Mantv7.com | Banten — Ketika ribuan warga Kabupaten Tangerang masih berjibaku memenuhi kebutuhan hidup paling dasar, kritik publik justru diarahkan ke lorong sempit perdebatan isu lain. Di saat sorotan terhadap dugaan pesta anggaran APBD berkedok “award” dan agenda seremonial mewah menguat, ruang diskursus publik perlahan digeser. Bukan dijawab dengan evaluasi kebijakan, melainkan dialihkan ke isu-isu pembanding yang tidak menyentuh inti persoalan.
Peristiwa ini memunculkan tanda tanya besar: apakah kritik atas belanja APBD yang dianggap tidak sensitif terhadap kemiskinan ekstrem benar-benar dijawab, atau justru sengaja dibelokkan?
Dalam beberapa waktu terakhir, publik menyoroti pelaksanaan kegiatan berbiaya besar yang dikaitkan dengan agenda “award”, rapat, dan seremoni di luar daerah. Kegiatan tersebut terkesan tidak sejalan dengan kondisi sosial, mengingat data resmi masih mencatat ratusan ribu warga Kabupaten Tangerang hidup dalam kategori miskin ekstrem.
Alih-alih dibuka secara transparan mulai dari urgensi kegiatan, dasar penganggaran, hingga manfaat langsung bagi masyarakat yang muncul justru narasi tandingan. Kritik terhadap belanja APBD seolah diredam dengan isu lain yang tidak beririsan langsung, bahkan diperluas ke persoalan jalan rusak dan data pembanding wilayah lain.
Bagi publik yang jeli, pola ini patut diduga sebagai pengalihan isu, bukan jawaban substantif atas kritik kebijakan.
Jika pemerintah daerah merasa tengah menjalankan prinsip efisiensi, maka logika kebijakan publik menuntut contoh nyata, bukan sekadar jargon. Pertanyaannya sederhana namun menghantam: mengapa efisiensi justru dipresentasikan di ruang hotel dan panggung seremoni, bukan melalui pemangkasan belanja non-esensial?
Di titik ini, kritik tidak lagi soal selera politik, melainkan soal kepekaan dan prioritas. Ketika masyarakat diminta bertahan, pemerintah justru tampil dengan agenda yang berpotensi membebani APBD dan minim dampak langsung terhadap pengentasan kemiskinan.
Secara administratif, pola belanja seperti ini berpotensi menimbulkan persoalan serius, antara lain:
1. Indikasi ketidaktepatan prioritas anggaran, bertentangan dengan semangat pengutamaan belanja wajib dan perlindungan sosial
2. Potensi pelanggaran asas efisiensi dan efektivitas, sebagaimana prinsip pengelolaan keuangan daerah
3. Persoalan etik jabatan, ketika pejabat publik tidak menunjukkan empati sosial di tengah kondisi darurat kemiskinan
4. Risiko maladministrasi, jika kegiatan tidak memiliki urgensi dan manfaat terukur bagi masyarakat
Semua ini tentu masih berada dalam ranah klarifikasi dan pengujian publik, namun cukup kuat untuk menuntut penjelasan terbuka dari pemerintah daerah.
Aktivis Kabupaten Tangerang yang tergabung dalam YLPK PERARI, Buyung E, menegaskan bahwa kritik ini tidak boleh dipelintir seolah-olah publik anti-pemerintah. “Ini bukan soal menyerang siapa pun. Ini soal kontrol sosial. Ketika APBD dipakai untuk agenda yang terkesan seremonial, sementara kemiskinan ekstrem masih nyata, publik berhak bertanya dan mengkritik,” tegas Buyung.
Menurutnya, menggeser isu ke arah lain justru memperlihatkan ketidakmampuan menjawab substansi. “Kalau memang tidak ada masalah, buka saja datanya. Jelaskan urgensinya. Bukan malah mengaburkan kritik dengan isu lain yang tidak menjawab akar persoalan,” tambahnya.
Ironisnya, di tengah kritik publik yang menguat, muncul pula pemberitaan dari salah satu media yang berbalut kritik pemerintahan, namun secara tidak langsung terlihat menyudutkan sisi lain dan terindikasi membela posisi Pemkab Tangerang. Alih-alih menguatkan substansi kritik, narasi justru bergeser ke isu jalan rusak dan perbandingan yang menjauh dari pokok persoalan belanja APBD.
Dalam konteks ini, media seharusnya menjadi penjernih isu, bukan pengabur. Kritik publik bukan untuk dipatahkan, melainkan diuji dengan data, transparansi, dan tanggung jawab kebijakan.
Kemiskinan ekstrem tidak bisa dihadapi dengan panggung, apalagi dengan pengalihan isu. Ia menuntut keberanian moral pejabat publik untuk menata ulang prioritas, mengakui kekurangan, dan menempatkan rakyat sebagai pusat kebijakan. Selama kritik dijawab dengan narasi yang berputar-putar, publik akan terus bertanya: APBD ini benar-benar untuk rakyat, atau sekadar untuk merawat citra dan seremoni?
Di Kabupaten Tangerang hari ini, pertanyaan itu menggantung dan jawabannya ditunggu, bukan dalam bentuk klarifikasi normatif, melainkan tindakan nyata yang berpihak pada rakyat kecil.
(RED)
