Mantv7.com | Ruang digital Indonesia kembali gaduh. Bukan karena bencana besar, melainkan maraknya konflik settingan yang diduga sengaja dimainkan demi mendongkrak popularitas dan penjualan produk. Publik mulai sadar bahwa sebagian keributan di media sosial bukan selalu persoalan pribadi, tetapi bisa menjadi strategi bisnis agar viral dan menghasilkan keuntungan besar.
Fenomena ini memunculkan keresahan karena emosi masyarakat seperti sengaja diperah demi kepentingan pasar. Sindiran, saling serang, hingga drama hubungan mendadak ramai lalu berujung promosi produk atau kolaborasi tertentu. Ironisnya, banyak netizen tanpa sadar ikut menjadi “bahan bakar algoritma” yang membuat drama tersebut terus naik dan menghasilkan cuan fantastis.
Temuan sementara juga memunculkan tanda tanya terhadap sejumlah kreator konten dan pihak brand yang diduga memainkan pola konflik buatan. Bahkan, ada kesan sebagian portal media ikut memperbesar polemik demi mengejar klik dan trafik tanpa memikirkan dampak sosial yang ditinggalkan kepada masyarakat luas.
Kondisi ini dinilai menjadi tamparan keras bagi dunia pendidikan nasional. Sebab, masih banyak masyarakat yang mudah terpancing emosi dan cepat menyimpulkan sesuatu tanpa proses berpikir kritis. Pola pendidikan yang terlalu fokus pada hafalan dianggap belum cukup membentuk kemampuan analisa publik menghadapi manipulasi informasi digital.
Buyung E, aktivis Kabupaten Tangerang yang tergabung dalam Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Perjuangan Anak Negeri (YLPK PERARI) kabupaten Tangerang, menilai fenomena tersebut sudah masuk kategori pembodohan publik yang berbahaya. Menurutnya, masyarakat jangan terus dijadikan objek permainan demi kepentingan bisnis yang mengabaikan etika moral dan kesehatan ruang publik digital.
“Kalau konflik ternyata hanya settingan demi uang dan engagement, ini sangat memprihatinkan. Publik seperti sengaja diarahkan untuk marah lalu dijadikan alat promosi terselubung. Jangan sampai masyarakat terus dibodohi secara halus,” tegas Buyung dalam sudut pandang kontrol sosial.
Ia juga menyoroti potensi pelanggaran hukum apabila terdapat unsur informasi menyesatkan demi keuntungan ekonomi. Dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE dijelaskan bahwa penyebaran informasi bohong yang merugikan konsumen dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, Pasal 378 KUHP turut mengatur tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk menguntungkan diri sendiri.
Sorotan turut diarahkan kepada seluruh lini pengawasan pemerintah. Mulai dari Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, bidang pengawasan konten digital, hingga Dinas Pendidikan melalui Kepala Bidang Kurikulum dan Kasi Pembelajaran dinilai tidak boleh hanya menjadi penonton. ASN memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional dalam menjaga kualitas literasi publik sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
Di sisi lain, dampak psikologis dari drama digital mulai terasa nyata. Banyak masyarakat mengalami kelelahan mental akibat terus disuguhi pertikaian yang belum tentu nyata. Ruang digital yang seharusnya menjadi tempat berbagi ilmu perlahan berubah menjadi arena adu emosi dan panggung manipulasi perhatian massal.
Karena itu, reformasi pendidikan dan penguatan literasi digital tidak bisa lagi ditunda. Sekolah perlu membuka ruang diskusi kritis agar siswa terbiasa menganalisa informasi, bukan sekadar menghafal teori. Publik juga harus membiasakan budaya “saring sebelum sharing” agar tidak mudah dijadikan sasaran permainan algoritma yang lebih mengutamakan sensasi dibanding kebenaran.
Pada akhirnya, fenomena ini menjadi pengingat bahwa tidak semua yang viral layak dipercaya. Di tengah derasnya arus media sosial, masyarakat perlu menjaga akal sehat agar ruang publik tidak sepenuhnya dikuasai drama buatan. Sebab ketika nalar kritis mati, manipulasi akan tumbuh tanpa batas dan kejujuran perlahan kehilangan tempat di negeri sendiri.
(RED)
