini bentuk edukasi publik yang sederhana tapi berdampak,” ujar Rian, Selasa (17/12/2025).
Menurut Rian, transparansi seperti ini juga berfungsi sebagai alat pencegah kesalahpahaman antara petugas dan pemohon. Ketika alur dan syarat sudah jelas sejak awal, potensi komplain dan dugaan praktik tidak sehat bisa ditekan.
“Kalau informasinya terbuka, ruang tafsir jadi sempit. Publik tahu apa yang harus dipenuhi, petugas juga punya acuan yang sama. Ini sehat untuk pelayanan dan kepercayaan masyarakat,” tambahnya.
YLPK PERARI mendorong agar inovasi serupa tidak berhenti di meja Front Office semata, tetapi juga diperkuat melalui kanal digital agar bisa diakses masyarakat sebelum datang ke kantor.
Dengan langkah ini, BPN Kabupaten Tangerang dinilai sedang bergerak ke arah pelayanan yang lebih terbuka dan membumi. Bukan sekadar melayani administrasi, tetapi juga memberi pemahaman agar masyarakat tidak merasa asing dengan urusan pertanahan yang selama ini dianggap rumit.
Jika konsistensi ini dijaga, keterbukaan informasi di ruang layanan diyakini akan menjadi fondasi penting bagi pelayanan publik yang lebih adil, tertib, dan dipercaya masyarakat.
(OIM)
