Mantv7.com | TANGERANG — Mari berhenti sejenak dari tepuk tangan, lalu membaca angkanya. Di Kabupaten Tangerang, TPT 2025 tercatat 5,94 persen. Di tengah persoalan itu, rangkaian Corporate Awards 2026 tercatat memiliki delapan paket belanja dengan total pagu Rp214,85 juta dari APBD. Pertanyaannya sederhana: seberapa besar manfaat nyata yang kembali kepada masyarakat?
Yang membuat sorotan semakin tajam, delapan paket tersebut tercatat berada dalam subkegiatan pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan. Rinciannya mencakup sewa hotel Rp123,96 juta, souvenir Rp60 juta, seragam Rp17,92 juta, konsumsi Rp14,8 juta, piala Rp12,051 juta, rapat Rp4,44 juta, sertifikat Rp843 ribu, serta spanduk Rp836 ribu. Angkanya ada; publik kini menunggu ukuran hasilnya.
Disnaker menyebut Corporate Awards 2026 sebagai bentuk apresiasi sekaligus pembinaan perusahaan agar hubungan industrial semakin harmonis. Sebanyak 29 perusahaan menerima penghargaan di tiga kategori. Tidak ada yang salah dengan memberikan apresiasi, tetapi ketika pembiayaannya menggunakan uang publik, pertanyaan tentang manfaat, indikator keberhasilan, dan hasil pembinaan menjadi wajar diajukan.
Di sinilah nalar publik diuji. Apakah pencegahan perselisihan cukup diukur dari terselenggaranya acara, pembagian piala dan sertifikat? Ataukah ada data yang menunjukkan berapa perselisihan berhasil dicegah, berapa perusahaan mengalami peningkatan kepatuhan, berapa pekerja memperoleh perlindungan lebih baik, dan apa perubahan konkret setelah Corporate Awards berlangsung?
Secara psikologis, panggung penghargaan memang mudah membuat keberhasilan terlihat selesai ketika piala sudah berpindah tangan. Padahal tepuk tangan bukan indikator kesejahteraan. Foto bersama bukan bukti persoalan ketenagakerjaan telah tuntas. Karena itu, masyarakat jangan hanya melihat siapa pemenangnya, tetapi juga bertanya apa yang benar-benar berubah setelah acara selesai.
Buyung E., aktivis Kabupaten Tangerang yang tergabung dalam YLPK PERARI Kabupaten Tangerang, menilai kontrol sosial justru harus bekerja ketika anggaran publik mulai berbicara. “Kami tidak mempersoalkan penghargaan kepada perusahaan. Yang perlu dibuka adalah dasar kebutuhan belanja, ukuran keberhasilan dan manfaatnya bagi pekerja serta masyarakat. Kalau program disebut pembinaan, publik berhak melihat hasil pembinaannya, bukan hanya panggung seremonialnya,” ujarnya.
Sorotan ini semakin relevan karena BPS mencatat TPT Kabupaten Tangerang 2025 sebesar 5,94 persen. Angka tersebut memang bukan berarti seluruh persoalan pengangguran dapat dibebankan kepada satu kegiatan atau satu instansi. Namun, fakta itu memberi konteks bahwa agenda ketenagakerjaan seharusnya selalu diuji dari dampak nyatanya, bukan sekadar meriah atau tidaknya kegiatan.
Bahwa pengadaan pemerintah wajib memperhatikan prinsip efisien, efektif, transparan dan akuntabel, maka publik beralasan meminta penjelasan mengenai hubungan antara setiap komponen belanja dengan sasaran subkegiatan. Prinsip tersebut tidak otomatis berarti ada pelanggaran dalam delapan paket itu; yang muncul saat ini adalah catatan kritis yang membutuhkan klarifikasi berbasis dokumen.
Bahwa UU Keterbukaan Informasi Publik mengatur hak masyarakat memperoleh informasi publik, maka pertanyaan tentang perencanaan, indikator, hasil, serta pertanggungjawaban kegiatan layak ditempatkan sebagai bagian dari kepentingan publik. Transparansi bukan serangan. Keterbukaan bukan tuduhan. Justru keterbukaan adalah cara paling sederhana mematikan kecurigaan yang belum tentu benar.
Karena itu, mari sama-sama mencerna persoalan ini tanpa buru-buru menghakimi. Apakah Rp214,85 juta tersebut sudah menghasilkan manfaat yang sepadan? Apakah seluruh komponen belanja memang diperlukan? Apa ukuran keberhasilannya? Dan apakah hasil evaluasi Corporate Awards dapat diakses publik? Jawaban atas pertanyaan itulah yang akan menentukan apakah masyarakat sedang melihat program pembinaan yang substantif atau sekadar kegiatan yang tampak besar di permukaan.
Pada akhirnya, kritik bukan berarti membenci pemerintah, sebagaimana pertanyaan bukan berarti menuduh. Justru dari pertanyaan yang jujur, penggunaan uang rakyat bisa semakin terang. Hingga berita ini diturunkan, pihak-pihak terkait belum memberikan tanggapan atau keterangan resmi atas berbagai pertanyaan publik yang disampaikan. Redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi Hak Jawab, klarifikasi maupun penjelasan demi menjaga keberimbangan informasi sesuai Kode Etik Jurnalistik.
Sebab ketika panggung telah dibongkar dan tepuk tangan telah reda, yang tersisa hanyalah satu ukuran paling penting: manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
(RED)
