Mantv7.com – Bantuan sosial (bansos) merupakan program pemerintah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Namun, di sejumlah daerah masih muncul keluhan mengenai penyaluran bansos yang dinilai belum tepat sasaran. Kondisi ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial, terutama ketika warga yang dianggap layak justru tidak terdaftar sebagai penerima manfaat.
Ketidaktepatan data penerima bansos tidak boleh dianggap sebagai hal biasa. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui proses pendataan dan memastikan bantuan disalurkan secara adil, transparan, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengawasi penggunaan anggaran publik merupakan bagian dari tanggung jawab bersama.
Apabila menemukan warga yang layak menerima bantuan tetapi belum terdata, masyarakat dapat menyampaikan pertanyaan atau usulan kepada ketua RT, RW, pemerintah desa atau kelurahan, maupun petugas yang menangani pendataan. Penyampaian dilakukan secara santun dengan didukung informasi dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pada dasarnya, setiap proses penyaluran bantuan sosial harus mengacu pada data yang valid dan mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah. Transparansi dalam pendataan menjadi salah satu cara untuk mencegah kesalahan, penyalahgunaan wewenang, maupun potensi ketidakadilan dalam penyaluran bantuan.
Dalam praktiknya, sinyal ketidaktepatan sasaran dapat terlihat apabila terdapat perbedaan mencolok antara kondisi ekonomi penerima dengan fakta di lapangan. Karena itu, evaluasi data secara berkala serta keterbukaan informasi menjadi langkah penting agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Jika penyampaian keberatan di tingkat desa atau kelurahan belum memperoleh tanggapan, masyarakat dapat mengajukan pengaduan kepada dinas sosial atau instansi pengawas sesuai kewenangannya. Sertakan bukti pendukung, seperti data, foto, atau informasi lain yang relevan agar proses verifikasi dapat dilakukan secara objektif.
Menanggapi persoalan tersebut, Yuli Murtia, S.H., selaku Kepala Bidang Hukum YLPK PERARI Kabupaten Tangerang, menegaskan bahwa ketepatan pendataan merupakan bagian penting dalam mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Bantuan sosial harus diterima oleh warga yang benar-benar berhak. Karena itu, masyarakat jangan ragu menyampaikan masukan atau pengaduan yang didukung fakta agar proses penyaluran dapat dievaluasi dan diperbaiki,” ujar Yuli Murtia, S.H., Kabid Hukum YLPK PERARI Kabupaten Tangerang.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap laporan harus disampaikan secara bertanggung jawab dengan mengedepankan bukti dan memberikan ruang klarifikasi kepada pihak terkait. Pendekatan tersebut penting agar penyelesaian berjalan objektif, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum.
Jika pengaduan di desa belum direspon, laporlah ke dinas sosial dengan menyertakan bukti yang relevan. Bila masih ragu, silakan hubungi kantor YLPK PERARI terdekat untuk berkonsultasi.
Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk memastikan program bantuan sosial berjalan tepat sasaran. Kepedulian terhadap lingkungan sekitar bukan hanya membantu warga yang membutuhkan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara.
Dengan pengawasan yang baik, keterbukaan informasi, dan partisipasi masyarakat, penyaluran bantuan sosial diharapkan semakin tepat sasaran, transparan, serta mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
(RED)
